Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengancam menjatuhkan sanksi kepada pejabat pemasyarakatan maupun pegawai Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, jika terbukti terlibat dugaan penyediaan fasilitas khusus kepada narapidana. Terlebih jika fasilitas tersebut dikomersialkan.
“Kalau pejabat PAS atau pegawai LP Cibinong yang bersalah mengadakan fasilitas tersebut, apalagi mengomersialkannya, jajaran Kementerian Imipas tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi,” kata Yusril, Kamis (24/9/2026).
Pernyataan Yusril muncul setelah Ombudsman melakukan sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada 23 September 2026. Ombudsman menyebut menemukan lebih dari 10 ruangan di area khusus dengan fasilitas lengkap, termasuk ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, dan perlengkapan rumah tangga.
Ombudsman menyebut salah seorang yang berada di fasilitas tersebut mengaku membayar untuk menempatinya. Besaran pembayaran tersebut belum diketahui. Tim Ombudsman juga menyebut sekitar enam sampai tujuh narapidana terlihat di area tersebut, dan melihat sejumlah mobil mewah.
Yusril mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sejak 23 September hingga Kamis pagi, untuk menyikapi dugaan temuan sel mewah tersebut. Dia menantang media mengecek langsung kondisi fasilitas di Lapas Cibinong itu.
“Kami memutuskan hari ini media dipersilakan meliput secara langsung seperti apa temuan Ombudsman tersebut. Apakah benar ada fasilitas mewah berstandar apartemen di sana,” ujar dia.
“Kalau ada, pastikan fasilitas apa itu. Apakah itu rumah pegawai di dalam Lapas, tempat asimilasi napi menjelang bebas, atau memang benar itu fasilitas mewah untuk para napi tertentu yang sanggup membayar,” imbuh Yusril.