Amnesty Usul Tema Pelanggaran HAM Dibahas dalam Debat Pilpres 2024
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan tema soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam debat capres dan cawapres.
Usman mengungkapkan, pihaknya memberikan dokumen usulan tiga agenda mengenai HAM dalam debat pilpres nanti. Salah satunya mengenai pelanggaran HAM.
"Di dalam dokumen ini kami menyampaikan tiga agenda hak asasi manusia yang kami usulkan agar masuk di dalam agenda debat capres dan cawapres," kata dia kepada awak media di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).
Baca Juga: Ganjar-Mahfud Dinilai Bisa Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
1. Bahas tentang kebebasan berekspresi
Direktur Eksekutif Internasional Indonesia Usman Hamid datangi Gedung KPK bersama 57 Pegawai Nonaktif KPK pada Rabu (30/9/2021). (IDN Times/Aryodamar)Usman menuturkan, usulan yang pertama berkaitan kebebasan berekspresi. Menurutnya, kebebasan ekspresi di Indonesia sudah sangat memprihatikan.
Agenda kebebasan bereskpresi tersebut terkait berbagai undang-undang yang bermasalah, di antaranya mengenai KUHP pidana yang baru, Undang-Undang ITE, dan berbagi aturan diskriminatif terhadap kelompok minoritas.
"Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi bahkan jumlahnya mencapai sekitar 400 kasus, dari mulai kebebasan berekspresi di Papua sampai dengan yang baru-baru ini terjadi terhadap seniman Butet Kartaredjasa dan Agus Noor," tutur dia.
Baca Juga: Bawaslu DKI Telusuri Aksi Cawapres Gibran Bagi-Bagi Susu di CFD
Editor’s picks
2. Amnesty usul represifitas aparat dibahas dalam debat pilpres
Ilustrasi debat calon presiden dan wakil presiden jelang pemilihan presiden (pilpres) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Kemudian yang kedua, kata Usman, agenda HAM untuk memastikan aparat keamanan memiliki akuntabilitas dan bertanggung jawab.
Dia lantas menyoroti sejumlah kasus yang berkaitan dengan aparat keamanan, seperti tragedi Kanjuruhan, Rempang, Rembang, Air Bangis, Halmahera, hingga Morowoali.
Selain itu, ada pula kasus-kasus kekerasan aparat yang terjadi saat pemilu maupun pada sengketa hasil pemilu yang dipersoalkan masyarakat.
"Kita ingin mengingatkan kembali kekerasan aparat yang termasuk penyiksaan dalam kasus pemilihan umum di tahun 2019, yang ketika itu banyak yang menjadi korban kekerasan termasuk tewas dan juga mengalami luka berat akibat penyiksaan," ungkap dia.
Baca Juga: Bawaslu Usut Dugaan Pelanggaran Kampanye Gibran Libatkan Anak
3. Pelanggaran HAM berat diusulkan dibahas dalam debat pilpres
Ilustrasi pelanggaran HAM (IDN Times/Aditya Pratama)Usman juga mengusulkan agar isu mengenai pelanggaran HAM berat jadi pembahasan dalam debat pilpres.
"Agenda pelanggaran HAM berat itu kami menyarankan agar KPU memastikan bahwa agenda debat capres dan cawapres itu benar-benar membahas atau mempertanyakan visi misi dari calon presiden dan calon wakil presiden terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat, termasuk juga pencegahan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di kemudian hari," imbuh dia.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
