Pemulangan WNI Eks ISIS, Wapres: Harus Dipikirkan, Jika Menular Bahaya
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah belum membahas lebih jauh terkait pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS dari Timur Tengah.
Menurut Wapres, hal tersebut harus dibicarakan lebih jauh dengan sejumlah Kementerian/Lembaga, terkait dampak yang akan terjadi jika WNI eks ISIS itu dipulangkan ke Tanah Air.
1. Pemerintah perlu membahas secara komprehensif terkait pemulangan WNI eks ISIS
Oleh sebab itu, ia meminta kepada sejumlah pihak untuk menunggu hasil pembahasan dari pemerintah terlebih dahulu.
“Memang itu pembahasannya komprehensif jadi belum ada kesimpulannya, kita tunggu aja,” kata Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/2).
2. Pemerintah tidak mau terburu-buru memulangan WNI eks ISIS
Ma’ruf mengatakan, pemerintah tidak ingin gegabah dan terburu-buru memulangkan WNI eks ISIS karena enggan mengambil risiko terkait paham radikalisme yang justru bisa disebarkan oleh mereka kepada masyarakat luas di dalam negeri.
“Tentu kalau dikembalikan apakah akan melakukan penularan apa tidak. Corona saja kan kita lakukan observasi, diisolasi dulu (sebelum dipulangkan), nah (WNI eks ISIS) ini juga harus dipikirkan, kalau menular berbahaya juga,” ujarnya.
3. Pemerintah masih mengkaji pemulangan WNI eks ISIS
Wapres menambahkan, saat ini pemerintah masih mengkaji dampak negatif dan positif dari pemulangan WNI eks ISIS tersebut agar tidak merugikan banyak pihak.
“Kebijakan menyeluruh apakah dipulangkan apa tidak. Kalau dipulangkan caranya bagaimana, kemudian bagaimana supaya tidak memberikan dampak kepada yang lain, ada penularan supaya jangan memberikan dampak buruk kepada yang lain,” tuturnya.
4. Menag Fachrul Razi sempat wacanakan pemulangan 600 WNI eks ISIS
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi sempat menyatakan rencana pemerintah memulangkan 600 WNI eks kombatan ISIS dari Timur Tengah. Namun belakangan pernyataan itu diralat, menyusul kontroversi dan penolakan publik.
"Beberapa dulu tergabung di ISIS untuk mendirikan negara yang mereka namakan khilafah. Karena kepentingan kemanusiaan minta dikembalikan ke Indonesia itu termasuk kewajiban kita bersama untuk mengawasinya dan membinanya," katanya di acara deklarasi organisasi kemasyarakatan pejuang Bravo Lima (PBL) di Discovery Ancol Hotel, Jakarta Utara, Sabtu (1/2) lalu.
Usai melontarkan pernyataan itu, Menag meralat dengan menyatakan bahwa rencana pemulangan itu sebatas kajian saja. Artinya, WNI eks ISIS belum tentu dipulangkan ke Tanah Air.
