[WANSUS] Stafsus Jokowi Billy Mambrasar Cerita Konflik Papua

Kalau saya melihat sekiranya ada dua hal, yang pertama adalah penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu artinya hal-hal yang berbau akuntabilitas, transparansi dari penggunaan anggaran pembangunan yang kita dorong.

Itu dapat kita perbaiki, sehingga kita dapat mendorong percepatan pembangunan manusia, khususnya, maupun pembangunan kesejahteraan yang menjadi akar dari permasalahan ini semua.

Maka hal-hal tersebut akan mulai dengan sendirinya baik dan selesai. Itu catatan penting. Bukan hanya tentang anggaran, walau pun arahan otsus (otonomi khusus) tahun ini kita naikkan 2 persen ke 2,25 persen dari dari proporsi DAU (Dana Alokasi Umum) dan seterusnya, tapi kalau akuntabilitas dan perbaikan kerja ini tidak selesai, maka tidak selesai masalah ini.

Sebagai akibatnya, kebudayaan nanti turun ke isu-isu seperti kesejahteraan marjinalisasi orang asli Papua, ketimpangan ya. Dan ini semua yang akan menjadi permasalahan turunan yang membuat isu ini akan terus bergulir.

Jadi tupoksi saya adalah staf khusus pendidikan entrepreneurship dan kepemudaan (pendidikan kewirausahaan). Jadi memang ranah diskusi saya dengan Pak Presiden itu seputar pendidikan, seputar empowerment, seputar mendorong peran pemuda lebih, dan seterusnya.

Isu politik itu kalau di lingkar Istana itu dikelola oleh Kantor Staf Presiden (KSP), timnya Pak Moeldoko. Kantor Staf Presiden secara spesifik ada di Deputi V, Ibu Dani. Jadi kalau misalnya me-rifer kepada isu-isu politik, saya pasti referensinya saya dorong agar memang mereka yang memegang isu tersebut dan juga di Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM).

Jujur secara personal, saya belum ada diskusi terkait KKB (dengan Presiden Jokowi) karena mengelola program percepatan pembangunan ini saja itu sudah butuh energi cukup banyak dan penuh pendidikan seperti itu.

Kemarin saya baru dari kampung, tepat di perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini. Cuma jalan kaki 30 menit kita sudah nginjak negara sebelah. Saya jalan kaki kemarin sampai di negara sebelah. Saya sempat berinteraksi dan bermain-main dengan anak-anak yang ada di wilayah perbatasan, mereka tidak punya sekolah di kampung tersebut. 

Mereka harus naik perahu dengan jarak dua jam ke kampung sebelah untuk dapat mengakses pendidikan sekolah dasar. Jadi aksesibilitas pendidikan untuk di wilayah pedalaman memang masih jauh dari harapan kita. Itu sebabnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran yang begitu besarnya, yang diturunkan kepada mereka ini menjadi penting.

Banyak sekali ya, maksudnya program saya kan memang berhubungan dengan percepatan pembangunan di Papua. Jadi fokus saya kan pendidikan, kemudian kewirausahaan, inovasi, pembangunan pemuda yang kayak gitu.

Kemudian juga baru pada tahun lalu, Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Dalam instruksi tersebut, saya kemudian pada 2019-2020 selama satu tahun saya bertemu dengan totalnya 6.300 millennial Papua, untuk menampung aspirasi mereka seperti apa dan ditampung. Kemudian jadilah beberapa usulan program kerja, yang kemudian masuk ke dalam rencana aksi percepatan pembangunan Papua-Papua Barat berbasis manusia.

Nah ini, saya lagi monitor kurang lebih yang turun langsung ke masyarakat untuk melihat implementasinya seperti apa. Lalu, saya juga juga memonitor untuk program utama yang masuk dalam rencana aksi percepatan pembangunan Papua-Papua Barat yang lima program tersebut adalah, pertama penciptaan 20 ribu petani millennial di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sudah di-launching program ini di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, bahkan saya juga naik melakukan sosialisasi di pedalaman Pegunungan Arfak, baru launching di Merauke.

Program yang kedua dari lima itu adalah pembinaan atau pengembangan pusat belajar nonformal berbasis life skill. Saya bertemu dengan dinas pendidikan dan sekolah-sekolah yang kita kembangkan ke PKBM atau pusat kegiatan berbasis masyarakat atau pendidikan non-formal berbasis life skill.

Tadi juga baru beraudiensi dengan salah satu sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Merauke sini, dan kita targetnya itu untuk mengembangkan 405 titik untuk pusat pengembangan belajar nonformal ini berbasis life-skill.

Program ketiga adalah penciptaan entrepreneur muda yang ada di Papua dan Papua Barat ya, dan saat ini kita sudah mendorong data-data pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) itu untuk di include dalam supplier PON ke-20, agar mereka memeriahkan gegap gempita PON.

Saat ini kita sudah menginkubasi ratusan ya pelaku usaha UMKM di-support oleh Kemenkop UKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah), kemudian di-support juga oleh CSR PLN, CSR Pertamina, CSR TNI, BRI, seperti itu.

Program keempat adalah inkubasi talenta Papua untuk menjadi talenta nasional, karena narasi saya sendiri adalah ikut membangun Indonesia dari Tanah Papua. Makanya kita inkubasi talenta-talenta Papua untuk masuk dan ikut mengembangkan Papua. Manajemen talenta Papua ini lagi di-coding program website yang akan diluncurkan oleh Presiden sendiri dalam waktu dekat.

Yang terakhir, yang kelima itu adalah pengembangan sebuah website berbasis online, di mana anak-anak pemuda pemudi Indonesia dapat memberikan masukan-masukan kebijakannya langsung ke pemerintah melalui website online. 

Jadi, total saya sudah berkeliling ke 22 provinsi selama 2020. Tahun 2021 saya lebih banyak menghabiskan waktu di Provinsi Papua dan Papua Barat, karena memang lagi diarahkan Pak Presiden tupoksinya untuk akselerasi pembangunan di sini.

Pertama, untuk tupoksi saya sendiri dalam bidang pendidikan, saya melihat isu akuntabilitas, misalnya untuk pendidikan ya. Dana pendidikan 2020 yang digelontorkan dari otonomi khusus itu Rp1,67 triliun, gak main-main dananya. Rp1,67 triliun dari total sekitar Rp12 triliun anggaran yang ada dibandingkan dengan anggaran pendidikan dari APBN itu hanya sekitar Rp260 miliar. Masih lebih besar dana otsus.

Dana otsus digabung dengan dana APBN itu gede banget. Untuk pengembangan sektor pendidikan aja. Kalau kita lihat sektor-sektor yang lain, yang menjadi masalah itu bukan besarnya anggaran, yang menjadi masalah adalah isu akuntabilitas dan transparansi serta kapasitas dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dalam mengelola anggaran.

Itu untuk kepentingan masyarakat kurang perhatian, apalagi ini pemerintah pusat dalam upaya memberikan prioritas dan dan mendorong pembangunan di Papua itu. Saya lihat kalau diselesaikan kuncinya ke depannya akan selesai dengan cepat nih isu-isu pembangunan yang lain.

Jadi saya baru saja dengan Ibu Bupati Kabupaten Merauke ke kampung perbatasan, kita keliling ke beberapa titik di kampung yang lain. Selain kampung yang saya kunjungi untuk pendidikan kita ke berapa kampung yang lain juga.

Kita dalam beberapa kesempatan melakukan audiensi dengan masyarakat dan bertanya langsung pendapat mereka tentang vaksinasi, apakah mereka sudah divaksin atau belum. Hampir seluruhnya di kampung yang saya datangi kemarin itu menyatakan mereka belum divaksin.

Kita bertanya alasannya kenapa mereka tidak mau divaksin, mereka bilang mereka takut efek samping dan berita-berita yang mereka dengar itu bahwa vaksin itu mematikan, seperti itu.

Sebagian lagi di kampung-kampung itu mendengar hoaks yang mengatakan bahwa itu bagian dari pada antikris, jadi yang tertulis di Alkitab itu, khususnya untuk kepercayaan orang Nasrani, bahwa di zaman akhir itu akan ada orang-orang yang mencoba untuk antikris ya, antikristus seperti itu.

Anti-agama yang menyuntikkan vaksin tersebut dan dia menjadi chip yang dapat memonitor kita ada di mana-mana, kita ke gereja-gereja kayak gitu, kalau kita ke gereja nanti kita dapat dampak seperti itu.

Jadi ternyata perpaduan antara dua hal yang mengakibatkan masyarakat jadi enggan untuk divaksin karena sebagian besar ketakutan divaksin, khususnya orang asli Papua yang saya tekankan seperti itu. Satu hoaks yang beredar kemudian tidak diverifikasi dengan berita counter untuk memperbaiki narasi yang salah tersebut.

Yang kedua, kemarin setelah kita melakukan engagement antara saya, Ibu Bupati dengan mereka, mereka sebenarnya secara logis dan rasional menerima penjelasan tentang kenapa vaksin itu penting.

Tetapi mereka meminta satu hal, dilakukan sosialisasi secara menyeluruh akan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan tentang vaksin dan supaya jelas. Ternyata mereka minta adanya sosialisasi yang lebih intens lagi dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti itu.

Saya sudah tiga bulan keliling gunung, pantai, lembah, dan saya melihat bahwa terkadang kejadian penembakan di satu titik. Kita lihat Papua ini luas yaitu hampir tiga kali pulau Jawa ya luasnya. Provinsi Papua adalah provinsi terluas di Indonesia.

Kejadian di satu titik itu tidak merepresentasikan kejadian di seluruh wilayah yang lain, apalagi di saya di Merauke, salah satu kota dengan PON yang akan dilakukan ada enam cabang olahraga yang akan jalan di sini, dan sejauh ini aman, aman tidak ada masalah apapun.

Status PPKM juga sudah menurun di distrik kemarin dan beberapa kampung itu kasus COVID-19 nol ya kan. Jadi sebenarnya jangan sampai disinformasi karena terjadi di satu titik, membuat kita berpikir bahwa seluruhnya itu kemudian menakutkan.

Itu kan sama seperti mungkin pencurian ayam di Bekasi lalu kemudian beritanya naik bilangnya terjadi pencurian ayam di Jabodetabek. Ya orang Jakarta Selatan juga kena isu itu, seakan akan isu pencurian ayam itu tidak hanya terjadi di Bekasi tapi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, gitu.

Sejauh ini terkendali, aman. Mereka juga telah melakukan pengukuran-pengukuran dan juga perhitungan berlapis yang didesain untuk memastikan kegiatan nanti terselenggara dengan aman, termasuk juga pendorong vaksinasi dan juga memetakan prokes (protokol kesehatan). Buat yang mau masuk Papua nanti untuk ikut PON harus sudah vaksin COVID-19 dan harus mengikuti proses dengan ketat. 

Saya kemarin mengadakan tukar pikiran dengan stafsus yang ada di Malaysia. Perdana menteri yang sebelumnya itu Adil Hakir Muhammad itu menunjuk stafsus juga, dan tiga orang tua dan status ekonomi dalam bidang ekonomi.

Kita melakukan tukar pikiran tentang ide-ide apa saja yang dapat dipakai bersama, baik di sini maupun di sana seperti itu. Bahkan mereka juga sempat berkunjung ke Istana untuk melakukan diskusi dengan kita.

Kemudian saya juga sempat bertukar pikiran dengan teman-teman di Filipina, karena kebetulan saya alumni pertukaran exchange, dan ada satu alumni yang menjadi salah satu penasihat presiden di sana, yang kemarin kita diskusi.

Saat ini saya sedang membuka pembicaraan dengan Amerika dengan teman-teman di Amerika, untuk ada semacam belajar bareng juga. Ini lebih ke inisiatif pribadi sebenarnya. 

Saya mau jadi guru, makanya saya sedang mengambil program S3 saat ini dalam bidang Human Development and Psychology, dengan harapan saya bisa mendorong percepatan (Papua dan seluruh Indonesia).

Sejujurnya pengalaman saya memang panjang di Papua, jadi dengan harapan saya ingin mendorong percepatan pembangunan berbasis manusia. Kalau manusianya maju, maka percepatan pembangunan akan terjadi, tentunya dengan pendekatan pedagogik pendidikan yang tepat. Itu cita-cita saya.

Saya ingin mengawal arahan Presiden, tahun ini Presiden menggelontorkan Rp572 triliun untuk pendidikan, paling tinggi dibandingkan sektor yang lain-lainnya. Sektor yang lain hanya Rp200 triliun, Rp300 triliun, sektor pendidikan sendiri Rp570 triliun.

Untuk anggaran khusus pendidikan dialokasikan 30 persen dari pada anggaran secara keseluruhan besar sekali. Maka peran saya adalah ikut mengawal dan ikut mentranslasikan anggaran yang saat ini menjadi program-program yang dapat menyentuh masyarakat, membuat perubahan membangun masyarakat berbasis manusia.