WNI Diculik Militer Israel, Pakar Usul Bentuk Koalisi untuk Pembebasan

19 Mei 2026, 17:03 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add as Preferred source

WNI Diculik Militer Israel, Pakar Usul Bentuk Koalisi untuk Pembebasan

Daftar relawan dan jurnalis tergabung dalam pelayaran kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) pada misi Global Sumud Flotilla 2026 menuju Gaza, Palestina. (IDN Times/Istimewa).

Intinya Sih

Hikmahanto Juwana menegaskan pemerintah Indonesia tidak boleh bernegosiasi langsung dengan Israel untuk membebaskan lima WNI yang ditangkap saat misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza.
Ia menyarankan pembentukan koalisi internasional agar upaya pembebasan lebih efektif dan menghindari potensi manipulasi Israel yang bisa memaksa Indonesia membuka hubungan diplomatik.
Kementerian Luar Negeri mendesak Israel segera membebaskan seluruh WNI dan kapal misi kemanusiaan, sambil menyiapkan langkah perlindungan serta pemulangan melalui koordinasi dengan KBRI di kawasan terkait.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menyarankan pemerintah tak boleh bernegosiasi langsung dengan otoritas Israel untuk membebaskan lima WNI yang diculik oleh militer zionis tersebut. Kelima WNI itu diculik lantaran masuk ke dalam rombongan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Gaza, Palestina. Mereka membawa bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina dan dicegat di perairan internasional di Siprus.

"Indonesia memang perlu berupaya untuk membebaskan para WNI yang ditahan oleh otoritas Israel. Namun, upaya yang dilakukan tidak boleh bernegosiasi langsung dengan Pemerintah Israel," ujar Hikmahanto di dalam keterangan pada Selasa (19/5/2026).

Ia menambahkan, masalah penahanan WNI bukan isu bilateral Indonesia dengan Israel. Apalagi Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara zionis itu. Itu sebabnya, Hikmahanto mendorong agar dibentuk koalisi antar negara dalam membebaskan ratusan aktivis yang ditangkap oleh militer Israel. Berdasarkan laporan kantor berita Turki, Anadolu Agency, ada sekitar 100 aktivis dari berbagai negara, termasuk Indonesia yang ditangkap.

Dalam pandangan Hikmahanto, upaya pembebasan secara bilateral dikhawatirkan bakal dimanfaatkan oleh Israel.

"Pendekatan bilateral antara Indonesia-Israel justru akan dimanfaatkan oleh Israel untuk kepentingan Israel seperti tuntutan Israel agar Indonesia mau membuka hubungan diplomatik. Sebaiknya pemerintah bertindak koordinatif dengan negara-negara yang warganya ditahan oleh Israel," tutur dia.

1. Publik bisa protes bila pemerintah bersedia berhubungan dengan Israel

Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (IDN Times/Irfan Fathurrohman)

Lebih lanjut, mantan rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu mengingatkan pendekatan bilateral dalam upaya pembebasan WNI dapat merugikan Indonesia. Bahkan, publik di dalam negeri bisa saja mengkritik pemerintah karena bersedia berhubungan dengan Pemerintah Israel.

"Ini akan berakibat buruk dalam hubungan antara rakyat dengan pemerintah di dalam negeri," ujar Hikmahanto.

Ia pun mengingatkan bisa saja terjadi skenario terburuk di mana pemerintah tak bisa membebaskan WNI yang ditahan. Apalagi bila Israel mengajukan sejumlah tuntutan.

"Maka, bila itu yang terjadi, pemerintah tak bisa disalahkan bila tak dapat membebaskan WNI. Mengingat para WNI ini yang ditangkap, sejak awal sudah tahu dan sadar betul konsekuensi yang dihadapi ketika ikut bergabung dengan Global Sumud Flotilla," katanya.

2. Ormas keagamaan bisa saja ikut dilibatkan asal jangan ikuti kemauan Israel

Misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla. (commons.wikimedia.org/Alpha bakemono)

Ketika IDN Times tanyakan apakah upaya pembebasan WNI yang ditangkap oleh militer Israel terbuka lewat jalur komunikasi ormas keagamaan seperti PBNU, Hikmahanto menyebut hal itu bisa saja dilakukan. Tetapi, ia kembali mengingatkan situasi ini bisa dimanfaatkan oleh Israel.

Apalagi negara zionis itu sejak awal menginginkan punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Lagipula, kata Hikmahanto, ini menjadi preseden pertama WNI yang ikut rombongan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 ikut ditangkap oleh militer Israel.

"Boleh (PBNU bantu upaya melobi). Tetapi, jangan sampai Israel meminta tuntutan tertentu sebagai imbal balik. Itu yang bahaya," kata Hikmahanto.

"Kemungkinan situasi ini akan dikapitalisasi oleh Israel," imbuhnya.

Hikmahanto pun mengingatkan situasi ini tak bisa dibandingkan ketika aktivis iklim Greta Thunberg ditangkap pada Oktober 2025 lalu. Sebab, negara asal Thunberg, Swedia memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Thunberg dan 160 aktivis dari 15 negara akhirnya dideportasi oleh Israel ke Yunani.

"Kan mungkin waktu itu Swedia ada hubungan bilteral dengan Israel. Kalau Indonesia kan tidak punya (hubungan diplomatik). Sekarang kan Israel akan membuat tuntutan," tutur dia.

3. Kemlu serukan sembilan WNI segera dibebaskan oleh militer Israel

Juru bicara I Kementerian Luar Negeri, Yvone Mewengkang. (Dokumentasi Kementerian Luar Negeri)

Sementara, Kementerian Luar Negeri mendesak Israel untuk segera membebaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan. Israel juga didesak untuk menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional.

Kemlu sendiri telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan WNI yang ditangkap.

"Kemlu RI juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI, sekaligus menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitasi pelindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan," ujar juru bicara I Kemlu, Yvone Mewengkang pada hari ini.

"Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat," sambungnya.