Pemerintah Myanmar menghancurkan 63 dari 77 gedung ilegal di Shwe Kokko yang digunakan sebagai markas penipuan online lintas negara untuk memutus jaringan kriminal siber.
Aparat gabungan memusnahkan ribuan perangkat seperti komputer, ponsel, dan parabola satelit Starlink guna menekan aktivitas kejahatan digital yang beroperasi di wilayah perbatasan.
Operasi ini juga menghasilkan deportasi belasan ribu pekerja migran ilegal, sementara pengamat menyoroti masih adanya tantangan politik dan keterlibatan oknum dalam sindikat tersebut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Myanmar meningkatkan operasi penertiban terhadap jaringan sindikat judi dan penipuan online di sepanjang wilayah perbatasan Thailand pada Selasa (23/6/2026). Petugas gabungan memusatkan pembongkaran fasilitas ilegal tersebut di kawasan Shwe Kokko, yang berada di dekat Sungai Moei.

Langkah tegas ini diambil sebagai upaya nyata untuk membersihkan wilayah perdagangan perbatasan dari aktivitas kriminal siber lintas negara. Dalam operasi besar-besaran tersebut, tim gabungan militer dan kepolisian menghancurkan puluhan bangunan tanpa izin yang menjadi pusat operasi penipuan.

1. Penghancuran massal puluhan gedung pusat penipuan siber

Sebanyak 63 dari 77 bangunan ilegal yang teridentifikasi sebagai markas penipuan online berhasil diruntuhkan hingga akhir Juni 2026. Dari total target tersebut, petugas meratakan 57 unit menggunakan alat berat dan menghancurkan 20 unit lainnya menggunakan peledak terkendali.

Salah satu bangunan yang diledakkan pada hari terakhir operasi adalah sebuah blok perumahan berlantai tujuh. Sementara itu, sisa 14 bangunan liar lainnya dijadwalkan akan dibongkar pada fase berikutnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pembongkaran fisik ini dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan untuk mengantisipasi dan mencegah adanya korban jiwa di sekitar lokasi. Pemerintah menegaskan tindakan tegas ini bertujuan memutus infrastruktur jaringan kriminal agar tidak dapat dibangun kembali di masa depan.

"Kami terus bekerja keras untuk menutup semua celah agar operasi perjudian online tidak bisa bangkit kembali," ujar juru bicara militer Myanmar, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, dikutip dari The Star.

2. Pemusnahan ribuan gawai dan perangkat internet satelit

Selain merobohkan bangunan, aparat keamanan gabungan juga menyita dan memusnahkan ribuan gawai yang digunakan para pelaku untuk menjerat korban. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan secara terbuka di depan perwakilan instansi penegak hukum setempat di Negara Bagian Kayin.

Ribuan komputer, telepon seluler, hingga parabola internet satelit dihancurkan dengan cara dibakar dan dilindas menggunakan alat berat. Penggunaan teknologi internet satelit Starlink oleh sindikat ini menjadi perhatian khusus dan fokus utama bagi badan intelijen perbatasan.

Kendati demikian, langkah merusak perangkat keras tersebut dinilai para pengamat belum cukup untuk melumpuhkan jaringan kejahatan transnasional secara menyeluruh. Para pengamat menegaskan bahwa fokus utama ke depan harus tertuju pada penegakan hukum yang lebih komprehensif dan menyentuh akar masalah.

"Menghancurkan gedung saja tidak cukup. Selama kita belum menangkap bos besar di balik sindikat internasional ini, menyita kekayaan mereka, dan menjebloskan mereka ke penjara, maka tindakan ini belum bisa disebut sebagai pemberantasan yang nyata," kata koordinator independen Jay Kritiya.

3. Deportasi belasan ribu pekerja migran ilegal

Operasi besar-besaran ini berdampak langsung pada penahanan dan pemulangan belasan ribu warga negara asing yang masuk tanpa dokumen resmi. Sebagian pekerja kedapatan melarikan diri menyeberangi perbatasan menuju Mae Sot, Thailand, untuk menghindari pengejaran petugas keamanan.

Pemerintah Myanmar kini telah mendeportasi para imigran ilegal tersebut ke negara asal mereka melalui jalur diplomatik resmi. Langkah repatriasi ini terus berjalan berkat desakan kuat dari China dan sejumlah negara tetangga demi melindungi korban perdagangan manusia.

Di sisi lain, tantangan besar masih dihadapi karena sindikat kriminal dilaporkan mulai memindahkan sisa tenaga kerja mereka ke pemukiman warga sipil. Pengamat menilai bahwa konflik kepentingan di wilayah perbatasan masih menjadi hambatan utama dalam penyelesaian krisis keamanan digital.

"Pemerintah dinilai kurang memiliki ketegasan politik untuk memberantas operasi penipuan ini. Sebab, oknum di dalam dan di pucuk pimpinan BGF (Border Guard Force) yang bersekutu dengan pemerintah terus meraup keuntungan dari bisnis ilegal tersebut," kata pakar senior Jason Tower, dikutip dari The Irrawaddy.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.