Pemerintah Bentuk Pokja Tangani 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat Mandek
Pemerintah membentuk pokja lintas lembaga untuk mengurai kebuntuan penanganan 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat.
Pokja dipimpin Otto Hasibuan dan melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, akademisi, serta mantan hakim.
Hambatan penanganan berkaitan dengan pembagian kewenangan dan kecukupan bukti dalam proses penyelidikan serta penyidikan.
Jakarta, IDN Times -Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) lintas lembaga untuk mengurai kebuntuan penanganan 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Pokja tersebut dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan.
Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, pembentukan pokja merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Sedangkan, 13 kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh Komnas HAM dan diserahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung dikembalikan bolak-balik dan sampai hari ini belum ada titik terang penyelesaiannya," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
1. Pokja dipimpin Otto Hasibuan
Konferensi pers Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat. (IDN Times/Lia Hutasoit) Yusril menunjuk Otto Hasibuan sebagai Ketua Pokja karena latar belakangnya sebagai praktisi hukum. Tim tersebut akan melibatkan unsur Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, akademisi, serta mantan hakim.
"Kebetulan beliau seorang advokat kawakan yang paham soal-soal begini, bukan hanya seorang Wamenko. Tentu beliau dapat memberikan suatu arahan melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Yusril.
2. Penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan Kejagung jadi hambatan
Konferensi pers Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat. (IDN Times/Lia Hutasoit) Yusril menjelaskan, salah satu kendala penanganan kasus terletak pada pembagian kewenangan. Komnas HAM memiliki kewenangan penyelidikan, sedangkan penyidikan dilakukan Kejaksaan Agung. Berkas perkara juga kerap dikembalikan karena dinilai belum memenuhi kecukupan bukti.
"Kalau kami penyidik, kami bisa panggil orang, kami bisa panggil paksa. Kami kan penyelidik, gak bisa," ujar Yusril.
Pokja akan membahas kemungkinan melibatkan jaksa atau polisi yang memiliki pengalaman penyidikan dalam proses penyelidikan Komnas HAM. Pemerintah juga ingin menyamakan persepsi mengenai kualifikasi suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat.
3. Empat kasus sudah disidangkan, 13 lainnya mandek
Ilustrasi HAM (IDN Times/Aditya Pratama) Yusril mengatakan, dari total 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat, empat di antaranya telah disidangkan. Kasus yang disebut antara lain Timor Timur, Tanjung Priok, Paniai dan Abepura. Seluruh perkara yang telah disidangkan itu berujung vonis bebas karena dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Sementara itu, 13 kasus lainnya masih menghadapi hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Daftar peristiwa yang menjadi perhatian mencakup tragedi 1965-1966, Penembakan Misterius (Petrus), Peristiwa Talangsari Peristiwa, Rumoh Geudong, penghilangan paksa 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998 Trisakti dan Semanggi, hingga peristiwa di Papua.
Yusril berharap, pokja tersebut dapat menemukan mekanisme agar penanganan perkara yang selama ini terhambat bisa dilanjutkan.
"Mudah-mudahan setelah Pak Otto bekerja ada formulanya, 13 kasus yang mandek bisa jalan lagi," kata dia.
