Jakarta, IDN Times - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menanggapi wacana tentang menghidupkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dengan kewenangan menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan bernegara.
Menurut Bamsoet, hal itu tidak perlu buru-buru diputuskan. Ia menilai, menghidupkan kembali GBHN harus dikaji lebih dalam lagi apakah hal itu diperlukan atau tidak.
Bamsoet mengatakan, adanya wancana menghidupkan kembali GBHN tentu perlu dikaji lebih dalam lagi. Ia menjelaskan, dinamika ekonomi politik saat ini berbeda dengan puluhan tahun lalu.
"Jadi apakah GBHN diperlukan atau tidak, ini harus kita kaji, harus melibatkan seluruh stakeholder dan rakyat kita, mulai dari akademisi. Karena begitu kita putuskan, maka itu akan mengikat kita dalam puluhan tahun ke depan," terang Bamsoet.
"Karena garis besar haluan kita sementara dinamika politik sosial ekonomi dan global sangat luar biasa, apakah ini masih tepat kita menggunakan platform GBHN karena dunia," lanjut dia.
Bamsoet menerangkan, terkait wacana menghidupkan GBHN memang harus dibicarakan dengan melibatkan stakeholder lainnya. Apabila rakyat tidak berkehendak, lanjut dia, maka parlemen juga akan mengikutinya.
"Kalau rakyat membutuhkan, mengharapkan itu ada, pasti kami di parlemen akan memperjuangkan. Tapi kalau rakyat mengatakan itu tidak dibutuhkan, kita akan mengikuti kehendak rakyat," ucap Bamsoet.
Selanjutnya, Bamsoet menyampaikan agar keputusan untuk menghidupkan lagi GBHN tidak terlalu buru-buru. Meskipun sudah banyak pihak yang mendorong amandemen UUD 1945, namun ia tetap mengingatkan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan.
"Sebaiknya memang perlu pendalaman dan kajian yang lebih dalam lagi walaupun suara-suara itu makin nyaring sekarang ini, tapi makin nyaring juga argumen yang mengatakan bahwa dunia sekarang sudah berubah," jelas Bamsoet.