Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik, Jokowi Singgung Konflik Agraria
(YouTube/Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meluncurkan sertifikat tanah elektronik pada Senin (4/12/2023). Sertifikat itu diserahkan secara simbolis kepada 10 pihak penerima.
Tujuh pihak penerima sertifikat atas nama perorangan dan tiga penerima lainnya merupakan sertifikat aset Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Hari ini kita luncurkan lagi sertifikat tanah elektronik dan penyerahan kepada 2.550.800 sertifikat tanah di seluruh Indonesia," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.
Baca Juga: Timnas AMIN Siap Ikuti Aturan KPU Terkait Debat Capres-Cawapres
1. Jokowi singgung maraknya konflik agraria karena minimnya tanah bersertifikat
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Jokowi mengakui selama ini banyak sekali konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia karena minimnya tanah bersertifikat di Indonesia.
Dia mengatakan, saat awal menjabat sebagai Presiden pada 2015, tercatat tanah yang bersertifikat hanya ada 46 juta saja. Padahal seharusnya ada 126 juta bidang tanah bersertifikat di seluruh Indonesia.
"Kita tahu di seluruh negara kita ini seharusnya ada 126 juta sertifikat yang dipegang masyarakat oleh rakyat, tapi pada 2015 saya tanya Menteri ATR, saat itu baru ada 46 juta. Dari 126 juta baru ada 46 juta. Artinya, yang masih ada bidang tanah tanpa sertifikat masih 80 juta bidang sehingga kalau ada banyak konflik tanah dan agraria, ya, kita harap maklum. Karena 80 juta sertifikat belum diberikan kepada masyarakat," tutur Jokowi.
Baca Juga: TKN: Pihak AMIN yang Usul ke KPU Agar Format Debat Pilpres Diubah
2. Jokowi targetkan sekitar 120 juta sertifikat tanah rampung pada 2024
Editor’s picks
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Jokowi menuturkan, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menargetkan membuat sekitar 120 juta sertifikat tanah.
Sebenarnya, kata Jokowi, Kementerian ATR/BPN dalam setahun hanya menerbitkan kurang lebih 500 ribu sertifikat. Artinya, masyarakat harus menunggu 160 tahun lagi agar seluruh tanah bisa tersertifikasi. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar penerbitan sertifikat tanah dipercepat.
"160 tahun, tapi dengan lompatan kecepatan yang kita miliki saat ini, sampai hari ini totalnya sudah 109 juta sertifikat yang kita berikan ke masyarakat, total. Saya bisik-bisik ke Menteri ATR, 2024 capai angka berapa? Kurang lebih, yang janji bukan saya, Pak Menteri ATR BPN. Kurang lebih 120 juta sertifikat. Kurang 6 juta saja. Itu yang namanya kerja. Saya lihat memang di kantor BPN kerja sampai malam terus," ucap dia.
Baca Juga: Format Debat Capres-Cawapres Berubah, Ganjar Tetap Siap!
3. Jokowi kaget sertifikat tanah elektronik hanya selembar dan bisa jadi agunan bank
Ilustrasi Bank. (IDN Times/Arief Rahmat)Jokowi menuturkan, sertifikat tanah elektronik tersebut bisa menjadi agunan alias jaminan pinjaman ke bank.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga kaget dengan bentuk sertifikat elektronik yang lebih ringkas daripada sertifikat tanah biasanya.
"Saya ucapkan selamat dan apresiasi tinggi atas langkah Kementerian ATR BPN melakukan digitalisasi layanan pertanahan melalui sertifikat tanah elektronik. Implementasi digital melayani, saya kaget yang diserahi satu lembar. Ini nanti juga bisa agunan. Pak Hadi sampaikan bisa, nanti banknya saya tanya," ucap dia.
Baca Juga: Ratusan Warga Lamsel Korban Tsunami Terima Sertifikat Hunian Tetap
Berita Terkini Lainnya
