Politik Uang Marak Terjadi di Sistem Pemilu Proposional Terbuka

2. Membuka lebar terjadinya kompetisi ketat antara politisi

Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Moch Nurhasim (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Nurhasim menuturkan, sistem pemilihan tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat dalam menentukan pemenang. Sehingga para politikus yang maju sebagai calon legislatif (caleg) berlomba-lomba menggaet suara pemilih dengan berbagai cara.

"Jadi sistem pemilihan yang betul-betul terbuka penuh diserahkan kepada masyarakat secara luas dan metode penentuan calon pemenangnya di antaranya harus ke orang yang suaranya terbanyak. Maka orang harus berlomba-lomba memperoleh kursi meskipun nomor urutnya sepuluh atau berapa, tapi dia akan berjuang sekeras-kerasnya," tutur dia.

Baca Juga: BRIN: Jabatan Politik Tak Lepas dari Uang, Maju Pilkada Habiskan Rp30 M

3. Transaksi politik menggunakan jalur keluarga, dinasti, hingga orang kuat

Ilustrasi politik. (Unspalsh/Maarten van den Heuvel)

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan, pada sistem proporsionalnya tertutup politik uang relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang terbuka. 

Bahkan, pada sistem proporsional terbuka mengarahkan kontestasi politik seperti pertandingan langsung. Tak heran jika sistem ini pun dianggap membuka ruang perpecahan.

"Orang itu kompetisinya intra partai, dengan teman sesama partainya sendiri bisa bertengkar dalam satu dapil. Belum lagi mereka bertengkar dengan calon lain. Di antara salah satu pertengkaran itu, ya menggunakan bentuk transaksi. Biasanya menggunakan jalur-jalur keluarga, dinasti, jalur orang kuat, oligarki," tutur Nurhasim.

"Ini kan tidak mendidik, model semacam ini harus dihindarkan, supaya demokrasi kita itu orang memilih yang terbaik di antara yang terburuk atau di antara yang paling baik," imbuh dia.