Dana Otsus dan Hilirisasi Buka Peluang Ekonomi di Tanah Papua
- Wapres Gibran meninjau Sekolah Lapang Sagu Asmat yang mengusung pendekatan budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai model pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah.
- Pemerintah menekankan optimalisasi Dana Otsus dan hilirisasi agar Papua tidak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat.
- Sekolah Lapang Sagu seluas enam hektare dikelola Keuskupan dan pemda, menjadi pusat pembelajaran serta pengolahan produk turunan sagu untuk memperkuat rantai nilai ekonomi di Papua.
Jakarta, IDN Times – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats, Kampung Yepem Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gibran melihat langsung pengembangan sagu yang dijalankan melalui pendekatan berbasis budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ini menjadi ciri khas Sekolah Lapang Sagu Asmat dibandingkan sekolah lapang serupa di daerah lain.
Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan, pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) menunjukkan arah positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan sektor produktif yang dikelola langsung oleh masyarakat.
1. Pentingnya optimalisasi Dana Otsus
Pemerintah menegaskan pentingnya optimalisasi Dana Otsus agar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengembangan industri komoditas unggulan yang mulai terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Ini adalah hasil dari implementasi Dana Otsus yang baik. Tetapi yang paling penting bukan hanya pembangunan fisik yang terlihat, melainkan bagaimana hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di kampung-kampung, termasuk peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di tingkat lokal,” kata Ribka Haluk.
Ia menambahkan bahwa hilirisasi menjadi kunci agar Papua tidak hanya berhenti sebagai penghasil bahan mentah, tetapi mampu masuk ke rantai nilai industri yang lebih tinggi. Dengan demikian, nilai ekonomi tidak keluar dari daerah, melainkan berputar di dalam wilayah Papua dan memberikan dampak yang lebih luas bagi Orang Asli Papua.
2. Program Sekolah Lapang Sagu sudah berjalan empat tahun
Sementara, Penanggung Jawab Sekolah Lapang Sagu, Anton menjelaskan, program tersebut telah berjalan selama empat tahun dan dikembangkan dengan mengintegrasikan berbagai fungsi untuk mendukung penguatan sagu sebagai pangan lokal sekaligus sumber penghidupan masyarakat.
“Dan ini berbeda dengan yang di Riau sama Sulawesi, karena di Indonesia ada 3 Sekolah Lapang Sagu,” ujar Anton usai mendampingi Wapres dalam peninjauan.
Menurutnya, Sekolah Lapang Sagu Asmat memiliki fokus yang berbeda dibandingkan sekolah lapang sagu lainnya.
“Yang di sini lebih ke memperkuat aspek lokal. Jadi, kalau yang di Meranti itu teknologi industri Sagu untuk skala besar. Yang disiplin skala lokal, Bapak Wapres. Jadi, di sini nanti lebih banyak pendekatan budaya. Sekaligus, di sini mengembangkan hilirisasinya,” jelasnya.
3. Sekolah Lapang Sagu Asmat punya luas enam hektare, dikelola Keuskupan dan pemerintah daerah
Saat ini, kawasan Sekolah Lapang Sagu Asmat memiliki luas sekitar enam hektare dan dikelola melalui kerja sama antara Keuskupan dengan pemerintah daerah. Selain menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan sagu, lokasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pengolahan produk turunan sagu yang bernilai tambah bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Anton juga menyampaikan bahwa tantangan utama yang masih dihadapi adalah akses menuju lokasi yang menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan kawasan.
Model tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi dapat berjalan adaptif sesuai karakter wilayah, sekaligus menjaga keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat setempat. Pengolahan produk turunan di daerah juga menjadi langkah penting dalam menciptakan rantai nilai ekonomi yang lebih panjang.
Adapun, dukungan terhadap percepatan hilirisasi turut ditegaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pemerintah, kata dia, terus mengakselerasi program pengembangan komoditas perkebunan rakyat yang terintegrasi dengan industri pengolahan.
“Tahun ini Rp3,2 triliun, tahun lalu Rp2 triliun. Totalnya Rp5,5 triliun lebih. Kami laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan bantuan ini dilanjutkan,” kata Andi Amran Sulaiman.
Ia menambahkan bahwa seluruh kabupaten di Papua terlibat dalam program pengembangan komoditas strategis yang mencakup penguatan produksi hingga hilirisasi, dengan cakupan lahan ratusan ribu hektare di berbagai wilayah.
Dengan penguatan kebijakan tersebut, hilirisasi di Papua dipandang semakin membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Transformasi dari sekadar produsen bahan mentah menuju daerah penghasil produk bernilai tambah menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di Tanah Papua.
