Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas data kemiskinan di Indonesia, menggunakan metodologi seperti yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik.
Sebagai upaya menyempurnakan data kemiskinan, Ma’ruf memberikan arahan di antaranya perlu dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui verifikasi lapangan secara nasional.
Hal tersebut disampaikan Ma'rufsaat memimpin rapat terkait Konsolidasi Data Kemiskinan di Kantor Wapres Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
"Dalam melakukan verifikasi lapangan ini sebaiknya dilakukan menggunakan metodologi seperti yang dilakukan BPS pada tahun 2015, termasuk dilakukannya Forum Konsultasi Publik (FKP) di tingkat desa/kelurahan," kata Ma’ruf melalui keterangan tertulisnya, Jumat (26/6).
Verifikasi ini, lanjut Ma’ruf, membutuhkan data awal dari DTKS sebelumnya dan yang telah terkumpul dari berbagai daerah.
"Perlu segera dibangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapi pemutakhiran besar tingkat nasional sekaligus menjadi alat pemutakhiran dinamis atau real time," tuturnya.
Ma'ruf menuturkan bahwa dengan mekanisme ini orang yang merasa membutuhkan bantuan sosial dapat mendaftar, baik datang secara langsung atau melalui aplikasi.
"Sudah tentu mereka harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu untuk bisa dimasukkan ke dalam basis data," ujarnya.
Ia menjelaskan, contoh praktik terbaik tata kelola data perlindungan sosial di negara lain adalah dengan membagi pengelolaan data perlindungan sosial menjadi data penerima manfaat bantuan sosial.
"Saya ingin Menko PMK dan Kepala BAPPENAS melakukan kajian tentang hal ini dan melaporkannya kepada saya," katanya.
Mantan Rais Aam NU itu juga mengungkapkan bahwa data perlindungan sosial ini merupakan data yang sangat berharga bagi suatu negara, sehingga perlu tata kelola pengawasan yang baik.
"Saya mendengar dulu ada yang disebut dengan POKJA Data. Saya ingin ada semacam tim pengawas, apapun itu namanya, tidak perlu terlalu formal. Tim inilah yang bertugas memastikan kebijakan pengelolaan dan keakuratan DTKS, sebelum DTKS ditanda tangani oleh Menteri Sosial. Silakan Menko PMK dan para menteri untuk memikirkannya," ucapnya.
Saat menutup pengantar rapat tersebut, Ma'ruf pun mengingatkan bahwa dalam hal pemutakhiran data, pendaftaran mandiri, maupun dalam penyaluran bantuan sosial itu sendiri, tidak bisa lepas dari peran teknologi informasi, dan teknologi informasi tidak lepas dari ketersediaan jaringan internet.
"Saya ingin menyampaikan bahwa tersedianya jaringan internet secara bertahap ke seluruh pelosok tanah air perlu didukung," ujarnya.
Dalam rapat tersebut turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Kepala BPS Suhariyanto, serta Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Tubagus Achmad Choesni.