Wakil Ketua DPD RI Beri Tanggapan Soal Pidato Kenegaraan Presiden RI

Menanggapi permintaan dukungan Presiden RI terhadap anggota DPR dan DPD soal pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, Akhmad Muqowam menyatakan dukungannya agar terwujud pemerataan dan tidak menumpuk di Pulau Jawa. “Secara umum DPD mendukung pemindahan ibu kota, tantangannya harus dibicarakan mengenai roadmap-nya, pengaturan regulasi pengelolaan aset di Jakarta, dan sebagainya,” urainya.

Akhmad Muqowam menyampaikan bahwa Presiden Jokowi dalam pidatonya telah menyampaikan banyak hal secara menyeluruh, mulai masalah bangsa, tantangan dan kekuatan Indonesia soal kolaborasi antarlembaga negara, lompatan teknologi, check and balances parlemen, regulasi, hingga pentingnya Pancasila dan persatuan bangsa.

Pidato tersebut, menurut Muqowam, ialah sebuah pernyataan politik yang memberikan peringatan bagi hampir semua bidang. “Walaupun sifatnya adalah makro strategis, semuanya menjadi PR dan bagian yang harus direspons kita semua,” katanya. 

Kemudian pada pidato kenegaraan Presiden RI mengenai RAPBN 2020 dan nota keuangannya, Akhmad Muqowam mengapresiasi anggaran yang cukup tinggi di sektor pendidikan sebesar Rp505,8 triliun yang beriringan dengan tema kemerdekaan tahun ini, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju. 

"Saya memberikan apresiasi bahwa inti dari hasil pembangunan adalah manusia dan proses pembangunan yang paling penting adalah manusia. Presiden menyadari betul bahwa ada korelasi antara index competitiveness global kita, skill manusia Indonesia, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan aspek pendidikan," tukas Muqowam.

Selain itu, Muqowam juga mengapresiasi adanya peningkatan anggaran transfer daerah dan dana desa sebesar Rp858,8 triliun atau sepertiga dari anggaran belanja negara. Muqowam mengatakan bahwa dahulu untuk mendapatkan porsi seperti itu sangat susah. 

“Ini sesuai dengan Nawacita Presiden, yaitu membangun dari pinggiran. Dia berikan porsi untuk hal-hal yang bersinggungan dengan pinggiran dan desa, saya apresiasi,” ujarnya.

Namun, Muqowam juga mengingatkan agar cita-cita Presiden Joko Widodo untuk desa yang sejahtera terwujud harus dibarengi dengan penyelenggara yang benar-benar memahami UU Desa. “Pahami dulu UU Desa, mulai isi, ruang lingkup, dan asasnya. Karena sampai hari ini antara program pembangunan desa, dana desa, dan UU Desa itu dianggap sama, semua judulnya Dana Desa,” pungkasnya.