Jakarta, IDN Times - Mengenakan penutup kepala keffiyeh dan jaket jeans, aktivis dan publik figur Wanda Hamidah tak bisa menyembunyikan rasa bingung dan kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang bergabung ke dalam Board of Peace (BoP). Dalam pandangan mantan politisi Partai Golkar itu, BoP tidak lebih dari organisasi sempalan yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump untuk memperluas wilayah Palestina agar dapat dijajah oleh Israel.
Wanda juga tak memahami sikap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memilih mengundang para ulama dan mantan Menteri Luar Negeri ke Istana usai menandatangani piagam BoP di Davos, Swiss.
"Mereka diundang ke Istana sekedar menjadi cap dan kepanjangtanganan pemerintah saja," ujar Wanda ketika berbincang dengan IDN Times di kantor KontraS, Jakarta Pusat pada Senin (9/2/2026) lalu.
Kepedulian Wanda terhadap isu penjajahan terhadap Palestina sudah sejak lama ditunjukkan. Bahkan pada 2025 lalu, Wanda ikut bergabung ke dalam misi Global Sumud Flotilla yang bertujuan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina. Hal itu lantaran akses bantuan kemanusiaan diblokir oleh militer Israel.
Pada 5 Februari 2025 lalu, Wanda dan kelompok masyarakat sipil pun ikut melaporkan peristiwa genosida yang terjadi di Palestina ke Kejaksaan Agung. Dalam KUHP dan KUHAP baru, terdapat prinsip yurisdiksi universal, di mana Kejaksaan Agung dapat mengusut pelanggaran HAM internasional. Apalagi rumah sakit Indonesia di Gaza juga menjadi sasaran serangan militer Israel.
Bagi Wanda, keikutsertaannya di kantor Kejaksaan Agung merupakan ikhtiar untuk melawan tindakan absurd pemerintahan Prabowo yang memilih ikut bergabung BoP. Apalagi ada iuran yang harus disetor ke Negeri Paman Sam seandainya Indonesia memilih menjadi anggota permanen di BoP.
"Keputusan absurd pemimpin negara kita mesti di-counter," tutur dia.
Simak wawancara khusus IDN Times bersama Wanda Hamidah selengkapnya berikut ini.
