KNPI Minta Pemerintah Kedepankan Aspek Ekologi dalam Setiap Kebijakan
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Putri Khairunnisa (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Putri Khairunnisa, meminta pemerintah untuk selalu mempertimbangkan aspek lingkungan dalam mengambil semua keputusan.
Menurut dia, hal tersebut bisa jadi upaya untuk melindungi aset-aset sumber daya alam dan lingkungan hidup.
"Demi melindungi aset-aset sumber daya alam dan lingkungan hidup, KNPI minta aspek lingkungan hidup lebih dipertimbangkan secara sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Misalnya dengan mencegah kesalahan investasi sejak dini," kata dia kepada IDN Times, Selasa (10/1/2023).
Baca Juga: Pemerintah Buka-bukaan soal Pembatasan Pekerja Outsourcing
1. KNPI tegas dukung pembangunan berkelanjutan
Pixabay.com/GeraltPutri mengatakan, bumi yang hijau dan damai, kemudian lama-lama terkikis lantaran marak dan tidak terkendalinya eksploitasi tambang ilegal. Kerusakan lingkungan hidup terjadi di darat, udara, maupun di air karena pembalakan pohon-pohon untuk kebutuhan industrialisasi.
"Untuk memelihara keseimbangan alam, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, KNPI sebagai wadah induk pemuda Indonesia selain fokus pada agenda-agenda kepemudaan," ucap dia.
Terutama terkait pencegahan kerusakan lingkungan, KNPI akan terus bersikap kritis kepada pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta agar pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam menelaah setiap agenda pembangunan nasional.
Oleh sebab itu, Putri menegaskan, KNPI mendukung langkah Presiden Joko "Jokowi" Widodo mencabut izin perusahaan penambangan mineral dan batu bara yang dianggap tak bertanggung jawab dalam menyampaikan rencana kerja dan tidak pernah digunakan.
"Kami Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) setuju dan mendukung langkah Presiden Jokowi mencabut izin perusahaan penambangan mineral dan batu bara yang dianggap tak bertanggung jawab dalam menyampaikan rencana kerja dan tidak pernah digunakan," tutur Putri.
Editor’s picks
Baca Juga: Pemuda Tak Diurus, KNPI Usul Jabatan Menpora Diganti Jadi Menora
2. KNPI minta pemerintah libatkan semua pihak
IDN Times/IstimewaTerkait komitmen global warming, KNPI memastikan mendukung adanya transisi energi dari fosil ke energi bersih atau energi hijau.
"Kami terus mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara massal dan regulasinya dirampungkan. Selain advokasi, KNPI terlibat melakukan aksi nyata kampanye penghijauan dengan gerakan menanam, dan partisipasi setop atau meminimalisir penggunaan plastik," ungkap Putri.
Dia juga meminta supaya pemerintah memfasilitasi kerja sama, atau keterlibatan para pihak dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi untuk mencegah konflik agraria, perampasan tanah adat dalam berbagai pemanfaatan pembangunan infrastruktur.
"KNPI berharap, Presiden Jokowi lebih mendorong promosi kepemimpinan eselon I di kementerian-kementerian diisi oleh kaum muda yang environmentalist dan idealis. Sehingga implementasi program nasional lebih mudah dicapai," tutur Putri.
Baca Juga: Jokowi: Bu Mega Tidak Grusa-grusu Tentukan Capres seperti yang Lain
3. Calon pemimpin di 2024 diharapkan punya prinsip politik ekologi
ilustrasi Calon Presiden (IDN Times/Aditya Pratama)Lebih lanjut, Putri berharap calon pemimpin di masa depan merupakan pemimpin yang berparadigma politik ekologi, yakni konsepsi kekuasaan bukan hasrat, melainkan kepemimpinan yang berhirarki atau menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan tanpa merusak ekologi.
"Sumber-sumber pangan primer, kedaulatan bahan-bahan pokok pangan masyarakat tidak dikuasai atau dimainkan," imbuh dia.
Berita Terkini Lainnya
