Bakal Demo Besar Tolak BBM Naik, KSPI Minta DPR Panggil Menteri ESDM
Suasana demo buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2022). (IDN Times/Tata Firza)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menolak keras kebijakan kenaikan harga BBM yang secara resmi diumumkan pemerintah, Sabtu (3/9/2022).
Said Iqbal memastikan pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi puluhan ribu buruh pada 6 September 2022 mendatang dengan pusat aksi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan. Jakarta Pusat.
Pihaknya meminta pimpinan DPR RI memanggil sejumlah menteri di kabinet. Di antaranya Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.
"Pimpinan DPR di komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk panitia khusus (Pansus) atau panitia kerja (Panja) BBM," ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/9/2022).
Baca Juga: Tolak BBM Naik, Partai Buruh Minta Sri Mulyani Duduk Jaga Pom Bensin
1. Kenaikan harga BBM menurunkan daya beli masyarakat hingga 50 persen
ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)Presiden Partai Buruh ini juga menyampaikan beberapa alasan pihaknya menolak kenaikan harga BBM.
Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang saat ini yang sudah turun 30 persen. Menurut diam dengan kenaikan BBM, maka daya beli akan turun lagi hingga 50 persen.
"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6,5 persen hingga -8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," kata Said Iqbal.
Di sisi lain, upah buruh juga disebutkannya tidak naik dalam tiga tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMR 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.
"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," ujar dia.
Baca Juga: Pengamat: Ada Parpol Dukung Kenaikan Harga BBM
2. Harga BBM naik di tengah harga minyak dunia turun
.jpg)
Ilustrasi Penurunan Harga Minyak (IDN Times/Arief Rahmat)Alasan kedua, ujar Iqbal, buruh menolak kenaikan BBM karena hal itu dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Menurut dia, pemerintah terkesan hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.
Adapun tentang bantuan subsidi upah sebesar Rp150 ribu selama empat bulan kepada buruh, menurut Iqbal, hanya cara pemerintah supaya buruh tidak protes.
Dia menilai, tidak mungkin uang Rp150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket.
"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah," kata dia.
Baca Juga: Jokowi: Saya Sebetulnya Ingin Harga BBM Tetap Terjangkau
3. Khawatir mengakibatkan PHK massal
Ilustrasi PHK. (IDN Times/Aditya Pratama)Di samping itu, Said Iqbal juga mengkhawatirkan ongkos energi industri akan meningkat dengan kenaikan harga BBM tersebut. Masalah itu, kata dia, bisa memicu terjadinya ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Oleh sebab itu, pihaknya menegaskan bakal menggelar aksi serentak di 34 provinsi yang diorganisir oleh Partai Buruh dan KSPI.
Antara lain akan dilakukan di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru, Bengkuku, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.
"Bila aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu, tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen," ucap dia.
Baca Juga: Harga BBM Subsidi Mau Naik? Ini 4 Tips Menghemat Biaya Transportasi
Berita Terkini Lainnya
