Wali Kota Depok Usulkan Penghentian Operasional KRL selama PSBB

15 Apr 2020, 07:30 WIB

Situasi beberapa stasiun dan halte terkini setelah pemberlakuan PSBB Jakarta (Twitter/@yuniatika)

Depok, IDN Times - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan percuma bila masih banyak warga yang berkerumun dalam satu tempat. Dalam hal ini, dia menyoroti penumpukan penumpang di beberapa stasiun di Depok, menyusul kebijakan pembatasan penumpang selama PSBB di DKI Jakarta sejak Jumat (10/4).

Untuk itu, Idris menyarankan agar operasional KRL dihentikan sementara selama masa penerapan PSBB. Langkah ini, kata dia mempertimbangkan jumlah orang yang begitu banyak menggunakan jasa KRL setiap harinya.

“Kami sudah sampaikan waktu itu bahwa kami punya pemikiran untuk sementara diliburkan, tidak dioperasionalkan KRL ini,” ujar Idris kepada wartawan, Selasa (14/4).

1. Pemkot Depok dan PT KCI sedang mencari solusi terbaik

Ilustrasi (IDN Times/Rohman Wibowo)

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kerumunan orang tampak memenuhi stasiun KRL di Depok. Perilaku physical distancing pun tidak terwujud karena sesaknya penumpang yang mengantre masuk ke dalam gerbong KRL.

Menanggapi hal itu, Idris mengaku sudah menjalin komunikasi dengan PT KCI untuk cari solusi yang pas dalam membatasi jumlah penumpang. Mereka mencari cara agar tidak ada kerumunan massa dalam satu waktu sebagai upaya menekan potensi penularan COVID-19 dalam gerbong maupun stasiun KRL.

Dia tidak menampik bahwa sarannya untuk menghentikan sementara operasional KRL itu akan menimbulkan konsekuensi lain. Sebab, ketika layanan KRL tidak ada, warga otomatis akan mencari moda transportasi alternatif.

“‘Yang pasti bus akan diserbu. Nanti ada penumpukan lagi di sana. Jadinya, kami berpikir lagi soal pembatasan,” ujarnya.

2. Pekerja di Depok yang berkantor di Jakarta seharusnya bisa WFH

Penumpang KRL tengah menunggu antrean kereta (IDN Times/Rohman Wibowo)

Pekerja di Depok, kata dia, dominan mengais rezeki di berbagai instansi dan perusahaan yang ada di ibu kota. Menurutnya, opsi rasional yang bisa dilakukan adalah meliburkan pekerja dari aktivitas ke kantor dan mengalihkannya secara work from home atau kerja dari rumah.

Tapi sayangnya, menurutnya, masih banyak ditemukan kantor yang urung melaksanakan prinsip WFH. Ini menyebabkan mobilitas warga Depok ke Ibu Kota yang berstatus episentrum pandemik itu, terus berlangsung secara masif.

“Kemarin kan ada juga pelanggaran kantor di Jakarta yang seharusnya bisa ditutup yang karyawannya dipekerjakan di rumah itu tidak dilakukan. Nah itu yang harus ditegur biar efektif. Biar mereka kerja di rumah orang Depok ya Depok jadi gak perlu ke Jakarta,” tutur Idris.

3. Kasus positif COVID-19 di Depok, dominan tertular dari Jakarta

Unsplash/CDC

Hasil tracing dari kasus COVID-19 di Kota Depok menunjukkan penularan terbanyak bukan karena transmisi lokal, melainkan dari luar daerah dan dalam hal ini Jakarta. Penyebaran kasus pasien positif ini cukup masif dari hari ke hari.

Merujuk data Crisis Center COVID-19 Depok, terdata jumlah kasus positif mencapai 134 orang per Selasa (14/4). Jumlah ini setara dengan 25 persen kasus penyebaran positif di Jawa Barat dan sekaligus menempatkan Depok sebagai kota ketiga terbanyak kasus positif di kawasan Jabodetabek, di luar Bekasi dan Jakarta.