Jakarta Plurilateral Dialogue Resmi Dibuka, Ajak Perkuat Toleransi
Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama menggelar Jakarta Plurilateral Dialogue "Strengthening the Culture of Tolerance by Mainstreaming UN Human Rights Council Resolution 16/18" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, resmi membuka acara Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).
Pada kesempatan tersebut, Muhadjir menuturkan, JPD 2023 mengangkat tema toleransi sebagai urgensi kemanusiaan di tengah maraknya perilaku diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama dan kepercayaan yang terjadi secara global.
“JPD 2023 menjadi relevan guna menjawab tantangan perdamaian dunia, untuk itu budaya toleransi perlu untuk menjaga kebinekaan masyarakat, dan seluruh negara perlu bekerja sama secara konstruktif untuk membangun budaya toleransi,” ujar Muhadjir.
Baca Juga: Gelar ASEAN IIDC, PBNU Harap Toleransi Beragama Semakin Tumbuh
1. Diharapkan jadi forum positif menyampaikan budaya toleransi beragama
Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama menggelar Jakarta Plurilateral Dialogue "Strengthening the Culture of Tolerance by Mainstreaming UN Human Rights Council Resolution 16/18" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengingatkan pentingnya budaya toleransi global, dan komitmen setiap negara dalam mengimplementasikan Resolusi 16/18.
Oleh sebab itu, forum dialog JPD 2023 diharapkan menjadi kegiatan positif dalam menyampaikan budaya toleransi berbasis agama untuk negara-negara anggota.
“Beberapa hal yang perlu kita jalankan bersama dalam mengedepankan nilai toleransi berbasis agama, kita harus menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan bebas dari diskriminasi, membangun kerangka hukum yang jelas dalam melawan diskriminasi berbasis agama, dan mempromosikan inovasi dalam melawan intoleransi,” ujar Retno.
2. Menag sebut Indonesia salah satu negara dengan eksperimen toleransi terpanjang
Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama menggelar Jakarta Plurilateral Dialogue "Strengthening the Culture of Tolerance by Mainstreaming UN Human Rights Council Resolution 16/18" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Editor’s picks
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pentingnya toleransi umat beragama, dalam menciptakan kehidupan bersama yang lebih adil di tengah perkembangan global saat ini.
Dalam pidatonya, menteri yang akrab disapa Gus Yaqut tersebut menyatakan, pengalaman Indonesia dalam merawat toleransi erat kaitannya dengan budaya demokrasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
“Indonesia merupakan salah satu negara dengan eksperimen toleransi terpanjang dan paling intens. Tradisi dan kepercayaan Indonesia mendorong warga negara untuk memahami, mengilustrasikan, dan menerjemahkan perbedaan menjadi fakta yang dapat dimengerti dan diadaptasikan dalam pergaulan sesama warga,” ujar Gus Yaqut.
“Kami, Indonesia menyadari betul bahwa tak ada hidup bersama yang tidak plural, tidak ada sejarah yang tidak ditandai dengan kemajemukan. Pluralitas adalah ciri kodrati tata realitas, baik natural maupun kultural. Karena itu penolakan terhadap pluralitas sesungguhnya adalah penyangkalan terhadap realitas,” sambungnya.
3. JDP digelar untuk perkuat resolusi PBB
Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama menggelar Jakarta Plurilateral Dialogue "Strengthening the Culture of Tolerance by Mainstreaming UN Human Rights Council Resolution 16/18" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Untuk diketahui, Agenda JPD 2023 yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri itu meliputi lima sesi dialog.
Acara itu mengeksplorasi pengalaman terbaik dari berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dalam memperkuat implementasi Resolusi 16/18 UNHCR.
Melalui agenda tersebut, ketiga kementerian dan lembaga ini berkolaborasi ingin menunjukan modalitas Indonesia untuk memajukan dan mendorong pemenuhan Hak Asasi Manusia tanpa diskriminasi agama dan kepercayaan.
Sebagai informasi, resolusi PBB ini merupakan resolusi untuk memerangi intoleransi, stereotip negatif dan stigmatisasi, serta diskriminasi, hasutan terhadap kekerasan, dan kekerasan terhadap orang berdasarkan agama atau kepercayaan.
Baca Juga: 5 Cara Mengajarkan Sikap Toleransi pada Anak, Hargai Perbedaan!
Topik:
Berita Terkini Lainnya
