Suharso Diberhentikan Jadi Ketum, PPP: Jangan Anggap Kami Pecah!
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa (IDN Times/ Ilman Nafi'an)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP.
Menanggapi kabar itu, Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani, membantah kabar partainya pecah menjadi dua kubu. Dia mengatakan, keputusan itu merupakan pilihan bersama yang dihasilkan dalam musyawarah kerja nasional (mukernas).
Oleh sebab itu, digantikannya Suharso sebagai Ketua Umum PPP merupakan hasil dari diskusi panjang internal partai yang memang menginginkan adanya revitalisasi struktur partai.
"Jadi, jangan dibayangkan PPP pecah, PPP terbelah. Insyaallah tidak, karena ini adalah hasil dari sebuah diskusi panjang di internal partai yang memang diinginkan struktur partai di tingkat wilayah dan cabang-cabang agar konsolidasi PPP ini benar bisa ditingkatkan dan dimasifkan," ujar Arsul di kompleks Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).
Baca Juga: Elektabilitas PPP Anjlok, Pengamat: Nahdliyin Pindah Haluan ke PKB
1. Jelang Pemilu 2024 banyak kader yang khawatir soal elektabilitas PPP
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Arsul menjelaskan, jelang Pemilu 2024, banyak kadernya yang merasa elektabiltas PPP dalam berbagai lembaga survei selalu rendah. Padahal, berbagai safari politik juga sudah banyak dilakukan.
"Barangkali teman-teman di bawah menginginkan itu juga karena selama ini merasa kok survei PPP gak meningkat, meskipun kerja-kerja konsolidasi itu sudah banyak dilakukan," ucap dia.
Dengan adanya kekhawatiran dari para kader itu, kata dia, maka PPP mengambil langkah reorganisasi, realokasi fungsi-fungsi atau jabatan partai maupun kader partai.
"Nah ini karena makin mendekat hari Pemilu, maka memang harus diambil langkah ya reorganisasi, realokasi fungsi-fungsi atau jabatan partai maupun kader partai yang menjabat di eksternal," ujar Arsul.
Baca Juga: PPP Pasang Kriteria Capres 2024: Berahlaq Baik dan Dekat Sama Rakyat
2. Mardiono diangkat sebagai Ketum PPP dan mengundurkan diri dari Watimpres
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Editor’s picks
Arsul mengatakan, mukernas tersebut memilih Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP menggantikan Suharso.
Pihaknya memastikan, Suharso yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas fokus membantu kabinet Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sementara Mardiono mengundurkan diri sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpers).
"Saat ini yang diputuskan mukernas hanya membagi tugas antara Pak Suharso dengan Pak Mardiono. Suharso kami ingin supaya lebih maksimal lagi membantu Presiden sebagai menteri. Kemudian Mardiono bahkan beliau wantimpres nanti sesuai UU Wantimpres beliau juga harus mengundurkan diri juga," kata dia.
Baca Juga: PPP Pasang Kriteria Capres 2024: Berahlaq Baik dan Dekat Sama Rakyat
3. Suharso buat gaduh soal ‘amplop kiai’
IDN Times/Teatrika Handiko PutriKetua Umum PPP, Suharso Monarfa, sebelumnya menjadi sorotan usai pidatonya menyebut ‘amplop kiai’ dalam sebuah acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pidato Suharso disebut menyindir kelompok Islam, terutama ulama dan kiai.
Direktur Eksekutif Centre for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS), Sholeh Basyari, menilai, konflik di internal PPP merupakan lagu lama. Kekisruhan itu terjadi karena ada beberapa pihak yang ingin kepemimpinan Suharso berganti.
“Alasannya bermacam-macam. Ada yang memang ingin PPP berbenah, ada yang terkait capres dan ada juga orang-orang yang terbuang di kepengurusan. Jadi semua ini menyatu dan bergabung,” ujar dia kepada IDN Times, Jumat (2/9/2022).
Menurut Sholeh, kisruh ‘amplop kiai’ tersebut dibuat menjadi masalah politis untuk menurunkan pamor Suharso di PPP.
Pihak-pihak yang bersebrangan dengan Suharso, kata dia, mencoba menggunakan momentum itu untuk menurunkan Suharso. Namun, belum jelas siapa pihak yang berseberangan dengan Suharso di internal PPP.
Sholeh menyarankan kepada Suharso dan elite-elite PPP yang masih solid untuk membangun komunikasi yang intensif dengan DPW dan DPC. Termasuk meminta para DPW dan DPC untuk ikut meredam gejolak yang timbul akibat isu amplop kiai itu.
"Supaya jangan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Suharso rapatkan barisan, sekalian seluruh DPW dan DPC itu datangi para kiai guna meminta maaf. Saya rasa selesai itu, karena menurut saya bagi para kiai dan santri-santri itu permintaan maaf yang tulus sudah cukup," katanya.
Baca Juga: Soal Amplop Kiai, Santri Jateng Polisikan Ketum PPP Suharso Monoarfa
Topik:
Berita Terkini Lainnya
