Widi Prasetijono, Eks Ajudan Jokowi yang Ditunjuk Jadi Danjen Kopassus

25 Jan 2022, 17:37 WIB

Brigadir Jenderal Widi Prasetijono (kedua dari kanan) yang akan dilantik menjadi Komandan Jenderal Kopassus (tangkapan layar Facebook Kodam IV/Diponegoro)

Jakarta, IDN Times - Di saat pandang orang terfokus pada pergeseran jabatan Mayor Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Panglima TNI juga menunjuk sosok penting lainnya di lingkungan TNI. Brigjen Widi Prasetijono ditunjuk oleh Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Komandan Jenderal Kopassus TNI AD.

Hal itu tertuang di dalam Surat Keputusan nomor 66/1/2022 yang ditandatangani oleh Andika pada 21 Januari 2022 lalu. Sama seperti Maruli, Widi juga memiliki kedekatan dengan lingkungan Istana Kepresidenan.

Ia pernah menjadi ajudan Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada periode 2015 hingga 2016. Bahkan, ketika Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Widi juga bertugas sebagai Komandan Kodim 0735 di Surakarta.

Widi menggantikan Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa. Ia ditugaskan menjadi Panglima Kodam XVII/Cendrawasih di Papua. Teguh baru menjabat Danjen Kopassus pada 9 Desember 2021 lalu.

Lalu, bagaimana rekam jejak Widi di dunia militer?

1. Brigjen TNI Widi Prasetijono merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993

Brigjen Widi Prasetijono (kedua dari kiri) akan dilantik menjadi Komandan Jenderal Kopassus (Dokumentasi ANTARA FOTO)

Brigjen Widi lahir di Trenggalek, Jawa Timur pada 4 Juni 1971. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993.

Widi mengawali karier sebagai Danton Grup 2 Kopassus. Ia bertugas tidak hanya di satuan elite baret merah saja. Widi juga pernah menjadi Komandan Yonif 400/Raider.

Ia juga menjabat Dandim 0735/Surakarta pada 2011-2012. Pada periode yang sama, Wali Kota Surakarta masih dijabat oleh Jokowi.

Karier Widi ikut menanjak ketika Jokowi terpilih sebagai presiden pada 2014. Widi diangkat menjadi salah satu ajudan Jokowi. Ketika itu, ia masih berpangkat perwira menengah atau kolonel infantri.

Brigjen Widi lalu mendapatkan promosi menjadi Komandan Rindam III/Siliwangi dua tahun usai menjadi ajudan Jokowi. Ia menempati posisi itu hanya setahun.

Lalu, ia ditugaskan kembali di Solo. Widi menjabat sebagai Danrem 074/Warastratama Surakarta pada periode 2017 hingga 2018. Kepada media, Widi mengaku kerap membantu pengamanan Kota Solo ketika Jokowi berada di kampung halamannya itu.

Ia mengambil contoh ketika Jokowi melakukan kunker di Solo Raya pada 2018 lalu. Jokowi ketika itu hendak meresmikan jalan tol ruas Solo-Sragen. Widi yang kala itu masih berpangkat Kolonel, menerjunkan 3.450 personel untuk mengamankan sejumlah titik lokasi kunjungan kerja Jokowi.

"Kami lihat kemarin memang tempat yang akan dikunjungi Bapak Presiden itu terbuka. Kemudian, melibatkan masyarakat yang banyak. Sehingga untuk pengamanannya boleh dikatakan cukup besar melibatkan sekitar 3.450 personel," ungkap Widi dalam apel gelar pasukan di Makorem 074/Warastratama Surakarta, Solo.

Widi mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Brigjen ketika menjabat sebagai Danrem 091/Aji Surya Natakesuma yang berada di bawah Kodam VI/Mulawarman di Samarinda, Kalimantan Timur.

2. Jokowi pernah menitipkan pesan khusus kepada Widi ketika bertugas di Surakarta

Default Image IDN

Sementara, ketika ia bertugas di Surakarta pada 2017 lalu, Widi pernah mengaku mendapat amanat khusus dari Presiden Jokowi. Namun, ia enggan membocorkan pesan khusus itu.

“Pak Jokowi pernah berpesan kepada saya. Tapi pesannya apa saja, itu rahasia ya. Cukup saya yang tahu. Yang jelas beliau meminta agar wilayah Solo Raya selalu aman dan damai,” ujar Widi lima tahun lalu.

Posisi yang diemban Widi sebelumnya diisi oleh Maruli Simanjuntak, menantu Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut Pandjaitan.

3. Brigjen Widi tercatat tak melaporkan harta kekayaan ke KPK

ilustrasi gedung KPK (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Bukti laporan harta kekayaan yang tak pernah dilaporkan oleh Brigjen Widi Prasetijono (Tangkapan layar situs KPK)

Meski sudah menempati posisi sebagai perwira tinggi di TNI AD, tetapi IDN Times tak bisa menemukan laporan harta kekayaan Widi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, sesuai ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme mengamanahkan setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Selain itu, ia harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.