339 WNI Terjaring Operasi Penipuan Online di Kamboja

Otoritas Kamboja kini sedang menyelidiki kasus ini lebih lanjut dan memproses para pelaku sesuai hukum, termasuk dalam kasus pencucian uang, penipuan lowongan kerja, dan kekerasan fisik. Sebagian besar WNI yang terjaring diduga terlibat sebagai bagian dari sindikat penipuan daring lintas negara.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Santo menyampaikan bahwa Indonesia mendukung langkah hukum Kamboja. Namun, ia menekankan pentingnya perlindungan hak dasar bagi 339 WNI yang kini dalam proses penanganan otoritas.

“Kami ingin memastikan para WNI tetap mendapatkan hak kekonsuleran dan akses informasi hukum yang memadai,” kata Dubes RI.

KBRI Phnom Penh telah melakukan komunikasi intensif dengan kepolisian di berbagai provinsi, termasuk Poipet, tempat 271 WNI diamankan. Dalam pemeriksaan awal, beberapa WNI disebut bersikap tidak kooperatif dan bahkan memalsukan identitas.

Meski begitu, pihak Kamboja memastikan seluruh WNI dalam kondisi aman.

KBRI mencatat lonjakan signifikan kasus WNI terlibat penipuan daring dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, 75 persen dari total 3.310 kasus WNI bermasalah terkait dengan aktivitas online scam.

Angka itu meningkat tajam pada paruh pertama 2025. Dari 2.585 kasus yang ditangani KBRI, 83 persen berkaitan dengan online scam, naik 125 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Banyak WNI mengaku tergiur tawaran kerja dengan gaji besar dan syarat yang mudah, namun berakhir dalam jaringan kejahatan internasional.

KBRI Phnom Penh terus memperkuat kerja sama dengan otoritas Kamboja dan instansi terkait di Indonesia untuk meningkatkan perlindungan bagi WNI.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergoda tawaran kerja di luar negeri yang tidak jelas prosedur dan legalitasnya.

“Bekerja secara non-prosedural, apalagi dalam aktivitas ilegal seperti penipuan daring, bisa berdampak hukum yang berat di negara tujuan,” tegas pernyataan KBRI.