WANSUS: PDIP Ogah Beri Bukti Skandal Pejabat Negara ke Penegak Hukum

Jadi, ketika kami menyampaikan bahwa di situ ada video-video yang berisi dokumen terkait skandal korupsi pejabat negara, baik yang masih menjabat ataupun yang sudah tidak menjabat, bahkan mantan orang nomor satu yang ada di Indonesia dan keluarganya, kami tujuannya itu, pertama sebagai perlawanan, perlawanan hukum dan itu saja.

Kedua adalah perlawanan politik, perlawanan hukum itu bagi kami merupakan reaksi terhadap kriminalisasi kepada Sekjen PDI Perjuangan, kepada Mas Hasto Kristiyanto, yang dikriminalisasi dengan kasus hukum, yang bagi kami itu secara hukum sebenarnya sangat mengada-ngada, buktinya tidak ada putusan pengadilan yang dulu sudah jelas. Tapi Mas Hasto tetap dipaksa dikriminalkan, dijadikan sebagai tersangka dengan kasus tuduhan soal suap dan kasus korupsi, padahal Mas Hasto itu tidak layak dikriminalisasi atau dijadikan sebagai target, kenapa? Pertama beliau itu adalah seorang Sekjen Partai yang bukan pejabat publik, bukan penyelenggara negara.

Hasto Kristiyanto itu benar-benar fokus mengurusi partai, tidak hidup dari duit rakyat, tidak hidup dari anggaran negara, benar-benar hanya sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Jadi menurut kami tidak layak untuk ditarget, dikriminalisasi, diubek-ubek, karena beliau bukan pejabat publik, kalau pejabat publik menurut saya bolehlah, karena di situ ada tanggung jawab, karena mendapatkan budget dari rakyat, dari pajak, maka rakyat juga bisa menyoroti kehidupannya. Nah, kalau Mas Hasto kan bukan.

Kedua, kasus yang ditersangkakan kepada beliau itu kan tidak ada kerugian negara sepeser pun, dibanding dengan kasus-kasus lain yang sangat santer yang pernah masuk di pengadilan atau dilaporkan ke KPK yang kerugiannya triliunan, ratusan miliar, tapi tidak pernah diungkap. Nah, bagi kami ini sebagai perlawanan terhadap kasus hukum yang dipolitisir.

Terus yang kedua, sebagai perlawanan politik, karena motif tersangka terhadap Mas Hasto itu sangat kental nuansa politiknya. Seperti disampaikan oleh Mas Hasto sendiri kepada saya dan juga saya sampaikan berkali-kali, bahwa sebelum beliau itu ditersangkakan sudah ada ancaman intimidasi. Kalau sampai berani memecat Jokowi dan keluarganya, maka akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku dan intimidasi ancaman, itu sudah berlangsung selama setahun belakangan ini. Setiap beliau bersuara keras, lantang terkait dengan pengerusakan demokrasi oleh Jokowi dan keluarganya, selalu diancam dengan isu-isu tersebut, jadi ini yang bagi kami sebagai perlawanan politik.

Nah, Karena itulah, karena kasus-kasus besar korupsi tidak pernah dibongkar ya kan, kemudian juga karena motifnya ini adalah soal politik, maka Mas Hasto harus melakukan perlawanan balik, kalau benar kita mau memberantas korupsi, ayo dong ungkap kasus-kasus besar yang pernah menjadi fakta pengadilan, yang sudah dilaporkan ke KPK, misalnya apa? Ini sebagai pendahuluan nama Bobi Nasution dan Kahiyang kan disebut sebagai istilah blok Medan dalam izin tambang. Itu kan fakta pengadilan disebut secara resmi, harusnya kan KPK melakukan pengembangan kasus, pengembangan perkara, karena kan kerugian negara besar sekali dalam kasus itu.

Kemudian yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri, yang mengaku penelitian ini juga bekerja sama dengan KPK terkait dugaan penyelundupan biji nikel sejak 2020 ke China yang merugikan negara ratusan triliun, dan disebut di situ nama Bobi Nasution, ini kan enggak pernah diungkap sampai sekarang. Padahal sudah 2 tahun ini eh almarhum Bang Faisal selalu menyatakan, mengeluarkan hal tersebut dan dari pihak KPK sendiri sudah pernah melakukan yang namanya penyelidikan, nah ini yang menurut saya apa yang menjadi persoalan.

Kemudian juga apa yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun, dosen UNJ dugaan korupsi, kolusi dan pencucian uang keluarga Jokowi, yang lima kali bolak-balik ke KPK, ini kan kasus-kasus besar semua atau mungkin yang terakhir, ketika KPK melakukan penggeledahan kepada kantor BI terkait dengan dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia, dan waktu itu Deputi Penyidikan mengatakan sudah ada dua tersangka, tapi kemudian tiba-tiba jubir KPK meralat ya adanya tersangka itu dan sampai sekarang enggak jelas kasus ini. Ini kan sudah jelas bahwa kerugian negara besar sekali, kemudian juga fakta pengadilannya jelas, kemudian juga laporannya sudah jelas berkali-kali.

Nah, kalau kasus yang tersangkakan ke Mas Hasto itu apa gitu loh? Kasus suap, iya suap siapa, ya yang nerima Wahyu Setiawan, Wahyu Setiawan sudah divonis, sudah menjalani hukuman, bahkan sudah bebas pemberi suapnya siapa? Harun Masiku. Nah, harusnya Harun Masiku itu yang dihadirkan, yang ditemukan yang selama ini buron itu ditemukan, diperiksa dulu gitu loh, jangan tiba-tiba gagal menemukan Harun Masiku selama 5 tahun ini, tidak ada kerugian uang negara di sini, tapi kemudian dijadikan kambing hitam yang namanya Sekjen PD Perjuangan, Mas Hasto kristiyanto. Jadi bagi kami secara kasus hukum, ini tidak layak yang dipersangkakan kepada Mas Hasto Kristianto, bagi kami inilah sebagai kasus politik.

Tentu saja tidak langsung, kalau orang Jawa kan ada istilah nabok nyilih tangan, ya kan? Memukul meminjam tangan orang lain, dan itu juga sudah ada di bocoran Tempo, bahwa di situ ada yang Inspektur Jenderal ya, jenderal bintang dua dari polisi yang menyampaikan kepada Mas Hasto Kristiyanto, kemudian sebelum-sebelum itu, satu sebelum ini kan pernah juga di podcast ya kan, podcast Akbar Faisal, di mana Ibu Connie juga menyampaikan hal yang sama.

Dia (Connie) dititipkan pesan dari seseoranglah, kemudian jauh setahun sebelum ini, Mas Hasto juga cerita bahwa sering mendapatkan pesan-pesan, dari pesan yang istilahnya hanya mengingatkan sampai yang namanya ancaman, terkait suara lantang Mas Hasto ketika mengkritik pemerintahan Jokowi yang merusak demokrasi, pelanggaran etik, pelanggaran penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya dan selalu direspons dengan ditakut-takuti dengan kasus Harun Masiku.

Nah, karena Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto merasa yakin tidak terlibat dalam kasus Harun Masiku, ya tidak pernah, mundur tidak pernah takluk gitu, kenapa? Ya karena dia merasa gak terlibat, kenapa saya diancam dengan kasus yang saya tidak terlibat, buat apa saya takut, buat apa saya takluk, buat apa saya gentar, dan beliau selalu ingat pesan dari Ibu Megawati, ketakutan itu hanya ilusi, makanya beliau tidak takut.

Jadi apapun risikonya beliau selalu lantang bersuara dan terakhir hingga puncak adalah pemecatan Jokowi dan keluarganya pada tanggal 16 Desember, kemudian benar pada tanggal 24 Desember(2024), Mas Hasto ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku yang bagi kami benar-benar tidak layak disebut dengan kasus hukum, karena KPK juga dalam rilisnya sudah mem-framing penetapan tersangka Mas Hasto itu sebagai kasus politik, kenapa?

Mas Hasto ditersangkakan selaku Sekjen PDI Perjuangan, bukan selaku pribadi, kemudian juga yang disebut dengan bukti oleh Ketua KPK yang dibacakan dalam rilis, misalnya apa? Adalah soal penempatan caleg Harun Masiku yang orang Toraja dijadikan caleg di Sumatra Selatan, padahal enggak ada persoalan, enggak harus yang namanya caleg itu sesuai dengan suku dengan asal daerahnya, enggak, Adian Napitupulu orang Batak jadi caleg di Bogor, Fadli Zon orang Minang jadi caleg di Bogor, dan itu bukan terkait dengan kasus suap.

Kemudian masalah PAW, ini juga dianggap atau dituduhkan, disebutkan oleh Ketua KPK sebagai bukti penyuapan, jadi bagi kami itu terlalu jauh dan mengada-ngada ya kan yang disebut dibeberkan, itu bukti-bukti ternyata ya kami melihat bahwa benar, bahwa kasus ini lebih kepada persoalan-persoalan politik, ada keinginan untuk balas dendam kepada Sekjen PDI Perjuangan ataupun juga ada kesengajaan untuk istilahnya Ibu Megawati mengaut-aut, mengacak-acak partai tanggal 12 Desember Ibu Megawati dalam suatu pidatonya sudah menyampaikan bahwa ada upaya untuk mengaut-aut partai menjelang kongres PDI Perjuangan yang akan diselenggarakan pada tahun ini.

Karena kami menilai ya kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga penegak hukum ini semakin turun, apa jaminannya kalau misalnya dokumen, data tersebut diserahkan ke penegak hukum itu akan ada tindak lanjut, kami ingin jaminan, kenapa? Ya lihatlah sebelum ini, apa kurang data dan bukti dari penelitiannya almarhum Faisal Basri yang sudah kerja sama dengan KPK, tapi tidak ada tindak lanjut, apa kurang fakta pengadilan menyebut nama Bobi, nama Kahiyang Blok M (Medan), yang itu adalah fakta pengadilan, persidangan karena disebut dalam persidangan yang resmi, sampai sekarang tidak ada yang namanya pengembangan perkara terhadap kasus itu.

Apa jaminan KPK menindak lanjuti laporan dugaan nepotisme, pencucian uang keluarga Jokowi, padahal Ubeidillah Badrun sudah lima kali bolak-balik ke KPK, kalau data-data yang dari Mas Hasto diserahkan kepada penegak hukum, jangan-jangan k khawatiran kami dokumen dan data itu bisa dihilangkan.

Jadi ini kembali lagi ke soal kepercayaan kepada lembaga-lembaga penegak hukum itu. Yang namanya Kejaksaan, kepolisian, KPK, kami melihat juga seperti itu ya kan, Harvey Moeis kerugian negara Rp300 triliun, ternyata hanya divonis 6,5 tahun ya kan, KPK ada 79 pegawai KPK sudah terbukti melakukan pungli, hukumannya hanya minta maaf.

Jadi, kami lihat ini kayak tebang pilih KPK ini, kalau pegawai KPK melakukan korupsi minta maaf, tapi kalau non-KPK dikejar, sampai yang meninggal pun almarhum Viryan Komisioner KPU yang sudah meninggal tahun 2022 itu dipanggil oleh KPK, masa orang sudah meninggal dijadikan sebagai saksi, ini KPK mau serius mau melakukan penyidikan atau mau main jailangkung, mau manggil orang yang meninggal, kalau sampai dia enggak datang dengan dua kali panggilan, apa KPK mau maksa? Mau bongkar kuburan?

Nah ini bagi kami terlalu jauh ya, kalau kita melihat KPK melakukan kriminalisasi dan kalau bagi kami sendiri, bagi saya sendiri, ya sudah hilang kepercayaan ini terhadap lembaga penegak hukum yang harusnya jati diri KPK adalah membongkar kasus-kasus besar, dan itu alasan kenapa KPK didirikan, bukan kasus-kasus remeh-temeh yang tujuannya adalah orderan-orderan politik.

Kami selalu melihat situasi dan kondisi, kami apa tidak ingin mengatakan bahwa data itu pasti ada, dokumen itu ada, video itu ada. Nah pasti nanti kami akan keluarkan, pasti itu tinggal menunggu soal waktu, tentu saja yang yang punya tanggung jawab dan itu semuanya juga akan kembali kepada Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto yang selama 10 tahun ini berada di pusaran kekuasaan. Tapi beliau memilih untuk tidak tergiur dan menikmati kekuasaan, Mas Hasto ditawari menteri oleh Jokowi, menolak, ditawari jabatan apapun itu menolak, karena benar-benar ingin apa konsisten mengabdi kepada partai.

Nah, di situ dan juga Mas Hasto sadar bahwa sekali beliau menerima jabatan publik, bahwa beliau itu bisa disandera dengan kasus. Nah, karena beliau sangat tahu ya bagaimana kekuasaan ini dipergunakan, kemudian ditambah juga dengan data-data dan dokumen dari Mas Andi Widjayanto ya, mantan dulu apa Seskab, kemudian di KSP kemudian Gubernur Lemhanas, ini benar-benar data dokumen yang valid dan kalau saya melihat beberapa itu sebenarnya dokumen atau data itu ya sudah pernah terlontar ke publik, soal dugaan-dugaan korupsi yang skala besar, yang tidak pernah diusut, tiba-tiba mandek, baik itu yang ada di KPK, baik itu yang ada di Kejaksaan, baik itu ada yang di Polri gitu kan.

Kemudian akhirnya kami tanya kenapa harus dilemparkan ke publik karena ada perkembangan ya tahun-tahun terakhir ini no viral no justice, kalau enggak viral enggak ada keadilan, enggak bergerak yang namanya penegak hukum itu.

Mahasiswa ada yang ditembak mati oleh Polisi, setelah diramaikan di medsos almarhum Gama baru terbongkar kasusnya, kasus juga seperti Sambo dan lain sebagainya, nah ini yang bagi kami kita terus terang ini ironis dan menyedihkan, tapi ya kalau mau bicara ya inilah faktanya, kenapa lembaga penegak hukum terlumuri oleh motif-motif politik dicampuri oleh orderan-orderan politik, tidak konsisten mau menegakkan hukum, tebang pilih.

Kasus-kasus yang besar ya dibiarkan, yang ada di lingkaran kekuasaan itu dibiarkan tapi kalau sekarang Sekjen PDI Perjuangan, PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintahan dan baru memecat Jokowi dan keluarganya, kena sasaran, padahal bukan pejabat publik, tidak ada kerugian negara, uang negara sepeser pun dalam kasus ini.

Karena kami melihat tangan-tangan Jokowi dan orang-orang Jokowi itu masih sangat berkuasa di Republik ini. Benar Pak Prabowo sudah dilantik, sudah menjabat presiden secara resmi, tapi ini kan juga baru 100 hari, apalagi penetapan tersangka itu kan baru Presiden Prabowo itu menjadi presiden.

Sementara Pak Jokowi itu 10 periode dan orang-orang yang sekarang memegang puncak-puncak kekuasaan itu kan diangkat dan dipilih oleh Jokowi, bahkan dalam kabinet Presiden Prabowo kan banyak orang-orang yang disebut dengan titipan Jokowi itu, bahkan Komisioner KPK sendiri, itu kan dipilih ditentukan oleh Jokowi, saya hanya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Mbak Bivitri, bahwa ini yang terjadi, bahwa Komisioner KPK sekarang itu ya pilihan Jokowi.

Bapak Prabowo, ya mohon maaf itu kan hanya melantik saja. Tapi siapa yang menentukan panselnya, siapa yang memilih dari 10 orang itu dan semuanya 10 orang yang ketika disampaikan ke DPR itu semuanya disebut orang-orangnya Jokowi.

Jadi kami melihat bahwa tangan-tangan Jokowi, meskipun dia sudah tidak menjadi presiden, tapi kan masih banyak orang-orang Jokowi yang merasa berhutang budi, bahwa Jokowi menanamkan jasa dan kita melihat skenario ketika masyarakat sipil menyampaikan bahwa, seharusnya komisioner KPK itu dipilih di zamannya Presiden Prabowo, tapi Jokowi itu tidak mau mendengarkan suara kelompok-kelompok sipil itu.

Maka semakin kuat dugaan kami ternyata Jokowi itu mau turun, tapi dia nyiapin semuanya untuk jaga-jaga, untuk mengamankan dia, bahwa dia itu ketika turun dia harus dipastikan tidak ada yang mengganggu dia, tidak ada yang mengganggu dia dari hukum, ya dari KPK, dari kepolisian, dari Kejaksaan, dan kami melihat ya sekarang itulah orang-orangnya Jokowi yang bermain.

Ya secara resmi, secara formil tentu saja Jokowi tidak bisa memberikan perintah, instruksi tapi persoalannya kan politik itu kan ada yang disebut nyata di hadapan kita, tapi kan ada yang di belakang itu, yang disebut dengan tangan-tangan tersembunyi itu dalam dunia politik itu kan hal yang faktual, nyata.

Kalau kami sendiri apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dalam talkshow dengan Rosi di Kompas TV pada awal tahun lalu, tahun 2024 bahwa beliau sebagai ketua partai tidak punya kekuatan untuk mendikte seorang presiden, meskipun Jokowi waktu itu adalah kader dari PDI Perjuangan, enggak ada bisa mendikte presiden yang punya kekuasaan segalanya, panglima perang, membawahi tiga matra, kepolisian, kejaksaan di bawah dia, BIN di bawah dia, jadi kekuatan yang sangat luar biasa dari seorang presiden, dan PDIP bahwa Jokowi kader PDI Perjuangan betul.

Tapi tidak semua apa yang menjadi kebijakan Jokowi itu berasal dari PDI Perjuangan, apalagi terkait dengan, misalnya permintaan waktu itu adalah tiga periode atau perpanjangan masa jabatan dan di situ Ibu Megawati mangkekeh, menolak, ya kalau ada hal-hal katakanlah dianggap melanggar konstitusi, ya Ibu Mega akan melawan, dan akan menolak.

Nah, kita lihat kenapa yang namanya tiba-tiba di akhir pemerintahan Jokowi tiba-tiba ribut dengan PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan itu merasa dikhianati, ya merasa dikadalin oleh Joko Widodo. Orang yang katakanlah dibela, dibesarkan dari wali kota, dari gubernur, presiden semua dari kader PDI Perjuangan membantu yang namanya Jokowi atau merelakan posisi atau tiket sampai Ibu Megawati Soekarnoputri menyerahkan tiket pencapresan 2014 kepada Jokowi waktu itu,

Waktu Pilgup 2012 banyak kader-kader senior dari PDI Perjuangan di Jakarta, yang akhirnya ya dengan segala dinamika ya dengan juga ada keributan tentu saja di situ, akhirnya Jokowi yang dipilih menjadi cagub DKI waktu itu.

Jadi semua kader PDI Perjuangan bekerja keras membantu Jokowi agar dia benar-benar sukses, ternyata setelah dia memegang kekuasaan, dia tidak memikirkan lagi bagaimana regenerasi itu dilanjutkan, tapi hanya memikirkan keluarganya, anaknya, menantunya, itu yang sangat menyakitkan bagi PDI Perjuangan.

Itu juga caranya dengan melanggar konstitusi, melanggar etik, menggunakan kekuasaan, ipar dia, pamannya Gibran yang menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, jadi ini benar-benar tidak termaafkan, dikhianati, persoalan-persoalan yang muncul pada akhir zaman Jokowi, belum lagi dia berkali-kali membohongi Ibu Megawati Soekarnoputri, di depan bilang iya, di belakang melawan, awalnya datang ketika deklarasi Ganjar dan mengatakan bahwa Gibran tidak mungkin menjadi calon Wapres karena umur tidak cukup, karena baru menjadi wali kota, semua kebohongan-kebohongan itu disampaikan ke depan publik, depannya Ibu Megawati, tapi kan di belakang dia bertindak yang lain, sein kanan beloknya ke kiri, dan itu yang merasa dikhianati.

Bagi saya pribadi, pengkhianatan terhadap bagaimana kerja sama, bantuan kader PDI Perjuangan selama dari wali kota, gubernur, presiden bahkan merelakan segalanya untuk yang namanya Joko Widodo, tapi setelah dia memegang kekuasaan harusnya dia sadar kan, regenerasi itu kalau dia kader PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo, kita bicara soal regenerasi dan itu jelas gitu, tapi ternyata dia memikirkan keluarganya, anaknya, menantunya.

Jadi pengkhianatan itu yang benar-benar membuat kita kan waktu mendukung Jokowi 2014, Jokowi adalah kita, bukan dari kelompok elite, bukan dari keluarga elite, tapi karena meritokrasi, dia kita pilih, kita dukung menjadi presiden, dan itu membuka harapan bagi jutaan anak-anak Indonesia yang berasal dari keluarga yang sederhana, yang biasa dan itu kemudian dibuyarkan oleh Jokowi ketika dia hanya memilih keluarganya yang bukan lagi keluarga sederhana ini, Gibran itu anak presiden, Bobi itu menantu Presiden, bukan seperti Jokowi pada 2012 atau 2014.

Nah, mimpi jutaan anak-anak Indonesia yang berasal di keluarga sederhana, itu dikhianati, dibuyarkan oleh Joko Widodo dan bagi kami itu pengkhianatan yang luar biasa.

Ibu Megawati Soekarnoputri taat hukum akan mengikuti prosedur segala hukum yang ada, namun bagi kami kalau dikait-kaitkan dengan kasus ini sampai memanggil Ibu Megawati, itu sudah keterlaluan dan semakin yakin bahwa ini bagian dari orderan politik, meminjam tangannya KPK untuk menyerang, untuk memukul PDI Perjuangan, itu bagi kami.

Karena pernyataan Ibu Megawati waktu itu adalah bentuk dukungan terhadap Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan dan ketua umum tidak akan pernah lepas tangan, tidak akan pernah lari dari tanggung jawab kalau sekjennya diperkarakan, ditersangkakan, maka ketua umum, beliau akan bertanggung jawab, akan memberikan dukungan perhatian.

Itu disampaikan oleh Ibu Megawati dalam pidato beliau berkali-kali, dari bulan Juli tanggal 5 Juli sudah menyampaikan ketika waktu itu mas Hasto dipanggil sebagai saksi KPK, barang-barangnya dirampas atau dipanggil waktu itu ke Polda, Ibu Megawati pada tanggal 5 Juli sudah menyampaikan atau waktu di acara Perindo pada tanggal 30 Juli, lagi dinyatakan nama Mas Hasto lagi, kemudian pada bulan Agustus juga lagi dibicarakan, pada peluncuran bukunya Bang Todung tanggal 12 Desember juga disampaikan lagi keprihatinan dan dukungan beliau.

Kemudian pada HUT PDI Perjuangan tanggal 10 Januari tahun 2025, kembali lagi Bu Mega menyinggung persoalan Mas Hasto, kenapa? Ya karena beliau sebagai ketua umum benar-benar bertanggung jawab dan tidak lepas tangan, apalagi kami kalau di partai ini tidak hanya sebagai anggota dan kader PDI Perjuangan, tapi kami dianggap sebagai anak-anak Ibu Megawati Soekarnoputri, jadi ini hubungan kami itu lebih dari bukan hanya soal kepartaian, tapi bonding kebatinan dengan Ibu Megawati yang kami anggap sebagai ibu kandung sendiri.

Ketika anak-anaknya diperlakukan tidak adil, ini bahasanya Ibu Mega, di mana yang namanya Ibu enggak sedih kalau anaknya diperlakukan seperti itu, jadi hubungan batin seperti ini ya kalau di PDI Perjuangan itu sangat-sangat kuat, jadi ini tidak hanya relasi soal kepartaian atau pengurus partai kader enggak, kami ini anak-anaknya Ibu Megawati, kami ini santri-santrinya Bung Karno, itu bonding kebatinan seperti itu yang selalu dibangun di PDI Perjuangan.

Kami juga tidak tahu, kenapa yang namanya Harun Masiku masih belum ditemukan sampai sekarang, padahal kalau kita melihat KPK punya alat yang canggih, punya aparat yang canggih punya jaringan internasional yang sangat luas, masa enggak ditemukan sampai sekarang.

Apakah benar masih sembunyi atau disembunyikan dan apa tujuannya, jangan-jangan yang selama ini ingin menyerang, menggoreng kasus ini untuk menyerang PDI Perjuangan dan Sekjen PDI Perjuangan, dia yang bertanggung jawab dengan hilangnya Harun Masiku sampai sekarang, karena spekulasi sebelum ini dianggap bahwa PDI Perjuangan itu terlibat atau dituduh menyembunyikan Harun Masiku, apa untungnya?

Kami babak belur menjadi korban kasus ini, selama 5 tahun digoreng-goreng dengan kasus ini. Kalau benar seperti itu bahwa waktu PDI Perjuangan menjadi partai penguasa bisa mengendalikan KPK, harusnya kasus Harun Masiku tidak ada sejak,awal ada tuduhan dari mantan penyidik yang namanya Ronald karena dibantu oleh Firli, Firli itu sudah tidak menjadi Ketua KPK setahun lebih, bahkan menjadi tersangka di Polda, mana Harun Masiku.

Jadi kami melihat bahwa kasus ini memang dijadikan hanya untuk menyerang PDI Perjuangan, Sekjen PDI Perjuangan, padahal masih banyak kasus-kasus lain yang juga harus diungkap, saya katakan Harun Masiku itu berapa kerugian negara itu kalau itu suap seperti putusan pengadilan, itu kan dari uang pribadinya Harun Masiku, Rp200 juta, Rp400 juta atau Rp600 juta, itu bukan uang negara di situ, tapi misalnya dan itu buronan sejak tahun 2020, ada buronan KPK yang namanya Kirana Kotama dari 2017, suap 188 ribu dolar (AS), kalau pakai kurs rupiah sekarang Rp16 ribu itu sudah Rp3 miliar lebih, sampai sekarang juga enggak dicari atau tidak ada keseriusan atau tidak digoreng-goreng di publik, kenapa?

Karena tidak terkait dengan PDI Perjuangan, karena tidak terkait dengan Sekjen PDI Perjuangan padahal sudah buron dari 2017. Jadi kenapa kalau kasus yang kayak Harun Masiku selalu dikait-kaitkan jadi muncul di publik, karena lebih seksi, karena terkait dengan Sekjen PDI Perjuangan, kalau terkait dengan partai lain menurut saya enggak akan menjadi bulan-bulanan seperti ini, makanya kita sebut ini KPK melakukan yang namanya tebang pilih dalam kasus ini, sengaja dijadikan sebagai mainan-mainan politik, mohon maaf bukan saya mengatakan bahwa kasus ini tidak penting, enggak, saya mengatakan datangkan Harun Masiku, periksa Harun Masiku agar kasus ini jelas.

Karena persidangan sebelumnya tahun 2020, persidangannya Agus Setiawan, sudah jelas kok uangnya itu dari Harun Masiku, bukan dari Hasto, kenapa yang dikembangkan spekulasi cerita yang seolah-olah ada uang dari Hasto Kristianto, apa motifnya Hasto Kristiyanto untuk ikut-ikutan, misalnya menyuap Komisioner KPU waktu itu, wong bukan dia kok Yang mau jadi anggota DPR tapi adalah Harun Masiku. Karena Harun Masiku sampai sekarang tidak diperiksa, makanya kami juga punya kepentingan agar Harun Masiku ini bisa ditangkap, bisa diperiksa kemudian diadili agar kasus ini jelas gitu.

Jadi jangan sampai hanya katanya, katanya sekarang kan semuanya katanya, katanya ini, katanya itu, katanya media, padahal katanya atau kesaksian tidak langsung itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, testimonium de auditu kalau dalam hukum itu atau kalau dalam bahasa Arabnya itu laisal khobar kal muayanah, bahwa informasi itu yang disampaikan berbeda dengan orang yang menyaksikan langsung, yang terlibat langsung, yang pemberi itu adalah Harun Masiku dan dia harus diperiksa untuk kasus ini, dia harus dihadirkan jangan sampai yang dikorbankan adalah Mas Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan dan Partai PDI Perjuangan yang sudah memberikan dia yang namanya rekomendasi, menjalankan fatwa MA, kok kami malah yang mau dikriminalisasi.

Nah ini kenyataan, kami enggak mau melindungi Harun Masiku, enggak. Kalau saya tegas, silakan cari, periksa Harun Masiku, temukan Harun Masiku, dan enggak masuk akal kalau KPK enggak bisa menemukan Harun Masiku, menurut saya gak masuk akal.