Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati, Ahmad Basarah: Bisa Saja Iya

23 Apr 2024, 12:46 WIB

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah (paling kanan) (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan (PDIP) menyebut pertemuan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bisa saja terjadi. Meski demikian, PDIP belum tahu kapan pertemuan tersebut akan terlaksana.

"Apakah pertemuan secara pribadi itu akan atau dimungkinkan terlaksana? Bisa saja iya. Tapi sekali lagi, Bu Mega adalah seorang tokoh bangsa yang tahu persis protokolernya, mana protokoler sebagai pribadi, seorang warna negara Indonesia, seperti beliau menuliskan di amicus curiae kemarin, kapan beliau sebagai seorang ibu, dan kapan beliau sebagai seorang ketua umum partai politik, dan kapan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia kelima," ujar Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (22/4/2024).

1. Hubungan Megawati dan Prabowo baik

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Basarah menjelaskan, hubungan Megawati dengan Prabowo juga baik. Diketahui, Prabowo sempat menjadi calon wakil presiden Megawati pada Pilpres 2009.

"Kami ingin jelaskan bahwa secara personal, secara pribadi, hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo sangat baik," ucap dia.

2. PDIP akan gelar rapat kerja nasional

PDIP gelar rakornas soal Pilkada serentak 2024 (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kesempatan itu, Basarah menyebut, apabila pertemuan Megawati dengan Prabowo berkaitan dengan politik, baru bisa dilaksanakan setelah Rakernas IV PDIP.

"Menyangkut pertemuan-pertemuan yang sifatnya politik kenegaraan, tentu dalam konteks itu, Bu Mega akan mengaitkan tentang bagaimana posisioning PDI Perjuangan sebagai sebuah partai politik," kata dia.

"Dalam kaitan itulah, maka jika pertemuan yang dimaksud adalah bersifat politik formal kenegaraan, maka kita akan masih menunggu sebuah rapat kerja nasional yang tadi Mas Djarot sudah informasikan detail tanggalnya, yaitu 24, 25, 26 Mei yang akan datang," sambung Basarah.

3. PDIP sebut putusan MK legalkan abuse of power Jokowi

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman)

Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) merespons keras hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruhnya gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024, kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan putusan MK itu sudah melegalkan Indonesia menjadi negara kekuasaan.

"PDI Perjuangan menilai bahwa para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya othoritarian democracy melalui abuse of power Presiden Jokowi," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Hasto mengatakan, Indonesia saat ini terbatas pada demokrasi prosedural. Sehingga, memiliki dampak legitimasi kepemimpinan nasional yang serius.

"PDI Perjuangan mengkhawatirkan bahwa berbagai praktik kecurangan pemilu secara masif, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan, mengingat berbagai kecurangan pemilu yang dibiarkan akan cenderung diterapkan kembali dengan tingkat kerusakan terhadap nilai-nilai demokrasi yang semakin besar, dan mematikan prinsip kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya," ucap dia.