11.986 WNI Minta Bantuan Pulang dari Kamboja Sejak Januari-Juni 2026

Heni Hamidah mengatakan, sejak Januari hingga Juni 2026, sebanyak 11.986 WNI telah mendatangi KBRI Phnom Penh untuk meminta bantuan pemulangan. “Baik, yang Kamboja, dari Januari sampai Juni, ini yang WNI yang walk-in ke KBRI Phnom Penh untuk melapor langsung untuk meminta bantuan pemulangan itu sudah 11.986 orang,” ujar Heni.

Ia menjelaskan, jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, KBRI Phnom Penh menangani 5.088 permohonan bantuan pemulangan selama satu tahun penuh.

“11.986 orang ini jumlahnya sudah dua kali lipat dari jumlah yang ditangani KBRI di tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya di 2025 itu setahun kita 5.088. Sekarang baru Januari sampai Juni 11.900, ini tentunya karena ada razia scam center di Kamboja,” katanya.

Menurut Kemlu, operasi penertiban terhadap jaringan scam center di Kamboja menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak WNI teridentifikasi dan kemudian meminta bantuan untuk kembali ke Indonesia.

Selain permohonan pemulangan, Kemlu juga mengungkap masih banyak WNI yang saat ini berada di rumah detensi imigrasi di Kamboja. Hingga Juni 2026, terdapat 1.840 WNI yang masih berada di sejumlah lokasi detensi di Phnom Penh dan sekitarnya.

“Per Juni ini terdapat 1.840 WNI yang berada di ditensi imigrasi Phnom Penh,” kata Heni.

Ia merinci, sekitar 200 WNI berada di rumah detensi Phocentong, 592 WNI di fasilitas Phocentong lainnya, 948 WNI berada di rumah detensi Bati, serta 100 WNI berada di rumah detensi Phnom Penh.

Selain di rumah detensi, sebagian WNI juga masih berada di penampungan yang dikelola KBRI maupun fasilitas penampungan yang disediakan pemerintah Kamboja sambil menunggu proses kepulangan.

Kemlu menyatakan seluruh WNI yang berada di rumah detensi maupun penampungan sedang diproses untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Heni, salah satu tahapan yang masih berlangsung adalah penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan.

“Nah ini memang semuanya sedang dalam proses pemulangan, terutama untuk penerbitan SPLP,” ujarnya.

Kemlu juga melakukan komunikasi dengan pemerintah Kamboja agar para WNI tidak dibebani denda keimigrasian selama menunggu proses administrasi selesai. “Kalau ada yang masa tunggu, kita juga melakukan negosiasi dengan Kamboja agar mereka tidak perlu membayar denda imigrasi,” kata Heni.

Meski demikian, Kemlu tetap mendorong agar biaya kepulangan ditanggung secara mandiri oleh para WNI yang dipulangkan.

“Hanya untuk pemulangan memang kita dorong para WNI ini untuk pulang secara mandiri, biaya mandiri, itu untuk yang Kamboja,” tuturnya.