Wamen PPPA: Psikolog Forensik Cegah Korban Mengalami Trauma

Veronica mengungkapkan pemeriksaan psikologis di daerah masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari kompetensi pemeriksa, pengunaan instrumen, hingga kepastian waktu penyelesaian asesmen. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pemeriksaan dan pemenuhan hak korban selama proses hukum.

"Saat ini Kemen PPPA bersama APSIFOR sedang menyusun Pedoman Pemeriksaan Psikologis bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan dalam Ranah Hukum. Kami berharap pedoman ini dapat menjadi acuan bersama sehingga kualitas pemeriksaan dan layanan tidak bergantung pada siapa yang bertugas, tetapi mengacu pada standar yang sama di mana pun korban berada,” kata Veronica.

Harla Sara Octarra dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya mengingatkan kepentingan terbaik bagi anak harus mencakup hak tumbuh kembang, non-diskriminasi, dan penghargaan terhadap pandangan anak. Pembinaan juga perlu memperhatikan pemulihan serta keberlanjutan pendidikan.

“Anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki potensi dan daya lenting yang perlu dikenali, sehingga proses pembinaan tidak berhenti pada pemidanaan, tetapi juga memastikan pemulihan dan reintegrasi sosialnya,” ujar Harla.

Kepala Seksi Psikiatri Forensik PDSKJI, Natalia Widiasih Raharjanti, mengingatkan disabilitas mental dan intelektual tidak otomatis menghilangkan kemampuan seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemeriksaan harus mempertimbangkan kondisi individu ketika peristiwa terjadi serta kemampuannya menjalani proses peradilan.

“Disabilitas mental maupun intelektual tidak serta-merta berarti seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak dapat menjalani proses peradilan,” ungkap Natalia.