[WANSUS] Kisah Junaidi Saibih Pulihkan Nama usai Tak Terbukti Korupsi

Awal mulanya saya juga enggak tahu ya, maksudnya itu kan selama ini kan cuma nanganin satu perkara ya, perkaranya tuh saya tanganin memang beberapa orang bilang ini adalah high-profile case gitu.

Kayak misalnya kasus Timah, minyak goreng, lalu ada juga yang lain-lain dalam 2-3 tahun terakhir mulai 2023 terutama, lalu Sambo dan lain sebagainya.

Jadi memang selama ini saya nanganin satu perkara tuh pertimbangannya lebih banyak pada bagaimana menguji teori gitu ya. Kan saya mengajar juga, jadi pembelajaran yang saya lakukan itu saya uji lalu kemudian saya masukkan dalam bahan ajar saya, lalu itu jadi bahan pengajaran saya di kampus. Itu yang sebenarnya yang saya lakukan hanya itu saja.

Lalu kemudian ada kasus yang berkaitan dengan korporasi minyak goreng, yang kemudian kasus itu memang saya pegang dan waktu itu saya mau megang kasus itu karena memang ada beberapa hal yang mau saya uji tentang pidana korporasi ya.

Lalu tentang di MO-nya itu sendiri yang menurut saya ini enggak masuk dalam kategori korupsi, ini adalah administrasi sebenarnya penyelesaiannya.

Nah, lalu Timah misalnya menurut saya kenapa saya pegang juga karena menurut saya kerugian negara yang dituduhkan Rp271 T itu enggak tepat gitu karena itu kan kerugian ekologis bukan kerugian dalam tindak pidana korupsi. Enggak boleh dicampur adukkan antara ekologis dengan tindak pidana korupsi karena tujuan pemidanaannya berbeda gitu.

Nah itu yang sebenarnya mau saya challenge gitu di dalam pengadilan sehingga ada beberapa metode pembuktian yang kemudian saya coba gunakan apa pembuktian berbasis keilmuan ya.

Nah itu yang kemudian, scientific evidence itu yang beberapa hal sering saya uji coba di banyak kasus yang saya pegang dalam 3 tahun terakhir. Nah kemudian yang korporasi minyak goreng itu diputus onslaagh gitu, meskipun saya enggak sependapat dengan pesan onslaagh karena harusnya bebas gitu karena itu tidak terbukti sebenarnya gitu.

Nah, kemudian sewaktu berjalan, saya anggap sudah selesai, case-nya saya pegang udah selesai, kok tiba-tiba ada pemanggilan ke hakimnya, terus saya enggak tahu apa-apa itu tentang itu, lalu tim saya, Marcela, lalu dipanggil juga, terus saya tanya, "Kenapa Marcela? Ada masalah apa?" gitu. "Apa sih yang jadi isunya?" gitu, saya mau tahu gitu, karena kan Marcela junior saya, mahasiswa saya, gitu, jadi saya mau tahu nih sebenarnya masalahnya apa, gitu.

Ya gitu aja, saya tahu terus tiba-tiba saya diperiksa juga, enggak pakai surat panggilan, saya datang, ditelepon, saya datang. Ditanya-tanya berkaitan dengan penanganan kasus minyak goreng itu yang saya tanganin. Saya jelasin apa adanya metode dan lain sebagainya, lalu mereka bertanya soal ombudsman dan lain-lain sebagainya lah.

Tiba-tiba dua tiga kali diperiksa lagi dua-tiga hari kemudian, terus tiba-tiba kok saya ditetapin tersangka, saya bilang tersangka apa, saya bilang itu obstruction of justice.

"Loh, kok obstruction of justice?" gitu. Kasubdit yang itu saya debat, "Enggak bisa dong, lu gimana ini, dari mana coba unsurnya? Coba jelasin sama saya!" gitu.

Lalu "Ya sudah terserah deh kalian mau apa, kita ketemu di pengadilan."

Jadi begitu surat dakwaan dikasih pun saya sudah langsung bikin skema struktur dari nanti pledoinya akan seperti apa.

Langsung ditahan. Jadi hari itu juga saya langsung ditahan, terus saya ketawa-ketawa, "Ini apa sih?" saya bilang gitu kan. Saya lalu ditahan bersama Pak Tian. Pak Tian pun juga, dia juga bingung, karena Pak Tian kan cuma menjalankan peran sebagai jurnalis menurut saya, gitu ya. Saya menjalankan sebagai advokat, lalu dibilangnya ini sebagai obstruction of justice.

Lalu saya sama Pak Tian di kamar itu lalu kita bilang, "Udah, Pak Tian, insyaallah akan ada jalan ini," saya bilang gitu. Kita melawan dan saya yakin kita enggak salah, kita bisa bebas, saya bilang gitu.

11 bulan. Satu malam saya di Kejagung, keesokan harinya saya dipindah ke Rutan KPK. Jadi titipan.

Lima bulan setengah saya di sana. Terus tiba-tiba saya dipindah ke 7A lagi ke Kejagung, dua  bulan setengah di sana. Terus dipindah lagi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tiga bulan. Selama proses persidangan itu saya dari selatan. Jadi total 11 bulan kurang lebih, lebih dari 11 bulan lah.

Itu betul-betul, betul-betul saya masih ingat, "Ini dia apa sih tuduhannya yang mau dikasih ke saya, apa?". Jadi saya masih enggak paham, ininya sebenarnya apa, "Ini obstruction kan enggak memenuhi unsur, unsurnya mana?" saya bilang gitu.

Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih kayak ada kebencian aja sih ya.

Penyidiknya pun saya tanya juga, "Ini apa sih, lu sebenarnya mau ngapain sih?" saya bilang gitu, "Yang mau diperiksa apa sih?" saya bilang gitu. Terus dia bilang, "Kita punya data nih, Bapak, terbang dari ee Jakarta ke Singapura, lalu dari Singapura ke Batam menggunakan kapal."

Saya bilang, "Saya gak pernah menggunakan kapal nyeberang dari Singapura ke Batam itu dalam 3 tahun terakhir. Terakhir saya menggunakan kapal ke Singapura itu adalah 2009," saya bilang gitu.

"Kalau emang lu punya buktinya, bawa ke sini manifest-nya." Karena kan kalau lu buktiin, nuduh kan pakai manifest dong, ya kan.

"Manifest kapalnya mana, manifest pesawatnya mana, bawa ke sini," saya bilang. "Fotonya mana kalau emang lu punya fotonya semua." Saya bilang, "bawa ke sini, bawa ke meja ini sekarang."  Dia bilang, "Oh ada, kita belum bisa kasih." "Enggak, lu ngomongin sekarang," saya bilang. "Kalau emang enggak mau, kalau emang enggak bisa dibuktiin, sekarang gini aja, kalau emang lu Islam, ayo kita salat sunah, kita wudu, kita salat sunah, habis itu kita mubahalah," saya bilang. Dalam waktu 40 hari, siapa yang mati duluan, lo atau gua?"

"Oh, bukan gitu." "Enggak, mubahalah aja daripada nuduh enggak jelas," saya bilang gitu.

Tekanan terus-terusan dilakukan, di UI saya diberhentikan sementara atas tekanan mereka juga. Dan di situ saya enggak ada penghasilan sama sekali  dalam kurun waktu mungkin 10 bulan atau 9 bulannya, karena saya hanya terima gaji itu sampai satu atau dua bulan.

Ya berkat Allah lah itu, maksudnya bisa jalan, terus memang selama tahanan juga saya, kalau enggak ditanya-tanya sama teman-teman soal isu hukum mereka ya, paling saya ngaji aja baca Quran, khatamin, cuma itu aja yang saya kerjain.

Banyak. Misalnya, saya harus nunggu diaktifkan kembali. Dan itu butuh waktu untuk pengaktifan kembali, diaktifkan kembali pun cara pengaktifannya juga saya enggak setuju, karena ya isu hukum lah, gitu.

Pemberhentiannya sementara sebagai dosen di UI itu kan dasarnya karena adanya penahanan. Ketika saya bebas kan enggak ada lagi penahanan, lalu semestinya dicabut itu yang namanya SK pemberhentian sementaranya itu, tapi mereka bikin SK pengaktifan kembali dengan klausul akan dievaluasi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kan mereka kayaknya emang menyandra saya, gitu.

Itu mungkin juga ada pengaruh juga dari pihak lawan ya, maksudnya yang nekan ke UI juga saya enggak juga enggak tahu ya. Saya tanya dasarnya apa, itu kan enggak ada dalam peraturan rektor yang kalian jadikan saya untuk berhentikan sementara, saya bilang, di mana itu aturannya, saya bilang. Kalau memang ada, ya kan kita harus stick dong sama aturan main, gitu ya.

Once you berhentikan sementara menggunakan peraturan rektor itu, maka juga pengaktifannya berdasarkan pada peraturan rektor itu dan di mana klausul itu ada, saya bilang gitu. Kan kita mesti paham hukum tuh baca aturan tuh enggak cuma kayak orang gosok gigi, ini kan enggak orang gosok gigi aja. Baca hukum enggak benar ya akhirnya hukum sembarangan aja dijalanin ya, gitu.

Jadi sebenarnya ini kan bagian dari hak saya ya untuk kemudian meminta ganti rugi, ya. Rehabilitasi sosok sosial, ya. Lalu kenapa yang ada dalam putusan itu kan cuma sifatnya normatif saja, ya. Jadi enggak ada yang itu secara faktual, kemudian secara nyata itu diterapin bagi saya, ya.

Kayak misalnya rehabilitasi aja nih sekarang saya, nama baik dan sebagainyalah, kehormatan dan juga keadaan saya pun masih belum dipulihkan. Kalau ngomongin di UI itu belum masih, masih ada SK yang nyampai yang nyangkut sementara itu yang menurut saya itu enggak ada aturan mainnya.

Yang kedua juga kita bisa lihat misalkan, dosen yang berhak dong untuk menyita ganti kerugian atas kehilangan penghasilan yang saya terima yang harusnya saya terima kalau saya. Jadi permohonan ini adalah sebenarnya cara untuk kemudian mengembalikan pada posisi sebelum dilakukannya proses hukum.

Apapun itu, termasuk pemberitaan ya, yang kemudian makanya dalam pertimbangan putusan yang lalu itu ada namanya right to be forgotten.

Lalu bagaimana melaksanakannya right to be forgotten itu? Pasca 2025, KUHP 2025 itu orang juga enggak tahu bingung gimana caranya. Undang-undang PDP belum mengatur, badannya juga belum dibentuk. Tetapi kan yang namanya keadilan, yang namanya distribusi itu enggak boleh ditunda, harus dilaksanakan.

Nah itu kemudian gimana kemudian, masa kita harus tunggu sampai badannya terbentuk lalu baru bisa dilakukan? Sedangkan damage-nya kan terus-terusan berjalan dong berarti gitu.

Saya tetap bermainnya berdasarkan pada dasar hukum yang saya sebutkan dalam permohonan itu, gitu. Mengganti kerugian materil yang saya ajukan ya, atas perhitungan yang saya lakukan selama saya dalam tahanan dan masa transisi itu juga saya enggak terima penghasilan secara tetap.

Bahkan penghasilan yang harusnya diberikan itu cuma berapa persen dari jumlah yang harusnya dari pokok itu pun saya enggak terima selama 6 bulan pertama penelitian sementara. Harusnya begitu, itu kan aturan mainnya semua enggak ada yang dijalanin.

Nah, kemudian saya menguji ini ke pengadilan lewat permohonan praperadilan karena memang kalau diaturnya, kalau ada kesalahan di dalam proses pidana ya sebenarnya acara yang paling tepat untuk memeriksa itu adalah acara praperadilan.

Tapi ini bukan praperadilan ya, acaranya menggunakan acara praperadilan, gitu. Jadi ini adalah permohonan rehabilitasi, permohonan ganti rugi.

Kenapa harus pakai acara praperadilan? Karena acara praperadilan tuh acaranya cepat. Sehingga prosesnya bisa terus bisa dilaksanakan dan deliver-nya bisa lebih cepat. Itu yang sebenarnya kenapa kemudian pembuat undang-undang menempatkan ini dalam acara praperadilan yang sebenarnya KUHAP lama pun tahun 81, itu diatur dalam pasal 97.

Jadi bukan hal baru sebenarnya kalau pengaturannya, tetapi yang mengajukan tuh memang dalam catatan saya, men dengar acara praperadilan tuh saya belum pernah temukan. Bahkan kalau di pengadilan sendiri mereka juga bingung ini harus diregistrasi di buku register yang mana.

Nah, sampai akhirnya saya bilang ini harusnya buku register acara praperadilan karena acaranya acara praperadilan. Dan ini akan menjadi tonggak awal ya, milestones yang ke depan yang ini kita bisa uji untuk kemudian bagaimana pemberian hak untuk dilupakan ini bisa dijalankan dengan metode yang sedang saya uji pada hari ini. Pada saat ini, yang nanti sidang pertamanya 24 November.

Jadi di situ kalau di dalam undang-undang PDP emang enggak diatur tentang siapa yang melaksanakan itu, cuma disebut jaksa saja, gitu ya. Pasal 58 misalnya. Lalu dalam bagian lain juga ini dilaksanakan lewat suatu badan, misalnya.  Nah, badannya belum dibentuk sampai sekarang, PP-nya belum ada. Lalu dalam mengisi kekosongan itu siapa yang bisa ngisi?

Nah, lalu dalam sebuah disertasi 2022 itu disebutkan bahwa seharusnya ini yang bisa melaksanakan adalah Jamdatun sebagai pengacara negara yang seharusnya hadir. Makanya dalam permohonan itu saya minta agar Jaksa Agung menugaskan Jamdatun untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, langkah hukum untuk menerapkan red to be forgotten itu.

Jadi kan kalau tahun 2022 tuh ada sebenarnya permohonan yang dilakukan oleh Saddam Al Jihad. Itu di Pengadilan Negeri Depok, tapi mekanismenya perdata dia. Permohonan perdata yang dilakukan untuk right to be forgotten.

Lalu kalau baca di dalam laporannya Google, Google sendiri tuh sudah melakukan sebenarnya penghapusan, maupun delisting atas permintaan dari Komdigi ada beberapa hal itu. Mereka sudah laksanakan itu sebenarnya dari 2019 sampai 2022 ini. Jadi sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh Google cuma dilakukannya memang secara atas permintaan dari Komdigi terhadap mungkin yang berkaitan dengan pemerintahannya.

Nah, terkait dengan putusan bebas dan rehabilitasi ini, ini yang yang belum di diuji ya dalam hal ini. Nah, makanya dalam hal ini saya juga ngelihatnya nanti yang bisa dilakukan ya sebenarnya nanti dari putusan pengadilan ini, ya pengadilan lalu menerima putus apa? Permintaan saya dan kemudian membuat satu apa?

Putusan yang itu memerintahkan kepada Kejaksaan Agung untuk menugaskan Jamdatun. Nah, Jamdatun kemudian nanti akan mengirimkan surat, mengambil langkah ya paling mungkin dia mengirimkan surat kepada pengelola sistem elektronik pertama ke Komdigi dan juga ke perusahaan-perusahaan Google.

Saya sudah bikin daftarnya sih list berita-berita mana yang saya minta untuk di-erasure, postingan-postingan apa yang saya minta untuk di-erasure. Nah, ini yang untuk sosial media nanti Komdigi melakukan langkahnya. Terus Google juga diambil langkah oleh Jamdatun dan juga beberapa media online yang sudah saya buat daftarnya berita-berita yang harusnya dilakukan erasure atau di-take down ya.

jadi karena ini kan harusnya dikembalikan pada posisi yang semula ya, karena informasi itu sudah tidak relevan lagi gitu. Itu yang sebenarnya mau coba kita lakukan.