Wacana Pemulangan Anggota ISIS, SETARA: Ini Soal Keamanan Nasional

SETARA Institute mendesak pemerintah Indonesia untuk memprakarsai dan menggalang kesepakatan internasional tentang nasib eks-anggota, kombatan, dan simpatisan ISIS. Menurutnya, kerja sama internasional tersebut dibutuhkan karena ISIS dan ekstremisme-kekerasan serupa ISIS merupakan ancaman global.

Bonar juga menjelaskan, otoritas Kurdi yang membawahi kamp tahanan anggota ISIS di Suriah, sudah sejak lama mendesak sejumlah negara untuk mengambil dan memulangkan orang-orang yang berasal dari negara mereka.

“Otoritas Kurdi menyatakan bahwa keberadaan mereka hanya menjadi beban bagi mereka, bukan hanya sosial-ekonomi, tapi juga keamanan. Namun, belum ada respons memadai dari dunia internasional,” katanya.

Di sisi lain, SETARA mengingatkan, pemerintah Indonesia harus realistis bahwa pada akhirnya, Indonesia harus mengambil tanggung jawab terhadap orang-orang asal Indonesia yang pernah menjadi anggota dan simpatisan ISIS.

"Mau tidak mau, isu kemanusiaan dan statelessness akan menjadi concern utama dunia internasional. Kita pada saatnya tidak bisa menolak keberadaan dan kembalinya mereka ke Indonesia. Alasan bahwa sebagian mereka telah membuang paspor dan menyatakan bukan warga Indonesia serta pernah bertempur menjadi tentara asing pada saatnya tidak akan relevan,” ujar Bonar.

SETARA Institute juga menekankan agar pemerintah fokus terhadap pemulangan anak-anak asal Indonesia yang terlantar di kamp penampungan eks ISIS tersebut. Atmosfer yang buruk di sana, kata Bonar, dapat berdampak secara fisik maupun psikologis mereka.

“Semakin lama mereka di sana, justru akan semakin terpapar oleh paham ekstrem ISIS dan dampak buruk situasi ekstrem di sana,” ujarnya.

Apalagi dari sejumlah pemberitaan internasional, ujar Bonar, para perempuan yang masih keras ideologisnya berusaha mempertahankan pengaruhnya dan menekan perempuan lainnya yang berusaha moderat untuk tetap bertahan pada paham keagamaan dan politik ekstremnya.

“Sejalan dengan pemulangan anak-anak tersebut, dibutuhkan identifikasi keluarga besar mereka serta perancangan peran mereka dan para ahli rehabilitasi medis dan psikologis,” ujar Bonar.

SETARA Institute juga mendesak pemerintah untuk membentuk tim advance yang dikirim ke Suriah untuk mengidentifikasi orang-orang asal Indonesia yang berada di kamp bahkan mungkin juga di penjara.

“Keberadaan Tim dan tugas identifikasi ini bukan hanya sekadar untuk mendapatkan informasi siapa identitas mereka, akan tetapi juga profiling secara utuh atas mereka, termasuk sejauh mana kaitan, kedalaman interaksi, dan keterlibatan mereka dalam jaringan ISIS,” ujar Bonar.

Tim advance itulah yang akan diberi mandat mewakili Indonesia dalam hubungan kerja sama dengan otoritas Kurdi dan membangun kerja sama intelijen dengan negara lain yang memiliki keterkaitan isu dengan ISIS.

Jika anggota ISIS yang berasal dari Indonesia itu nanti sampai di Tanah Air, pemerintah tetap harus menggunakan pendekatan hukum yang tepat dan adil. "Pada saat itu juga pemerintah tentu sudah mengidentifikasi sejauh mana keterlibatan mereka dalam ISIS," tambahnya.

Mereka yang terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan ISIS, kata Bonar, sudah sepatutnya dimintai pertanggungjawaban hukum dan diadili, sedangkan mereka yang sekedar simpatisan ISIS perlu mengikuti proses deradikalisasi dan disengagement.

Selain itu, dia mengingatkan, penanganan mereka yang pulang tersebut harus dilakukan dengan pendekatan inklusif. "Agar reasimilasi berjalan baik bagi kepentingan seluruh pihak, dengan mengedepankan paradigma jaminan hak konstitusional bagi seluruh warga negara."

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb