Wamendagri Dorong Optimalisasi Kelola Dana Otsus Papua Lewat 5T

02 Jul 2026, 10:32 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

News

Channel

Add Us on Google

Wamendagri Dorong Optimalisasi Kelola Dana Otsus Papua Lewat 5T

Wakil Menteri Dalam Negeri-negeri (Wamendagri), Ribka Haluk (dok. Kemendagri)

Intinya Sih

Wamendagri Ribka Haluk mendorong reformasi pengelolaan Dana Otsus Papua lewat strategi 5T agar penyaluran dana lebih tepat sasaran, administrasi, manfaat, jumlah, dan waktu.
Kemendagri memperkuat koordinasi dengan kepala daerah serta melakukan pendampingan intensif untuk mengatasi kendala administrasi dan rendahnya penyerapan anggaran di tingkat pelaksana.
Penerapan strategi 5T menunjukkan hasil positif dengan realisasi Dana Otsus 2025 mencapai 100 persen tanpa SiLPA berkat penyederhanaan tata kelola dan integrasi sistem keuangan daerah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk mendorong reformasi tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui penerapan strategi 5T, yakni tepat sasaran, tepat administrasi, tepat manfaat, tepat jumlah, dan tepat waktu. Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Otsus agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Papua.

“Ini sebuah konsep yang memang sengaja saya buat untuk diikuti oleh teman-teman di daerah (se-Tanah Papua),” ujar Ribka pada acara Rapat Pleno Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua di Kantor KEPP, Gedung Kwarnas Pramuka, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

1. Reformasi tata kelola diperlukan untuk pengelolaan dana otsus

Wamendagri, Ribka Haluk (Dok. Kemendagri)

Menurut Ribka, reformasi tata kelola diperlukan mengingat pengelolaan dana otsus masih menghadapi berbagai persoalan. Hal itu mulai dari proses administrasi yang rumit, rendahnya penyerapan anggaran, hingga masih besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di sejumlah daerah di Papua.

Ribka menjelaskan, sejak Juli 2025 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara bertahap melaksanakan reformasi tata kelola Dana Otsus melalui pembinaan administrasi, digitalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah, monitoring berbasis kinerja, hingga reformasi tata kelola secara menyeluruh. Seluruh tahapan tersebut dilakukan melalui pendampingan intensif terhadap sejumlah daerah di Tanah Papua.

2. Berbagai kendala pengelolaan banyak terjadi di tingkat pelaksana

Wamendagri, Ribka Haluk (Dok. Kemendagri)

Selain itu, kata dia, Kemendagri juga memperkuat koordinasi dengan para kepala daerah agar gubernur, bupati, dan wali kota mengetahui secara langsung perkembangan pengelolaan dana otsus di wilayahnya. Menurut Ribka, selama ini berbagai kendala pengelolaan lebih banyak diketahui di tingkat pelaksana sehingga kepala daerah sering kali terlambat memperoleh informasi tersebut.

“Jadi itu tahapan yang saya lakukan bagaimana kita melakukan komunikasi dengan para pimpinan daerah, sehingga gubernur tahu posisi dana otonomi khusus itu pada saat ini seperti apa,” tegas Ribka.

3. Lewat strategi 5T, reformasi tata kelola mulai menunjukkan hasil yang positif

Wamendagri, Ribka Haluk (dok. Kemendagri)

Ribka mengatakan, melalui strategi 5T, reformasi tata kelola mulai menunjukkan hasil yang positif. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, realisasi Dana Otsus Tahun Anggaran 2025 mencapai 100 persen sehingga tidak terdapat lagi SiLPA.

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari sejumlah upaya strategis, mulai dari penyederhanaan tata kelola, pendampingan kepada daerah, serta penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara terintegrasi. Melalui upaya tersebut, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien.

Turut hadir pada rapat tersebut Ketua KEPP Otsus Papua Velix Vernando Wanggai serta para anggota KEPP Otsus Papua, yakni John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, dan Juharson Estrella Sihasale.