Bima pun meminta kepada jajaran kepala daerah sebagai pimpinan Satgas Penertiban , melakukan pendataan dan menindak adanya pelanggaran tersebut.
"Silakan para kepala daerah menertibkan itu. Kepala daerah ini adalah pimpinan dari Satgas Penertiban Ormas. Silakan para kepala daerah bisa melakukan pendataan, penertiban. Bisa dibangun komunikasi yang baik kepada Ormas-Ormas. Yang terindikasi melanggar Undang-Undang Ormas," tegas dia.
Bima mengatakan, mengenai aturan teknis keberadaan ormas, termasuk pemakaian seragam, sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas.
"Ya, kan sudah ada pegangannya di Undang-Undang Ormas itu sudah ada," tegasnya.
Lebih lanjut, Bima menjamin, Kemendagri siap memberikan pendampingan apabila dalam aturan tersebut masih belum dipahami oleh kepala daerah.
"Tapi kalau ada yang belum jelas, tentu kami akan berikan pendampingan. Informasi yang lebih lanjut terkait dengan penjabaran atau penafsiran dari Undang-Undang Ormas terkait dengan seragam tadi," ungkap dia.