Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Wanda Hamidah
Aktivis dan publik figur Wanda Hamidah ketika ditemui di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya sih...

  • Wanda Hamidah menilai keputusan Indonesia bergabung Board of Peace sebagai tindakan penjajahan yang tidak fokus pada perdamaian.

  • Menurutnya, BoP adalah organisasi sempalan yang dibentuk Presiden Donald Trump untuk memperluas wilayah Palestina agar dapat dijajah Israel.

  • Wanda juga menyoroti penggunaan uang negara untuk iuran anggota permanen di BoP tanpa persetujuan rakyat, serta peran parlemen yang sudah tidak ada suaranya.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Mengenakan penutup kepala keffiyeh dan jaket jeans, aktivis dan publik figur Wanda Hamidah tak bisa menyembunyikan rasa bingung dan kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang bergabung ke dalam Board of Peace (BoP). Dalam pandangan mantan politisi Partai Golkar itu, BoP tidak lebih dari organisasi sempalan yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump untuk memperluas wilayah Palestina agar dapat dijajah oleh Israel.

Wanda juga tak memahami sikap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memilih mengundang para ulama dan mantan Menteri Luar Negeri ke Istana usai menandatangani piagam BoP di Davos, Swiss.

"Mereka diundang ke Istana sekedar menjadi cap dan kepanjangtanganan pemerintah saja," ujar Wanda ketika berbincang dengan IDN Times di kantor KontraS, Jakarta Pusat pada Senin (9/2/2026) lalu.

Kepedulian Wanda terhadap isu penjajahan terhadap Palestina sudah sejak lama ditunjukkan. Bahkan pada 2025 lalu, Wanda ikut bergabung ke dalam misi Global Sumud Flotilla yang bertujuan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina. Hal itu lantaran akses bantuan kemanusiaan diblokir oleh militer Israel.

Pada 5 Februari 2025 lalu, Wanda dan kelompok masyarakat sipil pun ikut melaporkan peristiwa genosida yang terjadi di Palestina ke Kejaksaan Agung. Dalam KUHP dan KUHAP baru, terdapat prinsip yurisdiksi universal, di mana Kejaksaan Agung dapat mengusut pelanggaran HAM internasional. Apalagi rumah sakit Indonesia di Gaza juga menjadi sasaran serangan militer Israel.

Bagi Wanda, keikutsertaannya di kantor Kejaksaan Agung merupakan ikhtiar untuk melawan tindakan absurd pemerintahan Prabowo yang memilih ikut bergabung BoP. Apalagi ada iuran yang harus disetor ke Negeri Paman Sam seandainya Indonesia memilih menjadi anggota permanen di BoP.

"Keputusan absurd pemimpin negara kita mesti di-counter," tutur dia.

Simak wawancara khusus IDN Times bersama Wanda Hamidah selengkapnya berikut ini.

Bagaimana pandangan Anda soal keputusan Indonesia bergabung Board of Peace?

Presiden Prabowo Subianto ikut dalam penandatangan BoP di WEF 2026, Davos, Kamis 22 Januari 2026. (IDN Times/Uni Lubis)

Politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Tanpa kita punya kewajiban menyesatkan diri kita kepada kekuasaan utama let's say, Rusia atau Amerika Serikat. Dalam hal ini kan Amerika Serikat ya.

Jadi, kenapa kita harus mengekor, membuntuti, dan mengikuti (putusan) Amerika? Kita punya politik bebas aktif, lho. Kenapa kita harus mengikuti Amerika yang dalam hal ini adalah pelaku utama dan membiayai genosida di Palestina? Isn't it contra productive?

Jadi, kita bergabung ke dalam Dewan Penjajahan tanpa berkonsultasi with its own people. Sudah pasti, pertama, rakyat Indonesia merasa dikhianati. Kita tidak punya sejarah bergabung dengan pelaku utama genosida.

Amerika ikut mengirimkan peluru-peluru dan rudal-rudal yang membunuh anak-anak Palestina. Orang yang bertanggung jawab terhadap pencabutan hak dasar dan hak hidup rakyat Palestina adalah Trump dan Netanyahu (Perdana Menteri Israel).

Kenapa kita duduk bersama mereka? This is absurd, kontra produktif dan menyakiti rakyat Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina! Tidak masuk nalar, karena kita memilih duduknya bersama penjajah. Karena kita sudah pernah merasakan dijajah selama ratusan tahun.

Poin kedua, badan atau dewan yang didirikan oleh Trump ini is belong to personal. Kalau mau bersuara, kita punya mekanisme di United Nation. Kenapa kamu tidak bersuara di United Nation? Indonesia menjadi Dewan HAM PBB. Kenapa pemerintah gak memanfaatkan itu?

Bersuara dong, dukung Palestina di United Nation. Bikin dong rapat-rapat (dengan topik) hak asasi manusia dan untuk mendukung kemerdekaan Palestina serta kemerdekaan wilayah lainnya yang HAM-nya telah dihancurkan oleh zionis Israel.

Indonesia diminta membayar iuran dengan total Rp16,7 triliun bila ingin jadi anggota permanen di BoP. Bagaimana respons Anda?

Sayangnya, I don't think our government listen to their people anymore. Ini menyesakkan dada kita sebagai rakyat Indonesia karena suara kita hari ini sudah tidak didengar lagi oleh pemerintah. Termasuk ketika membuat keputusan masuk ke dalam Dewan Penjajahan.

Sebetulnya uang negara itu kan juga uang rakyat. Sumbernya dari pajak saya, Anda, dan pajak kita semua. Harusnya ada persetujuan. Penggunaan uang itu untuk apa?

Masuknya saja kita sudah tidak setuju, apalagi uang kita digunakan untuk melakukan genosida di Palestina. Please don't play stupid and saying this is for peace. Menurut kita, kita sudah cukuplah, tidak usah bersandiwara mengatakan bahwa BOP dibentuk untuk menciptakan perdamaian.

Buat kalian yang suka membaca buku, zionis Israel dan Amerika ini is a big liar. Rajanya pembohong. Setiap pembicaraan peace talk dari 1948 selalu berakhir dengan pembunuhan jutaan rakyat Palestina. Selain itu, semakin banyak tanah milik rakyat Palestina yang diokupasi oleh zionis Israel.

Di forum itu tidak ada road map kemerdekaan Palestina. Diajak gak para pemimpin Palestina dan pejuang kemerdekaan Hamas di situ? Jadi, saya bingung dan marah, why we're still having this conversation. Tapi keputusan absurd pemimpin negara kita mesti di-counter.

Kalau dilihat lagi negara mana saja yang ikut BoP? Itu merupakan negara-negara otoriter dan punya kepentingan terhadap Amerika Serikat, baik secara politik dan ekonomi. Ketika Anda bicara, keffiyeh tak boleh dipakai di Mesir dan Arab Saudi. Anda bisa ditangkap kalau memakai keffiyeh. Walaupun mayoritas negara-negara itu punya umat Islam yang besar.

Menurut Anda bila iuran keanggotaan BoP itu tetap dibayarkan maka akan sia-sia?

Perbedaan Board of Peace dan PBB. (IDN Times/Sukma Shakti)

Rakyat tidak akan ikhlas. Apalagi melihat kondisi saudara-saudara kita yang kemarin tertimpa bencana di Sumatra. Saya bolak-balik ke Aceh, sampai hari ini tidak ada progres yang berarti.

Anak-anak Aceh sampai hari ini belum pernah pergi sekolah. Kalau pada pergi sekolah, for the sake of pergi sekolah. Tapi, sekolah tidak siap digunakan, buku-buku tidak ada, guru-guru belum datang.

Jadi, sekolahnya lagi sedang dibersihkan tapi mereka disuruh tetap datang. Seolah-olah sekolah sudah mulai, padahal tidak. Kalaupun ada yang mendirikan tender biasanya dari NGO-NGO. Supaya mereka tetap ada aktivitas dari pagi sampai siang.

Jembatan-jembatan yang terputus di 24 kabupaten masih tidak ada pembangunan. Ketika jembatan putus maka akses masyarakat juga putus. Tetapi dengan mudah negara memilih bergabung dengan antek-antek penjajah dan zionis.

Dalam pandangan Anda, ke mana peran pengawasan parlemen terkait keputusan RI bergabung BoP?

Kontrol parlemen kita hari ini kan sudah dirusak sejak zaman Jokowi. Kemudian, ini diteruskan di zaman Prabowo. Jadi, parlemen hari ini tidak ada suaranya satu pun. Parlemen hari ini hanya diwakili oleh tujuh atau delapan partai politik.

Sehingga, bagian dari hijrah saya ketika memutuskan keluar dari parlemen tiga tahun lalu karena saya tidak melihat ada oposisi lagi. Saya tidak melihat ada anggota parlemen yang berani mengkritik pejabat di level eksekutif.

Jadi, persis seperti yang terjadi kemarin ketika Istana mengundang para ulama dan para mantan Menteri Luar Negeri. Mereka dipanggil setelah keputusan dibuat. Padahal, keputusannya sudah ada sebelum didebatkan.

Jadi, mereka sekedar seperti memanggil para ulama dan eks Menlu, anggota DPR RI sekarang sekedar menjadi cap dan kepanjangtanganan pemerintah saja.

Jadi, kalau sekarang minta persetujuan DPR ya tinggal dipanggil saja. Berbicara dengan ketua partai, persoalan selesai di situ. Mereka hanya dijadikan stempel dan formalitas saja.

Apa yang bisa dilakukan publik sementara sikap pemerintah berseberangan soal BoP?

potret Wanda Hamidah di kantor IDN, Kamis (16/10/2025) (dok. IDN Times/Rani Asnurida)

Saya sebagai rakyat Indonesia patah hati luar biasa. Ini tidak bisa dilewatkan tanpa perlawanan. Kalau kita punya senjata pasti kita akan melawan dengan senjata.

Banyak orang yang bilang 'kalau Anda peduli mengenai Gaza kenapa gak pergi sekalian ke sana? Ofcourse we want to go Gaza. I try to come to Gaza, I will try come again to Gaza.' Sebetulnya, kami ingin posisi kita seperti Global Sumud Flotilla, we are not our governments.

Semoga negara-negara lain melihat rakyat Indonesia, we are not our government. That's why we are doing what we are doing now. Ketika ada celah hukum untuk membantu perjuangan rakyat Palestina maka kita pakai celah hukum itu hari ini. Azas yurisdiksi universal ini juga digunakan oleh Malaysia dan Australia. Hari ini kita melakukan seperti yang diamanatkan oleh konstitusi yakni membantu kemerdekaan negara-negara yang sedang dijajah.

Semoga pernyataan saya tidak viral lagi seperti pernyataan saya 20 tahun lalu mengenai kebebasan berbicara. Saya bukan peramal dan gak perlu orang jenius untuk bilang bahwa setelah kita bergabung pembantaian di Gaza akan semakin banyak. Kemudian, wilayah yang dikuasai di Palestina semakin luas dan Gaza ingin dihilangkan dari peta dunia.

Editorial Team