WALHI Mengkritik Kepemimpinan Jokowi dalam Tangani Pandemik

25 Jul 2020, 13:25 WIB

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif WALHI yang juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Bergerak, Nur Hidayati mengkritik birokrasi dan kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo selama masa penanganan pandemik COVID-19 di Indonesia.

"Kalau birokrasi masih seperti ini. Data tidak transparan, testing yang juga masih sangat rendah. Kita gak tahu kapan kita akan bisa keluar dari Covid ini," ujar Nur Hidayati dalam diskusi bertajuk "Menanti Gebrakan Komite Pemulihan Ekonomi" yang disiarkan Radio Smart FM, Sabtu (25/7/2020).

1. Nur Hidayati singgung pentingnya leadership dan konseptual

Twitter/@walhinasional

Dalam mengambil langkah guna mengatasi pandemik COVID-19, menurut Nur Hidayati dua hal paling utama adalah leadership atau kepemimpinan dan konseptual. Dua hal ini menurut dia juga perlu dimiliki oleh presiden.

"Percuma kalau jadi presiden kalau tidak bisa memerintahkan birokrasi," kata Nur Hidayati.
"Kalau presidennya juga tidak memiliki konsep yang jelas juga tentang bagaimana mengatasi Covid ini, akhirnya semua statementnya nanggung. Memberikan siynal-siynal yang sebenarnya bagi bawahannya itu menerjemahkannya bisa macam-macam," sambung dia lagi.

2. Kejelasan instruksi penting dalam manajemen krisis

Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan

Nur Hidayati tidak menampik jika dikatakan Indonesia kalah dengan perkembangan virus corona itu sendiri. Menurut dia penerapan manajemen krisis menjadi penting untuk dilakukan.

"Ketika berada dalam manajemen krisis, kejelasan dari instruksi untuk langkah-langkahnya harus ada dikeluarkan oleh presiden," kata dia.

3. Soroti birokrasi yang berlaku selama pandemik

Ilustrasi swab massal (IDN Times/Hilmansyah)

Nur Hidayati juga menyoroti birokrasi yang dinilai memperlambat gerak penanganan wabah di Indonesia selama masa pandemik COVID-19, termasuk durasi waktu yang diperlukan untuk mengetahui hasil pemeriksaan testing COVID-19.

"Kenapa kalau di rumah sakit swasta bisa dalam beberapa jam, kenapa pemerintah tidak bisa menerapkan hal yang serupa?" kata Nur Hidayati bertanya.

"Itukan harusnya yang seperti ini harus diatasi dengan segera dan hanya bisa dilakukan oleh presiden," sambung dia.