Viral TNI AU Turunkan Baliho Prabowo Subianto di Lahan Milik Militer

Lebih lanjut, TNI AU memastikan bahwa semua baliho yang ditemukan di teritori milik TNI AU di Langen dan Tasikmalaya sudah dicopot pada Kamis kemarin.

"Kami mohon maaf atas terlambatnya pemberitahuan ini. Kami pastikan bahwa sebelum Maghrib tadi Lanud Wiriadinata Tasikmalaya dan Pos TNI AU Langen Banjar sudah kembali bersih dari Baliho," kata TNI AU di dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (21/7/2023). 

Pihak TNI AU memastikan bakal menjaga komitmen dan netralitas TNI pada Pemilu 2024. Mereka juga meminta bantuan publik untuk melapor kepada Satpom Lanud di wilayah setempat apabila menemukan anggota TNI AU yang tidak netral dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Atau bisa juga dikirimkan melalui medsos resmi TNI AU. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih," kata TNI AU. 

Sebelumnya, viral video yang menggambarkan baliho bakal capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dicopot oleh Dandim 0103/Muara Teweh, Letkol (Inf) Edi Purwoko pada 15 Juli 2023 lalu. Namun, narasi di video yang beredar disebut bahwa TNI telah membungkam demokrasi di Kalimantan Tengah. 

Mabes TNI kemudian turun tangan dan memberikan penjelasan. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Madya Julius Widjojono, mengatakan, baliho bakal capres tersebut dipasang di lahan milik Makodim 1013/Muara Teweh sehingga dicopot.

"Pencopotan banner foto balon capres Ganjar Pranowo di lahan Makodim 1013/Mtw pada 15 Juli 2023 adalah demi menjaga netralitas TNI dalam menghadapi Pemilu 2024," ungkap Julius dalam keterangan tertulis, dikutip 17 Juli 2023.

Ia menambahkan, ada lima instruksi yang disampaikan oleh Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono memasuki tahun politik. Pertama, setiap prajurit TNI aktif tidak memihak dan tak memberikan dukungan kepada partai politik (parpol) yang diusung serta tak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana milik TNI kepada pasangan calon (paslon) dan parpol untuk kampanye. 

"Instruksi ketiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih dilarang memberikan arahan dalam menentukan hak pilih. Keempat, tidak memberikan tanggapan atau komentar dan menggunggah terhadap hasil hitung cepat sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei," kata dia. 

Kelima, TNI bakal menindak tegas prajurit dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, memberikan dukungan ke parpol dan paslon yang diusung. 

Sementara, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, membela anak buahnya yang menurunkan baliho Ganjar di Kalimantan Tengah. Ia menegaskan, anak buahnya tidak mencopot baliho Ganjar, melainkan menurunkan. Hal itu lantaran baliho tersebut dipasang tanpa izin. 

"Kalau dicopot itu kesannya langsung digaruk, dicopot gitu. Ini tidak. Kami tetap pakai aturan yang ada, karena izinnya tidak dipasang di situ, maka kami sampaikan kenapa dipasang di situ, karena sudah jelas soal netralitas TNI," ungkap Yudo di Bandung, 17 Juli 2023. 

Ia menambahkan, penurunan baliho Ganjar tersebut turut melibatkan Satpol PP hingga perwakilan partai.

"Kemarin dari Dandim Muara Teweh itu sudah dikoordinasikan dengan pemasangnya. Jadi, dari perwakilan partai juga dengan Satpol PP, Pak Bupati sudah menyampaikan semuanya, jadi dilepas dan disaksikan oleh mereka," ujar mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) itu. 

Yudo juga memastikan jajarannya tetap menjaga netralitas dalam memasuki Pemilu 2024. Salah satunya dengan menerapkan larangan pemasangan banner bacapres di area TNI.

"Di situ ada markas Kodim dan perumahan, penekanan saya netralitas TNI itu tidak memasang gambar kampanye di area TNI," tutur dia lagi. 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.