KPU: Data DPT yang Diduga Bocor juga Dipegang Bawaslu dan Parpol
Lambang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyebut, data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diduga bocor juga dipegang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik (parpol).
Hasyim menuturkan, data DPT Pemilu 2024 dalam bentuk salinan digital itu diberikan kepada Bawaslu dan parpol sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
"Data DPT Pemilu 2024 (dalam bentuk softcopy) tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yg memiliki data DPT tersebut, karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," ucap dia dalam keterangannya.
1. KPU koordinasi dengan gugus tugas telusuri dugaan kebocoran data
ilustrasi hacker (IDN Times/Aditya Pratama)Lebih lanjut, Hasyim menegaskan bahwa saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, di antaranya BSSN, BIN, Polri, dan Kemenkominfo.
"Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan tersebut," tutur dia.
2. Dugaan kebocoran data milik KPU beredar di medsos
Ilustrasi penyelenggara pemilu. (IDN Times/Sukma Shakti)Isu dugaan kebocoran data pemilih milik KPU diungkap oleh akun jejaring media sosial X (sebelumnya Twitter), @p4c3n0g3.
Editor’s picks
Dalam narasi yang dibuat, pihak penjual data KPU itu bernama Jimbo dengan harga hingga dua bitcoin atau setara dengan 74 ribu dolar AS (Rp1,14 miliar).
"Seorang threat actor bernama Jimbo menjual data2 dari @KPU_ID sebesar 2 BTC dengan jumlah baris 252 juta dan field2 seperti NIK, NKK, no_ktp, nama, tps_id, difabel, ektp, jenis_kelamin, tanggal_lahir dll. Data2 tersebut termasuk data KJRI, KBRI, KRI. #DataBreach," cuit akun tersebut.
Baca Juga: Soal Kebocoran Data KPU, Cak Imin: Ada Upaya Ganggu Pemilu
3. Bahaya buat demokrasi
Ilustrasi pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)Sementara itu, Pakar Keamanan Siber dari lembaga riset CISSReC, Pratama Persadha menjelaskan bahwa peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.
Kali ini, akun anonim Jimbo tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan.
Selain itu, peretas juga menampilkan beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut. Jimbo juga menyampaikan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, di mana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik.
"Jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," kata Pratama dalam keterangannya.
Dalam data diduga milik KPU yang dijual itu menyangkut beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, Nomor KK, Nomor KTP, nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.
Tim Cissrec juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS dimana pemilih terdaftar.
"Jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role Admin, hal ini tentu saja bisa sangat berbahaya pada pesta demokrasi pemilu yang akan segera dilangsungkan karena bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi bahkan bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional," tutur Pratama.
Berita Terkini Lainnya
