China Sahkan Undang-Undang Baru untuk Berantas Korupsi Global
- China mengesahkan undang-undang antikorupsi lintas batas pada 6 November 2026, memperluas jangkauan hukum ke luar negeri untuk melindungi kedaulatan, keamanan, serta aset dan perusahaan China global.
- Aturan 47 pasal mengatur kewenangan, penanganan kasus, kerja sama internasional, kewajiban perusahaan, dan sanksi; penyidik juga wajib menjaga rahasia negara, rahasia dagang, serta data pribadi.
- Perusahaan China di luar negeri wajib membentuk pengawasan antikorupsi internal sesuai skala dan risiko, memperketat pengawasan mitra asing, serta memastikan transparansi laporan keuangan dan kepatuhan hukum.
Jakarta, IDN Times - Badan legislatif tertinggi China resmi mengesahkan undang-undang baru untuk memberantas korupsi lintas batas pada Jumat (6/11/2026). Aturan ini dirancang oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) untuk memperkuat kerja sama internasional, sekaligus melindungi kedaulatan dan keamanan negara.
Pemberantasan korupsi memang menjadi fokus utama Presiden Xi Jinping selama lebih dari satu dekade terakhir. Lewat aturan baru ini, jangkauan hukum China akan diperluas hingga ke luar negeri. Langkah ini diambil seiring dengan terus meningkatnya jumlah aset dan perusahaan China yang beroperasi di kancah global.
1. Arahan Li Xi untuk menangani kejahatan lintas batas
Peta China dan negara sekitarnya (pexels.com/Amar Preciado) Sebelum resmi disahkan, pejabat tinggi antikorupsi China, Li Xi, sudah memberikan arahan tegas mengenai aturan ini. Melalui artikelnya di media People's Daily pada Kamis (5/11/2026), Li Xi menegaskan pentingnya payung hukum khusus untuk membongkar kasus korupsi internasional.
"Legislasi harus diberlakukan untuk memerangi korupsi lintas batas, memperkuat upaya pelacakan buronan, mencegah pelarian, dan memulihkan aset ilegal, bersamaan dengan penegakan hukum yang lebih kuat dalam kasus korupsi lintas batas," tegas Li Xi, dilansir Channel News Asia.
Otoritas hukum China menilai kasus kejahatan antarnegara membutuhkan aturan hukum yang sangat jelas. Sebab, kasus-kasus seperti ini kerap melibatkan jaringan perusahaan asing, perantara pihak ketiga, serta benturan perbedaan hukum di berbagai negara.
2. Aturan antikorupsi diperluas untuk dukung sistem global yang adil
ilustrasi tindak pidana korupsi (unsplash.com/Bermix Studio) Undang-undang baru ini memuat 47 pasal yang terbagi ke dalam enam bab utama. Di dalamnya, diatur secara rinci mulai dari lembaga yang berwenang, mekanisme penanganan kasus, kerja sama internasional, kewajiban perusahaan, hingga sanksi hukum bagi para pelanggar.
Rancangan aturan ini sebenarnya telah diperiksa oleh parlemen sejak Agustus 2025 sebelum akhirnya direvisi dan diperluas. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah komitmen China untuk mendukung terciptanya sistem antikorupsi global yang lebih adil dan setara antarnegara.
Selain itu, regulasi baru ini memperketat standar kerahasiaan bagi tim penyelidik pemerintah. Selama proses hukum berjalan, aparat diwajibkan menjaga rapat-rapat rahasia negara, rahasia dagang, serta data pribadi dari pihak-pihak yang sedang diperiksa.
3. Perusahaan internasional wajib bentuk unit pengawas antikorupsi
ilustrasi manajer perusahaan (pixabay.com/mhouge) Dampak terbesar dari undang-undang baru ini akan sangat dirasakan oleh sektor dunia usaha. Regulasi ini mewajibkan setiap perusahaan asal China yang beroperasi di luar negeri untuk membentuk unit pengawas antikorupsi internal mereka sendiri.
Format pembentukan unit pengawas ini nantinya disesuaikan dengan skala perusahaan, jenis usaha, serta tingkat risiko korupsi di negara tempat mereka beroperasi. Langkah preventif ini sengaja diambil demi melindungi nilai investasi raksasa China di seluruh dunia, mulai dari proyek infrastruktur, pertambangan, hingga kontrak kerja sama luar negeri.
Lewat aturan ketat ini, pemerintah China menuntut perusahaan domestik mereka untuk lebih selektif dan ketat dalam mengawasi mitra bisnis asing. Tidak hanya itu, setiap perusahaan juga diwajibkan menjamin laporan keuangan mereka berjalan transparan dan sepenuhnya patuh pada hukum yang berlaku.
