Mahfud: Intimidasi Kelompok Minoritas Bisa Picu Kekisruhan Politik
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam acara Rakornas Kepala Daerah 2023 di Sentul, Jawa Barat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bogor, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengimbau kepada seluruh pihak untuk menjaga stabilitas politik jelang Pemilu Serentak 2024 mendatang.
Sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko "Jokowi" Widodo terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan beragama yang perlu diperhatikan pemerintah, Mahfud mengimbau seluruh elemen masyarakat agar merawat persatuan.
Baca Juga: Mahfud Sentil PT GNI: Pekerja Berhak Dapat Pekerjaan yang Layak
1. Intimidasi kelompok kecil bisa berdampak pada stabilitas politik nasional
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam acara Rakornas Kepala Daerah 2023 di Sentul, Jawa Barat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Salah satu yang jadi sorotannya ialah soal kebebasan beragama serta adanya intimidasi dan diskriminasi terhadap kelompok kecil. Menurut Mahfud, intimidasi itu bisa berakibat besar bagi stabilitas politik nasional.
"Kondisi politik di 2023 misalnya yang disebutkan oleh Bapak Presiden terkait perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, itu mungkin ada kelompok kecil yang merasa diintimidasi dan didiskriminasi tetapi akibatnya besar bagi politik nasional kita," ucap dia saat jadi pembicara dalam acara diskusi di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Forkopimda tahun 2023, Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).
Baca Juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Sering Masuk Pasar: Sekarang Gak Zaman ABS!
2. Masalah kebebasan beragama jadi isu yang sensitif
Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD (www.instagram.com/@mahfudmd)Editor’s picks
Mahfud mengatakan, diskriminasi terhadap kelompok kecil atau minoritas itu bisa berdampak besar karena mampu mengundang kelompok lain untuk melakukan aksi balasan, apalagi jika menyangkut soal kebebasan beragama.
Mengingat, dalam konstitusi yang dianut Indonesia, kebebasan beragama merupakan hak dasar dari warga negari yang harus dipenuhi negara.
"Karena terkadang mengundang kelompok lain untuk melakukan aksi balasan. Kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah itu adalah jaminan yang paling dasar diberikan oleh konstitusi. Itu bisa memancing kekisruhan politik, misalnya seperti itu," imbuh dia.
Baca Juga: Bima Arya Ungkap Pesan Khusus Jokowi ke Kepala Daerah Jelang 2024
3. Jokowi harap rakyat tak jadi korban politik identitas di 2024
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Sebelumnya, dalam acara yang sama, Jokowi meminta kepada semua pihak menjaga stabilitas politik jelang Pemilu 2024. Dia berharap, masyarakat tidak menjadi korban politik identitas pada pemilu yang akan datang.
"Saya minta betul-betul, saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, utamanya politik identitas," ujar Jokowi dalam pidato sambutan di acara Rakornas Kepala daerah dan Forkopimda Tahun 2023.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian meminta kepada TNI dan Polri untuk tetap netral di Pemilu 2024. Jokowi menegaskan, TNI dan Polri tidak melakukan politik praktis.
"Petakan yang namanya potensi kerawanan, jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini," ujar dia.
Berita Terkini Lainnya
