Viral SD Roboh, Pramono: Bikin Banyak yang Tanya, Jakarta Separah Itu?

22 Jul 2026, 16:26 WIB

Dini Suciatiningrum

News

Channel

Add Us on Google

Viral SD Roboh, Pramono: Bikin Banyak yang Tanya, Jakarta Separah Itu?

Kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09, Senin (20/7/2027). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya Sih

Gini Kak

Video viral SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang roboh memicu pertanyaan publik soal kondisi pendidikan Jakarta, namun Gubernur Pramono menegaskan kasus itu tidak mewakili keseluruhan situasi.
Meski Dana Bagi Hasil dari pusat dipotong, Pemprov DKI tetap menjadikan pendidikan prioritas dengan menjaga anggaran KJP, KJMU, pembangunan sekolah, dan menggratiskan 103 sekolah swasta.
Pramono langsung menggelar rapat khusus untuk percepatan penanganan sekolah roboh dan menegaskan Pemprov DKI akan transparan tanpa menutupi persoalan di lapangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Ada sekolah di Jakarta yang roboh dan videonya ramai banget di internet. Banyak orang tanya ke Pak Gubernur Pramono, kenapa bisa begitu. Pak Pramono bilang cuma satu sekolah itu yang rusak, bukan semuanya. Dia juga bilang uang buat sekolah masih jadi penting banget. Sekarang dia sudah rapat supaya sekolahnya cepat diperbaiki dan semua orang tahu apa yang terjadi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku banyak menerima pertanyaan dari masyarakat terkait kondisi pendidikan di Ibu Kota setelah video SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang roboh selama dua tahun menjadi viral di media sosial.

Menurut Pramono, banyak pihak mempertanyakan apakah kondisi pendidikan di Jakarta benar-benar separah yang tergambar dari kasus tersebut. Namun, ia menegaskan satu sekolah yang mengalami kerusakan tidak mencerminkan keseluruhan kondisi pendidikan di Jakarta.

"Ketika kamu bertanya dan kamu nge-vlog itu lalu viral, pertanyaan orang dari mana-mana adalah apakah Jakarta separah itu?" kata Pramono saat menanggapi pertanyaan dari IDN Times dalam konferensi pers Jakarta Budget Talks di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/7/2026).

1. Pendidikan di Jakarta tetap jadi prioritas meski DBH dipotong

Kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09, Senin (20/7/2027). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Pramono menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama meski Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mengalami pemotongan.

Pramono menegaskan komitmen itu terlihat dari alokasi APBD untuk berbagai program pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pembangunan sekolah, hingga kebijakan menggratiskan 103 sekolah swasta.

"Padahal kita tahu bersama bahwa dana APBD Jakarta untuk pendidikan, terutama untuk KJP, KJMU, pembangunan bangunan-bangunan yang ada, menggratiskan secara keseluruhan termasuk 103 sekolah swasta yang baru digratiskan," ucapnya

"Ini menunjukkan bahwa Jakarta dalam hal pendidikan, walaupun DBH-nya dipotong, tetap prioritas utama, tidak boleh berkurang se-sen pun," ujarnya.

2. Pramono gelar rapat khusus

Kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09, Senin (20/7/2027). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Pramono juga mengakui saat pertama kali ditanya mengenai SDN Kebayoran Lama Selatan 09, dirinya belum mengetahui kondisi sekolah tersebut. Namun setelah mendapatkan laporan, ia langsung menggelar rapat khusus untuk membahas percepatan penanganannya.

"Maka ketika saya menjawab pertanyaan kamu, memang saya belum tahu. Begitu saya tahu, kemarin kami langsung secara khusus mengadakan rapat tentang hal ini. Bahkan besok Pak Wagub akan mengumpulkan seluruh Dinas Pendidikan berkaitan dengan hal ini," katanya.

3. Pemprov DKI akan transparan

Kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09, Senin (20/7/2027). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Ia menegaskan, Pemprov DKI tidak akan menutup-nutupi persoalan yang ada di lapangan. Menurut Pramono, setiap permasalahan harus disampaikan secara terbuka agar dapat segera ditangani.

"Bagi Jakarta yang seperti ini harus ditangani secara baik, tetapi kami tidak perlu kemudian menutup-nutupi itu. Harus terbuka apa adanya. Itulah karakter Pemerintah DKI Jakarta untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada," ujar Pramono.