Yusril Bantah Pernyataan Andika soal Perangkat Desa Dukung Prabowo

Yusril menjelaskan, ketika agenda tersebut, sejumlah perwakilan organisasi perangkat desa menyampaikan aspirasi. Terutama yang berkaitan dengan kinerja perangkat desa.

"Hukum harus ditegakkan di atas bukti, bukan di atas ilusi" tegas Yusril. Delik Pemilu, menurut Yusril adalah delik materil, bukan delik formil. Jadi pelanggaran baru bisa dikenai sanksi jika perbuatan materil, yakni deklarasi dukungan Prabowo-Gibran benar-benar terjadi. Jika baru niat, tetapi belum diwujudkan, maka tidak bisa dikenai sanksi hukum apapun," kata dia.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengaku yakin tak ada pelanggaran dalam pertemuan perangkat desa di GBK pekan lalu.

"Saya sendiri berkeyakinan bahwa tidak ada pelanggaran hukum apapun yang dilakukan Prabowo dan Gibran dalam acara di GBK tersebut" kata dia.

Lebih lanjut, Yusril mengaku siap menghadapi semua laporan. Koalisi Indonesia Maju juga siap menghadapi siap di Bawaslu.

"Kami dari TKN Koalisi Indonedia Maju, siap saja menghadapi pelapor atau pengadu di sidang Bawaslu maupun di pengadilan nanti. Kami siap saja untuk itu," imbuhnya.