Wacana Anies-Imin Bangun 40 Kota Setara Jakarta Dinilai Tak Realistis

Menurut dia, jika parameter yang digunakan adalah Jakarta, diperlukan key performance indikator (KPI), apa yang dimiliki Jakarta yang mau ditiru pembangunannya. Yayat lantas mempertanyakan, apa yang akan ditiru dari Jakarta. 

Selain itu, dia juga mempertanyakan, apakah mungkin Anies-Muhaimin mengembangan 40 kota setara Jakarta, dengan APBD mencapai Rp80 triliun. Sehingga menurut dia, perlu ada KPI yang mendalam untuk merealisasikan proyek tersebut.

"Apa mau ditiru macetnya, banjirnya atau minimnya ketersediaan air bersih?" kata dia.

Menurut dia, Jakarta dengan anggaran Rp80 triliun saja sejumlah masalah masih belum teratasi. Mulai dari banjir, kemacetan hingga ketersediaan air bersih. Di sisi lain, hunian di Jakarta mahal dan juga sulit mencari lahan.

Yayat meyakini, Jakarta yang memiliki konsep modern, belum tentu bisa diimplementasikan di semua kota. 

"Sekarang saja program rumah DP 0 rupiah tidak terealisasi dengan baik. Intinya, harus jelas apa yang mau ditiru dari Jakarta," kata Yayat. 

Yayat kembali mengingatkan, bahwa saat ini Jakarta telah menjadi kota termahal dengan biaya hidup ideal mencapai Rp15 juta per bulan.  

Oleh karen itu, kalau 40 kota tersebut akan dikembangkan setara Jakarta, maka perekonomiannya harus diperhatikan secara seksama.

"Jadi 40 kota itu, gajinya harus tinggi-tinggi dan ekonomi harus naik. Tapi harus dicari apa penggeraknya agar kota-kota bisa maju. Kalau pendapatan warganya tidak tinggi, investor juga tidak akan berani bangun sekolah, properti atau mal di sana, karena penduduknya tidak mampu, " kata Yayat. 

Menurut Yayat, infrastruktur Jakarta sudah lengkap, karena didukung transportasi massal yang sudah mulai terintegrasi, pelabuhan dan dekat dengan bandara sehingga punya basis ekonomi kuat. 

"Jadi kalau mau bikin 40 kota seperti Jakarta, ya harus punya juga mesin penggerak untuk meningkatkan ekonominya dan mengatasi kemiskinan,” kata dia.

Menurut Yayat, daripada membuat 40 kota setara Jakarta, lebih baik melakukan pemerataan dengan redistribusi fungsi. Sehingga membagi fungsinya dengan kota lain agar tidak terlalu 'obesitas'.  

"Contohnya, Jakarta membagi pusat pemerintahan ke IKN, pendidikan bisa ke Depok, ekonomi kreatif ke Bandung, Industri ke Cikarang dan Karawang, sehingga ekonomi bisa bisa tumbuh kembang setara dengan Jakarta," kata dia.