Bawaslu Ajak Anak Muda dan Masyarakat Menengah Redam Politik Uang
Ilustrasi kampanye politik uang (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengajak generasi muda, mahasiswa, dan masyarakat kelas menengah untuk menyerukan isu antipolitik uang.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menilai, anak muda dan masyarakat kelas menengah mampu memengaruhi pandangan politik masyarakat kelas lain.
"Yang menentukan isu itu kaum muda dan kaum (kelas) menengah. Kalau isunya kaum muda dan menengah tanpa politik uang, maka teman-teman yang di bawah pasti akan mengikuti," kata dia dalam diskusi bertema 'Menyongsong Karir Politik dengan Penyelenggara Berintegritas' yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Minggu (23/7/2023).
Baca Juga: Komisi II DPR Sebut Usul Bawaslu Tunda Pilkada 2024 Seperti Adu Domba
1. Isu antipolitik uang harus kuat
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Bagja menegaskan, isu yang harus dikampanyekan kelompok muda, mahasiswa, dan kelas masyarakat menengah harus kuat terkait tolak politik uang hingga kampanye antiserangan fajar.
"Bagaimana politik uang mau diberantas kalau mahasisiwa dan kaum muda menganggap politik uang itu berkah, rejeki anak sholeh?," ucap dia.
Baca Juga: Komisi II DPR Akan Panggil Bawaslu soal Usul Tunda Pilkada 2024
2. Manfaat antipolitik uang bisa meningkatkan pelayanan publik
Ilustrasi kampanye politik uang (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Editor’s picks
Bagja juga meyakini, apabila politik uang dalam Pemilu 2024 tidak ada, maka masyarakat akan semakin banyak mendapatkan kemanfaatan dari meningkatnya pelayanan publik oleh lembaga eksekutif dan legislatif.
"Kalau tidak ada politik uang jalan semakin baik, rumah sakit semakin baik, asuransi/ BPJS akan semakin baik," kata Bagja.
3. Bawaslu sayangkan fatwa haram politik uang kurang sosialisasi
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Terpisah, Bagja juga sempat mengatakan sebenarnya sudah ada fatwa haram mengenai politik uang.
Kendati begitu, sayangnya fatwa tersebut kurang disosialisasikan ke berbagai elemen masyarakat.
"Kita sudah dari periode yang lalu kan bicara tentang kampung, antipolitik uang, kemudian pemuda antipolitik uang, kemudian yang belum selesai itu mungkin dengan teman-teman Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, bahwa fatwanya sudah ada," kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja saat ditemui awak media di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).
Bagja tak memungkiri fatwa haram tentang politik uang kurang disebarluaskan dengan masif. Dia bahkan menyebut, umat penganut kepercayaan lain juga punya pandangan yang sama soal larangan politik uang.
"Hanya fatwa (soal politik uang) ini kurang disebarkan, di ceramah, di kotbah gereja, seharusnya lebih intensif lah. Misalnya di daerah Sulawesi Utara, kan pasti teman-teman kristiani juga punya ini juga jemaatnya untuk antipolitik uang," ucap dia.
Kendati begitu, Bagja memastikan akan terus mengembangkan berbagai aturan dan fokus mengawasi berbagai tahapan pemilu. Dia mengingatkan kampanye antipolitik uang hingga antikorupsi sebenarnya harus direalisasikan dan disosialisasikan dengan baik ke seluruh masyarakat.
"Sekarang pada titik ini untuk pengembangan perempuan antipolitik uang, antikorupsi, kita kerja sama," tutur dia.
"Politik uang itu haram. Tapi tidak tersosialisasikan, itu problemnya. Jangan kemudian dianggap itu sebagai misyaroh, yang begitu-begitu harus dilihat" sambung dia.
Berita Terkini Lainnya
