Bappilu Partai Gelora: Politik Identitas Tak Selalu Buruk
Partai Gelora daftar ke KPU sebagai peserta pemilu 2024 (IDN Times/Ilman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Rico Marbun, politik identitas tak selamanya punya konotasi buruk. Justru politik identitas secara definisi sebenarnya punya makna netral.
"Jadi politik identitas itu secara definisi sebenarnya netral makna, dia bukan denotatif atau konotatif," kata dia saat dihubungi IDN Times, Senin (27/2/2023).
1. Politik identitas yang positif memastikan adanya hak politik bagi minoritas
Sebagai contoh, Rico menjelaskan politik identitas yang punya makna positif. Salah satunya, perjuangan mewujudkan kebijakan yang berbasis demografi agama, perwakilan jumlah minimal perempuan dalam proses pencalegan, hingga perjuangan kelompok minoritas.
Dia menegaskan, politik identitas yang positif ialah perjuangan memastikan adanya keterwakilan identitas dan meleburkan dalam sistem kebangsaan.
"Itu salah satu contoh politik identitas dalam arti yang positif. Perjuangan kelompok minoritas dalam memastikan adanya hak politik dan ibadah itu adalah politik identitas yang baik," ujar dia.
Baca Juga: Profil Partai Gelora Indonesia, 'Pecahan' PKS Gelorakan Cita-Cinta
2. Politik identitas negatif bisa timbulkan polarisasi
Partai Gelora Indonesia (partaigelora.id)Editor’s picks
Namun di sisi lain, Rico juga tak memungkiri jika politik identitas bisa dimanfaatkan untuk manuver politik yang negatif. Menurutnya, politik identitas sangat berbahaya jika digunakan untuk menyerang kelompok tertentu.
"Jadi politik identitas yang buruk ialah menggunakan identitas untuk memecah atau menegasikan kelompok lain," kata dia.
Penggunaan simbol-simbol agama, suku, komunitas, dan sebagainya merupakan sesuatu yang natural dalam proses kampanye. Karena identitas dinilai melekat pada tiap individu.
"Yang harus dilarang ialah bila identitas digunakan untuk menyerang identitas yang lain. Atau digunakan untuk merusak kesepakatan berbangsa seperti Pancasila dan UUD 45," tutur Rico.
Baca Juga: Relawan Jokowi Projo Siap Lawan Politik Identitas di Pemilu 2024
3. Partai Gelora mengedepankan gagasan politik rekonsiliasi
Partai Gelora daftar ke KPU sebagai peserta pemilu 2024 (IDN Times/Ilman)Oleh sebab itu, Rico menuturkan, Partai Gelora mengusulkan gagasan politik rekonsiliasi. Dia menyebut, identitas yang majemuk justru harus bisa digunakan untuk memulihkan persatuan bangsa.
Dia menjelaskan, Partai Gelora meyakini seperti ajaran agama, Tuhan menciptakan manusia beragam untuk saling menolong, kerja sama, dan berkolaborasi.
"Kami dari Partai Gelora meyakini bahwa sudah saatnya bangsa ini melakukan rekonsiliasi. Justru identitas harus digunakan untuk rekonsiliasi bangsa, bukan malah dipakai untuk saling serang agama," tutur dia.
Baca Juga: Anis Matta: Partai Gelora Menawarkan Konsep Format Koalisi Baru
Topik:
Berita Terkini Lainnya
