Deretan Tokoh yang Bahas Pemilu Ditunda hingga Jokowi Tiga Periode
_600x400.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sosok Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet kini ramai dibicarakan publik setelah membahas kembali wacana penundaaan Pemilu 2024.
Bamsoet menyarankan penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang. Dia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara seperti pemulihan dari COVID-19 hingga ancaman ekonomi global.
Politikus Partai Golkar itu juga menyinggung respon positif masyarakat yang tercermin dari tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi melalui hasil survei Poltracking yang meningkat signifikan sebesar 73,2 persen.
Kepuasan itu, kata Bamsoet, tidak terlepas dari sejumlah pencapaian Presiden Jokowi seperti gelaran G20, keberhasilan penanganan Covid 19, dan pertumbuhan positif ekonomi Indonesia di tengah ancaman resesi global.
Meski begitu, Bamsoet sadar bahwa isu tiga periode mendapat banyak pertentangan dari banyak pihak. Namun, dia menyebut ada pula masyarakat yang menginginkan agar Jokowi tetap terus menjabat tiga periode.
"Terlepas itu, saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini," kata Bamsoet, dalam diskusi Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Wacana perpanjangan kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo terus bergaung. Bahkan isu ini kian santer didukung masyarakat sebab sosok Jokowi mampu menghadirkan kepemimpinan yang baik dan disukai masyarakat.
Selain itu, kondisi nasional dan global juga jadi alasan darurat mengapa kepemimpinan nasional perlu terus dilanjutkan. Ini juga untuk menghindari situasi yang tak diinginkan bila pemilu tidak ditunda dulu.
Berikut ini sejumlah yang sempat membahas soal penundaan pemilu dan perpanjangan kepemimpinan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Survei: Mayoritas Publik Tak Setuju Pemilu Ditunda, Siap Pemilu 2024
1. M Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer
Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari (IDN Times/Gali Persiana)M Qodari merupakan orang yang pertama mewacanakan Jokowi tiga periode, dengan mengusung tema Jokowi-Prabowo 2024. Ia pula yang tampil paling vokal dan terdepan dalam diskursus terkait perpanjangan kepemimpinan Jokowi.
Tidak hanya itu, Qodari bersama relawan Jokowi menginisiasi organisasi relawan bernama Jokpro 2024, yang bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat tentang perpanjangan kepemimpinan Jokowi di seluruh daerah.
Baca Juga: Jelang Pengumuman Partai Pemilu 2024, Masih Ada Pencatutan NIK
2. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Menteri Investasi/Kepala Bahlil Lahadalia rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021) ( ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj)Bahlil dalam beberapa kesempatan sering menyinggung wacana penundaan Pemilu 2024. Terutama diksi "lanjutkan" yang disampaikan Bahlil dihadapan Jokowi saat menghadiri HUT ke-50 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di JCC, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Juni 2022.
Menurutnya, penundaan pemilu baik untuk memberikan kepastian investasi. Dengan catatan, dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme undang-undang yang berlaku.
Baca Juga: Usul Pemilu Ditunda, Iwan Sumule Minta Bamsoet Mundur
3. Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024. Bahkan, terkait adanya dukungan dari 110 juta berdasarkan big data yang dimilikinya.
Baca Juga: Bukan 3 Periode, Projo Ingin Jokowi Jabat Presiden 2,5 Periode
4. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) (Dok Kemendagri)Kemudian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito juga pernah menyinggung soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Saat itu, dia membahas bahwa amandemen terhadap UUD 1945 bukan hal tabu. Sebab, Indonesia pernah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, kecuali bagian pembukaan.
Baca Juga: Musra: Masih Ada Pihak yang Dorong Jokowi Tiga Periode
5. Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian
Editor’s picks
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (IDN Times/Ilman Nafi'an)Meski tak secara langsung mendukung, Airlangga menyebut telah menerima aspirasi masyarakat terkait penundaan pemilu ini dan perpanjangan jabatan presiden.
Airlangga menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin pemerintahan Jokowi berlanjut sampai tiga periode pada akhir Februari lalu.
Menurutnya, isu penundaan Pemilu 2024 adalah suara rakyat, dan siapapun berhak mengusulkan tentang 3 periode dengan acuan hukum.
Baca Juga: Jokowi Bicara Kriteria Calon Pemimpin, Jokpro Malah Bahas 3 Periode
6. Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan
IDN Times/Teatrika Handiko PutriKetua Umum PAN Zulkifli Hasan juga sempat membahas wacana penundaan Pemilu 2024.
Menurut dia, ada beberapa faktor yang mendasarinya, yaitu pandemi COVID-19, kondisi ekonomi belum stabil, perang Rusia-Ukraina yang bisa menyebabkan tidak menentunya harga minyak dunia, membengkaknya anggaran pemilu, dan tertundanya program-program pembangunan nasional.
7. Wakil Ketua DPR dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar
Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). (IDN Times/Sachril Agustin)Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini juga membahas penundaan pemilu. Bahkan, ia mengeklaim memilik big data sebagai justifikasi untuk menunda Pemilu 2024.
Menurutnya, penundaan pemilu ini diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu oleh pemilu.
8. Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (ANTARA/HO-DPD RI)LaNyalla Mahmud Mattalitti pernah menyinggung penundaan pemilu. Menurutnya, dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo hanya dihabiskan untuk menangani pandemi Covid-19. Selain itu, LaNyalla menilai pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu.
Ia mengaku telah berbisik kepada Ketua DPR Puan Maharani untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan naskah asli untuk diadendum. Menurut LaNyalla ada banyak dasar untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke naskah asli.
9. Dea Tunggaesti, Sekretaris Jenderal PSI
Sekjen PSI, Dea Tunggaesti (instagram.com/deatunggaesti)Dea menolak wacana penundaan pemilu tapi mendukung wacana 3 periode yang diawali dengan amandemen konstitusi.
Menurutnya, PSI sebagai pendukung Jokowi tentu akan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia kembali.
10. Utje Gustaaf Patty, Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP)
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Bara JP secara tegas mendukung Jokowi 3 periode. Menurutnya, alasan mendukung Jokowi tiga periode untuk Indonesia ke depan karena selama di era Jokowi banyak perubahan, dan pembangunan merata.
Bara JP digadang-gadang sebagai relawan tertua dan paling awal mendukung Jokowi di 2014.
12. Surta Wijaya, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI)
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surtawijaya, apdesiSurta Wijaya secara jelas mendukung Jokowi 3 periode. Bahkan, ia sempat akan mengajak sekitar 60 ribu kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan masa jabatan menjadi tiga periode.
Kepala desa sendiri bisa dipilih 3 periode dan setiap periodenya selama 6 tahun.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
