Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengultimatum Partai Demokrat kubu Moeldoko untuk segera melengkapi dokumen Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Sumatra Utara. Jika tidak, Kemenkumham akan mengambil tindakan lebih lanjut.
“Kalau tidak lengkap ya kami akan ambil keputusan (lebih lanjut),” kata Yasonna seperti dilansir ANTARA, Senin (22/3/2021).
Yasonna mengatakan, Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) telah menerima dokumen dari kubu Moeldoko. Namun, dokumen tersebut kurang lengkap, sehingga perlu diperbaiki.
“Kami beri waktu mungkin Senin (22/3) atau Selasa (23/3) diberikan ke kami untuk kami lihat lagi,” kata Yasonna.
Yasonna mengatakan, Kemenkumham akan memeriksa ketentuan undang-undang serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dan dokumen pelaksanaan KLB sebelum menentukan keabsahannya. Namun, hal itu dilakukan ketika semua dokumen sudah lengkap.
"Jadi kita cross check saja dari SK (surat keputusan) dan lain sebagainya," ujar Yasonna.
Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut KLB Deli Serdang yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum tidak sah. Sebab, untuk melakukan KLB yang sah harus diusulkan oleh 2/3 ketua dewan pimpinan daerah (DPD) dan 50 persen ketua dewan pimpinan cabang (DPC).