Denny Indrayana Kritik Jokowi, Singgung Polemik Moeldoko dan Demokrat
(Dok. Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengkritisi pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo soal cawe-cawe politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurut Denny, cawe-cawe paling nyata yang dilakukan Jokowi terlihat dari upaya Kepala Staf Presiden Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat.
Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat saat ini sedang bergulir di Mahkamah Agung (MA). Denny mengaku mendapat informasi PK tersebut akan dikabulkan.
"Cawe-cawe Presiden Jokowi yang nyata adalah saat membiarkan kepala staf kepresidenan Moeldoko mencopet Partai Demokrat. Saya meminjam istilah copet Romahurmuziy PPP. Saya berpendapat, Jokowi harusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-koyo Moeldoko," kata Denny dalam keterangannya, Rabu (31/5/2023).
Baca Juga: Panas Dingin Hubungan Jokowi Surya Paloh hingga Tak Undang Cawe-cawe
1. Jokowi diminta berani pecat Moeldoko
Kepala Staf Presiden Moeldoko (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Denny menuturkan, Jokowi pasti mengetahui polemik antara Moeldoko dan Demokrat. Oleh sebab itu, Denny mendorong agar Jokowi berani memecat Moeldoko.
"Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu, tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju, kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah tetapi wajar memecat Moeldoko. Jokowi tidak bisa mengatakan pencopetan partai sebagai hak politik Moeldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan," tutur dia.
Baca Juga: Deretan Jumlah Pengikut Parpol di Instagram, Demokrat Paling Banyak
2. Denny singgung soal PK Moeldoko
Editor’s picks
Denny Indrayana (dok. ANTARA News)Lebih lanjut, pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) ini mengaku mendengar adanya informasi bahwa PK tersebut akan dikabulkan.
Namun dengan syarat, ada permainan dalam kasus dugaan suap di MA yang kini tengah diusut KPK.
"Apalagi ada informasi konon Pak Moeldoko sudah diatur siasat menangnya. Ada sahabat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi, yang sedang berkasus di KPK. Para terduga mafia kasus di MA tersebut mengatakan, mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat memenangkan PK Moeldoko di MA," jelas dia.
Baca Juga: Jokowi Disebut Bertemu Sandiaga Uno Sebelum Putuskan Siap Cawe-cawe
3. Jokowi harusnya tidak berpihak
Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)Denny menyebut, upaya yang dilakukan Moeldoko untuk merebut Demokrat sebagai cara untuk menggagalkan Anies Baswedan maju di Pilpres 2024.
"Bayangkan demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak partai Presiden ke-6 SBY. Rasa-rasanya ibu Megawati tidak mau partai politik dizalimi sebagaimana di era orde Baru PDI Mega di kuyo-koyo PDI Suryadi. Saatnya petugas partai Jokowi dihentikan cawe-cawe yang melanggar konstitusi," ucap dia.
Denny menegaskan, kepala negara seharusnya tidak berpihak pada Pilpres 2024. Jokowi seharusnya berperan sebagai wasit yang adil. Presiden dinilai tak boleh mendukung capres tertentu.
Dia menegaskan, presiden yang tidak netral melanggar amanat konstitusi untuk menjaga pemilu jujur dan adil.
"Jokowi seharusnya tidak berpihak, dalam Pilpres 2024 peran beliau adalah wasit, kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua. Tidak boleh wasit mendukung Prabowo (atau) Pranowo, sambil mendiskualifikasi Anies Baswedan," imbuh Denny.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
