WANSUS Mantan Kabais: Kasus Andrie Yunus Bisa Pakai Pengadilan Koneksitas

BAIS (Badan Intelijen Strategis) adalah organisasi yang terpimpin, terlatih, dan terstruktur. Jadi, kalau BAIS sudah membuat operasi khusus untuk menghilangkan Andrie Yunus, maka Andrie tidak akan bisa pulang ke rumah.

Kalau memang betul-betul operasi itu ditujukan khusus untuk Andrie, maka Andrie tinggal nama. Itu dulu. Orang mengatakan (itu operasi) karena mereka berkumpul di safe house. Apakah betul mereka berkumpul di sana, betul mereka berkumpul.

Tapi, apakah berkumpul untuk merencanakan operasi untuk Andrie, nah itu saya ragu. Kalau dulu saya yang pimpin BAIS, ada operasi khusus ditujukan terhadap Andrie, kejadiannya gak seperti saat ini. Dia akan hilang.

Bukan. Saya menduga kalau itu dipicu motif dendam pribadi. Karena saya baru dapat berita kalau Andrie Yunus pernah masuk ke dalam Hotel Fairmont di tengah-tengah pembahasan revisi UU TNI. Pasti ada tentara-tentara yang jaga di luar.

Kalau Andrie berhasil lolos dan menerobos masuk, maka para penjaga ini akan dihukum. Jadi muncul motivasi 'gara-gara kamu masuk, aku jadi terhukum'. Kalau sudah pernah dihukum, kumat usilnya. Maka mereka carilah siapa yang menyebabkan mereka dihukum.

Kebiasaannya seperti itu. Hukumannya mulai dari penundaan pangkat, ada yang tak boleh sekolah, macam-macam.

Barang kali. Itu kan tadi saya mengatakan juga mungkin. Tapi, kalau melihat situasi psikologis para prajuritnya, adakalanya bisa begitu.

Itu perkiraan saya saja. Saya tahu psikologis mereka kalau mereka dihukum akibat orang lain. Maka, secara psikologis, dia akan menuntut pembalasan.

Iya, lebih banyak anak-anak bawah itu. Memang itu berbahaya. Makanya kan adigium intelijen itu jelas 'berangkat tugas dia gak mati, hilang tidak dicari. Kalah dicaci maki, menang tidak dipuji.'

Makanya, ketika saya yang memimpin, saya jaga betul. Minimal ada keadilan di dalam. Karena saya tahu begitu ada ketidakstabilan, itu pun saya bisa 'digigit' sama mereka.

Ya, sama saja seperti tentara biasa menyusun operasi. Jadi, dari Kepala BAIS ke direktur, dari direktur ke bawah, itu sama. Mau operasi apa saja, itu sama.

Di zaman saya ada 10 direktorat. Kalau direktorat A melakukan suatu operasi maka direktorat lain tidak tahu. Jadi, kalau yang melakukan direktorat C, maka direktorat A atau B gak tahu. Direktur C melapor langsung ke Kepala BAIS. Yang lain gak ada yang tahu.

Ketika saya yang memimpin BAIS, anak buah yang saya pimpin mencapai 1.500 orang.

Itu gagal karena ketahuan. Selain itu tidak profesional. Minimal dia tutup pakai masker lah. Orang kan tidak akan bertanya kalau pakai masker di era sekarang. Itu sudah jadi hal biasa.

Iya, itu kebetulan aja sekarang jadi viral yang di Jalan Panglima Polim nomor 11. Safe house BAIS itu bisa di mana saja, bisa disewa. Rumah itu dulu dijadikan rumah dinas Kepala BAIS dan ditawarkan ke saya. Tapi saya gak mau, karena kejauhan dari rumah saya. Jadi gak pernah saya pakai.

Kenapa pakai safe house? Karena untuk memisahkan lokasi pertemuan dari kantor BAIS di Kalibata. Karena kalau pertemuan di Kalibata harus mengikuti disiplin militer, termasuk pakaian yang dikenakan.

Makanya saya usulkan agar Presiden mengeluarkan Perppu (Peraturan Pengganti Undang-Undang) tentang pengadilan koneksitas. Kalau sekarang ini, hukum acaranya pelaku diadili di pengadilan militer.

Tidak mungkin prajurit TNI dihukum di pengadilan umum. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar (UUD) kita sudah mengatur pelaku pelanggaran dari militer maka diadili di pengadilan militer. Dengan adanya pengadilan koneksitas maka peradilannya melibatkan unsur sipil dan militer.

Kalau saya bilang, itu (TGPF) tidak ada gunanya. Kenapa? Setelah TGPF independen dapat data lalu mau diserahkan ke siapa. Kalau menurut ketentuan undang-undang kan, data-data itu tetap harus diserahkan ke TNI. Tidak bisa diserahkan langsung ke Kejaksaan Agung.

Kan itu akan disidang di peradilan militer. Makanya, di sini pentingnya digelar peradilan koneksitas. Di sana bisa dilibatkan TGPF, Polri dan bersama-sama dengan TNI mengungkap tuntas kasus ini.

Makanya, saya dorong Presiden mengeluarkan Perppu tentang peradilan koneksitas. Tapi, saya malah diketawain.

Ya, memang. Kan ketika KontraS dipimpin oleh Haris Azhar, aku ikut mengajar. Yang aku ajar itu termasuk Andrie Yunus itu. Aku tahu betul.

Beberapa hari sebelum kejadian, aku sudah janjian bertemu tapi gak jadi-jadi karena sibuk. Di era kepemimpinan saya, organisasi semacam KontraS, itu kawan berpikir. Apalagi tesis S2 ku mengenai pelanggaran HAM di Papua.

Bisa kedua-duanya. Bisa saja dia disalahkan karena anak buahnya beraksi tapi malah ketahuan. Ya, udah akhirnya diganti saja. Padahal, bisa saja secara normatif dia belum tentu tahu. Bisa saja ada yang bermain dari tempat lain.