Wacana Tak Naik Kelas, Pengamat: Sistemnya Gagal, Jangan Hukum Murid!

Dia menilai, ketika ada anak yang belum mencapai kompetensi tertentu, hal pertama yang perlu dilihat bukan semata-mata kemampuan anak. Pemerintah juga perlu mengevaluasi apakah metode pembelajaran sudah tepat dan apakah kualitas pendidik telah mampu menjawab kebutuhan masing-masing anak.

“Kalau ada anak yang belum mencapai kompetensi tertentu, jangan buru-buru menyalahkan anak. Kita perlu lihat, apakah metode pembelajaran sudah tepat, kualitas pendidiknya sudah benar-benar menjawab kebutuhan anak?” ujar dia.

Adjat mengatakan, perbaikan pendidikan semestinya dimulai dari peningkatan mutu guru serta kualitas pengajaran di dalam kelas. Menurut dia, kebijakan pendidikan jangan sampai menempatkan murid sebagai pihak yang menanggung persoalan akibat sistem yang belum mampu menjawab kebutuhan mereka.

“Jangan melahirkan kebijakan yang selalu menempatkan murid sebagai korban dari ketidakmampuan mengubah sistem,” kata dia.

Dia menegaskan, pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada penentuan siapa yang naik kelas dan siapa yang tertinggal. Pendidikan harus membantu setiap anak untuk terus bertumbuh.

“Pendidikan seharusnya membantu anak bertumbuh, bukan sekadar menentukan siapa yang naik kelas dan siapa yang tertinggal,” ujar dia.

Adjat juga menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengenai fenomena “RMS,” yakni “rajin malas sama saja” dalam kaitannya dengan wacana tidak naik kelas.

Menurut dia, anggapan bahwa selama ini siswa otomatis naik kelas dengan istilah “RMS” justru perlu dilihat secara lebih luas karena dapat menyangsikan usaha para pendidik dalam memberikan penilaian terhadap siswa.

“Dan perlu dipahami jika selama ini, otomatis lulus dengan istilah Menteri Dikdasmen RMS (rajin, malas sama saja) sepertinya juga menyangsikan usaha-usaha pendidik selama ini yang memberikan penilaian terbaiknya,” ujar dia.

Diberitakan, Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan, kebijakan tersebut menjadi salah satu rekomendasi yang dibahas dalam forum peningkatan mutu pendidikan.

Mu’ti mengatakan, masukan tersebut menjadi perhatian serius Kemendikdasmen. Jika rekomendasi mengenai kebijakan tidak naik kelas menjadi bagian dari hasil pertemuan tersebut, maka kementeriannya siap menindaklanjuti.

”Kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami akan siap melaksanakan,” kata Mu’ti dalan keterangan, Kamis (8/10/2026).