Menag: Pembangunan Gedung Baru MUI Tak Ada Kaitannya dengan Board of Peace
- Gedung baru MUI juga untuk LPDU, bukan hanya MUI
- Proses pembangunan gedung masih dalam tahap perencanaan dan desain
- Anggaran pembangunan gedung diambil dari APBN, dan bisa melalui Kementerian Agama
Jakarta, IDN Times - Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara soal tuduhan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diberi lahan di depan Bunderan Hotel Indonesia sebagai imbal balik persetujuan keikutsertaan Board of Peace (BoP). Nasaruddin menegaskan rencana pembangunan gedung baru MUI tak ada sangkut pautnya dengan BoP.
Menteri yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga menyebut rencana pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) sudah lama sebelum pemerintah memutuskan bergabung BoP. LPDU rencananya juga akan berkantor di gedung baru MUI.
"Duluan kita yang melahirkan istilah itu (LPDU) dari pada BoP. BoP ini kan baru kemarin (ramai), sedangkan LPDU ini sudah dari tahun lalu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya," ujar Nasaruddin di Hotel Grand Sahid, Jakarta, seperti dikutip pada Sabtu (14/2/2026).
Tuduhan adanya imbal balik itu muncul setelah sikap MUI yang berubah, usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana pada 3 Februari 2026. MUI semula lantang menyerukan agar Indonesia segera hengkang dari organisasi bentukan Presiden Donald J Trump itu. Tetapi usai dipanggil, MUI menyatakan setuju terhadap keputusan Prabowo bergabung dengan BoP.
1. Gedung 40 lantai dibangun bukan hanya untuk MUI
Nasaruddin menjelaskan gedung baru yang dibangun di bekas lahan Kedutaan Inggris itu tidak hanya diperuntukan bagi MUI. Institusi lain yang akan berkantor di gedung baru tersebut yakni Lembaga Pengelolaan Dana Umat (LPDU). MUI juga akan dicarikan gedung tersendiri.
"Bagaimana seorang pemimpin bisa mandiri kalau sekretariatnya saja belum punya. Maka dari itu, sejak awal saya gak bisa tidur kalau MUI gak punya tempat," ujar Menag.
Padahal, kata Nasaruddin, MUI sudah punya kantor di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Lokasinya juga tidak jauh dari area lahan baru di depan Bunderan HI. Ia merasa malu dirinya bila menjadi Menag tetapi tidak bisa menghadirkan tempat yang layak bagi MUI sebagai pemimpin umat terbesar di dunia.
"Tanpa hendak membandingkan, KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) di Menteng 9 lantai. Kita, haduh, tempat parkirnya (saja) susah sekali. Maaf tidak layak bagi pemimpin umat terbesar dunia," tutur dia.
2. Proses pembangunan gedung masih didesain
Sementara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan proses pembangunan gedung baru MUI dan ormas Islam lainnya masih tahap perencanaan. Gedung baru itu akan memakai lahan bekas Kedutaan Inggris yang berada di depan Bunderan Hotel Indonesia. Menteri dari Partai Gerindra itu menyebut gedung MUI akan dibangun dari nol.
"Iya (dimulai dari nol pembangunannya)," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Februari 2026.
Saat ini, kata Mensesneg, proses pembangunan masih ada di tahap desain, sedangkan untuk anggaran masih terus dihitung.
"Belum, kalau angkanya (anggaran) belum. Kan baru proses desain," tutur Prasetyo.
3. Anggaran pembangunan gedung MUI diambil dari APBN
Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan, dana untuk pembangunan gedung baru MUI akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pos anggarannya bisa saja melalui Kementerian Agama.
"Kalau itu kan masalah cara menyalurkan saja. Bisa lewat dari Kemenag, bisa juga gak melewati Kemenag," katanya.
Sebagaimana diketahui, informasi mengenai rencana pembangunan gedung baru MUI itu disampaikan kali pertama oleh Presiden Prabowo Subianto, ketika menghadiri pengukuhan pengurus MUI periode 2025-2030. Prabowo menyebut gedung baru MUI memiliki luas lahan sekitar 4.000 meter persegi.
