Kemkum HAM: WNA yang Kerjakan Proyek Strategis Masih Bisa Masuk ke RI

31 Mar 2020, 22:09 WIB

(Proyek kereta cepat Jakarta Bandung, investasi China di Indonesia) Dok.Kemenhub

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri memastikan sejak (2/4) mendatang semua warga asing dilarang masuk ke RI. Indonesia juga menutup pintu bagi penerbangan dari luar yang hendak transit di Tanah Air. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah Indonesia.

"Peraturan ini akan diberlakukan mulai tanggal 2 April 2020 pukul 00:00 WIB dan akan berakhir setelah instansi yang berwenang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah dapat terkendali dan dinyatakan aman bagi masyarakat," ungkap Plt Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM, Jhoni Ginting melalui keterangan pers yang disampaikan virtual di kantor Kemenkum HAM pada Selasa malam (31/3).

Kendati begitu, pemerintah memberi pengecualian terhadap enam golongan warga asing. Salah satu yang tetap dibolehkan masuk Indonesia di tengah pandemi COVID-19 adalah warga asing yang terlibat dalam proyek strategis nasional.

Selain itu ada lima golongan warga asing lainnya yang diberikan pengecualian dan tetap dibolehkan masuk yaitu orang asing yang bekerja sebagai awak alat angkut, baik udara maupun darat; orang asing yang memberikan bantuan medis dan pangan; orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas dan orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Jhonny memang tak menampik enam golongan orang asing itu tetap bisa masuk ke Indonesia. Namun, dengan syarat. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh enam golongan warga asing itu agar bisa masuk Indonesia?

1. Warga asing yang dikecualikan harus bersedia tinggal di luar RI selama 14 hari

Ilustrasi Corona (IDN Times/Arief Rahmat)

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh enam golongan orang asing itu sebelum menjejakan kaki di Indonesia. Pertama, mereka harus membawa surat keterangan sehat dalam Bahasa Inggris dari otoritas kesehatan di negara asal, kedua, telah berada di negara yang bebas COVID0-19 selama 14 hari dan ketiga, membuat pernyataan bersedia dikarantina selama 14 hari dan dilakukan oleh Pemerintah RI.

Bila tidak dipenuhi maka mereka pun tak bisa masuk ke wilayah Indonesia.

2. Ada 25 proyek prioritas strategis nasional pemerintah, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung

Dok.Kemenhub

Berdasarkan data yang dirilis oleh Bapenas ada sekitar 25 proyek prioritas strategis nasional pada periode 2020 - 2024. Dua proyek yang menarik perhatian adalah ibu kota negara yang baru dan proyek kereta api cepat Jakarta - Bandung serta Jakarta - Semarang.

Proyek kereta api cepat Jakarta - Bandung dibangun dengan menggunakan investasi dari Tiongkok, sehingga berdampak tenaga kerja dari Negeri Tirai Bambu yang dipekerjakan tetap bisa masuk ke dalam Indonesia. Kepada IDN Times, Plt Dirjen Imigrasi Jhoni tak menampik bisa saja tenaga kerja Tiongkok mendapat pengecualian itu. Namun, pengecualian yang sama juga bisa diberikan ke warga negara asing lainnya asal tengah terlibat dalam proyek strategis nasional.

"Bukan Tiongkok saja. Warga negara lain juga bisa (mendapat pengecualian dan masuk), misalnya yang bekerja di sektor minyak dan gas," kata Jhoni melalui pesan pendek pada Selasa malam ini.

3. Pemerintah memberikan kelonggaran bagi warga asing yang izin tinggalnya habis

forbes.com

Namun, pemerintah turut memberikan kelonggaran bagi warga asing yang masih berada di Indonesia. Bagi warga asing yang tengah berada di Indonesia untuk melancong dan izin masuknya sudah habis, maka diberikan kelonggaran dengan tetap di Indonesia. Kelonggaran itu berupa izin tinggal dalam keadaan terpaksa tanpa perlu mengajukan ke kantor imigrasi dan tidak dipungut biaya.

Kelonggaran juga bisa dinikmati oleh warga asing yang izin tinggal sementara atau terbatasnya segera habis.

"Mereka diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke kantor imigrasi dan tidak dikenakan biaya," kata Jhoni.