[WANSUS] Blak-blakan Mardani PKS soal Presidential Threshold-Anies

Kami dari awal pembahasan Undang-Undang Nomor 7/2017 di tahun 2020 sudah tidak setuju dengan 20 persen, kami mengusulkan 10 persen kursi atau 15 persen suara atau belakangan melihat perkembangan maksimalnya 4 persen, sesuai dengan parliamentary threshold.

Kami sampaikan pentingnya menurunkan presidential threshold karena dua hal. Pertama, kondisi sosiologis di masyarakat yang terbelah akibat pilpres yang cuma 2 pasang calon di 2014 dan 2019. Sehingga ini menimbulkan ekses yang sangat buruk di masyarakat.

Kami khawatir kalau 2024 nanti masih cuma dua pasang calon, maka pembelahan ini kian dalam, maka roda bangsa ini kian hilang. Yang kedua, kami menyampaikan secara teoritis dan prinsip sistem presidentialisme ini gak ada hambatan masuk, biarkan putra putri terbaik bangsa bisa berkontestasi untuk menjadi presiden

Saya mendukung gugatan dari civil society, karena civil society sangat sadar salah satu game changer-nya untuk membuat kontestasi di pilpres menjadi lebih menarik, lebih berkualitas, lebih mendengar rakyat adalah ketika ada kondisi di mana 20 persen itu dihilangkan.

Teman-teman civil society menggunakan salam 0 persen, saya pribadi melihat 0 persen sebagai niscaya dan boleh. Tapi angka 4 persen memberikan angka minimal yang masuk parlemen bisa mengajukan capres-cawapres. Karena kami khawatir ketika 0 persen, maka yang terjadi akan ada banyak partai baru dibentuk menjelang pilpres, sehingga itu malah merusak tatanan demokrasi yang kita bangun bersama. Tetapi kalaupun 0 persen adalah itu yang bisa untuk melawan oligarki

Minimalnya tiga, kalau kita punya tiga pasangan capres-cawapres, maka akan kontestasi karya dan gagasan, tidak bisa politik identitas, pembelahan karena ada tiga, kalau dua sangat besar kemungkinannya ada pembelahan

Makanya waktu di awal itu di 2021, kami di Komisi II bahkan sepakat merivisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, tapi di tengah jalan tiba-tiba sikap pemerintah berubah dan partai koalisi pendukung pemerintah tarik badan semua, ini yang sangat disesalkan. Padahal kita perlu untuk memperbaiki kualitas sistem pemilu dan kualitas demokrasi kita dengan revisi Undang-Undang Pemilu

Khususnya di pilkada, ketika pilkada serentak 2024 memang ada pasal yang belum dilaksanakan, putaran kelima, putaran satu 2015, 2017, 2018, 2020 kemudian 2024, pemerintah berharap sebelum direvisi lakukan dulu sesuatu yang masuk akal, dari perspektif Undang-Undang-nya sudah diputuskan belum dilaksanakan, tetapi kita juga melihat betapa syarat pencalonan presiden maupun pikada 20 persen itu membuat banyak efek negatif bagi demokrasi kita

Sebetulnya dulu PDIP belum berkuasa, ini masih di zaman Pak SBY, karena di Undang-Undang tahun 2008, kan 2014 efek dari Undang-Undang 2008, (pemilu) 2009 juga.

Ini tentu menjadi cacatan bersama kalau pandangan saya, dulu dianggap untuk menyehatkan, kita perlu membatasi tapi dalam kenyataannya, 20 persen itu membuat pembelahan sosial makin buruk buat demokrasi dan buat pembangunan demokrasi kita

Ya kalau sekarang kan karena perimbangan koalisi dan oposisi jomplang. Sementara yang oposisi cuma Demokrat dengan PKS, sisanya ternyata ada orkestrasi agak jelas tidak ada revisi Undang-Undang, karena tidak ada revisi, berarti yang kepakai tetap 20 persennya.

Tentu syarat koalisi adalah namanya visi misi dan program. Oleh karena itu, PKS cari yang serumpun dulu, bagaimana dengan partai Islam, kemudian partai nasionalis yang religius baru kemudian partai nasionalis.

Nah, tahapan-tahapan ini sedang dilakukan, jadi belum bisa ditentukan siapa. Tadi lingkar pertama partai-partai Islam, lingkar kedua nasionalis yang agamis, lingkar ketiga dengan partai nasionalis, tapi satu per satu kita tempuh.

Ada, tapi masih tahap awal. Tapi kalau saya pribadi bahkan mendukung koalisi dini, sehingga angka 20 persen itu kan agak berat membuat revisi Undang-Undang Pemilu sekarang, karena waktunya sudah sangat dekat, Perpu bisa, tapi sambil jalan PKS melihat harus ada koalisi dini, sehingga penjajakannya lebih intens. Jauh lebih elegan kita berkoalisi jauh-jauh hari sehingga bisa saling mengenal, dari pada koalisi tergopoh-gopoh menjelang pendaftaran

Saat ini semua (partai politik) sama, partai agamis tentu yang pertama, kemudian agamis nasionalis, nasionalis, semua partai sama. Urutannya begitu, jangan sampai tetangga dekat belum dikunjungi kita melambung ke tetangga jauh dulu.

Tentu kami semangat mengajukan kader, karena itu bukti keberhasilan kaderisasi kepemimpinan di partai. Tapi PKS juga sadar dengan perolehan suara 2019 yang 8,2 persen, kita jauh dari 20 persen sehingga harus koalisi.

Di koalisi ini kita akan melihat ada figur, ada kekuatan partai, ada kekuatan narasi, ada kekuatan sumber daya, tentu semuanya diolah agar mendapatkan capres-cawapres yang punya peluang besar untuk menang.

Ada banyak (kader PKS yang masuk radar untuk jadi capres), tapi hasil keputusan Majelis Syuro yang ketiga, sementara kita mengajukan Dr Salim, Ketua Majelis Syuro PKS, sebagai satu-satunya kita angkat dan terus dorong untuk tokoh yang bisa berkomunikasi bahkan dikenal luas oleh publik.

Mas Anies dengan PKS dekat, dan selalu bekerja sama dan berkolaborasi. Beliau salah satu pemimpin bahkan sudah menjadi pemimpin nasional yang akan selalu bersama PKS, tapi penetapan akan dilakukan musyawarah Majelis Syuro, nanti akan dilihat dari berbagai sisi, karena kita tidak berbasis pada figur saja, tapi tadi bagaimana membangun kekuatan kalau sudah menang bisa untuk memajukan bangsa, mencerdakan kehidupan bangsa.

Tentu PKS berharap ada figur lain juga yang kita lirik, dan Mas Anies adalah salah satu figurnya, tetapi keputusan saat ini tetap Dr Salim karena kan masih panjang waktunya.