Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ilustrasi bendera Suriah. (unsplash.com/engin akyurt)
Ilustrasi bendera Suriah. (unsplash.com/engin akyurt)

Jakarta, IDN Times - Faksi-faksi bersenjata Suriah pada Selasa (24/12/2024) sepakat untuk membubarkan diri dan bergabung di bawah Kementerian Pertahanan. 

Kantor berita negara SANA mengatakan langkah itu diambil selama pertemuan di Damaskus antara kepala pemerintah baru Suriah Ahmed al-Sharaa dan perwakilan faksi revolusioner di negara itu. Foto-foto yang diterbitkan oleh media pemerintah menunjukkan sejumlah besar pemimpin faksi Suriah menghadiri pertemuan dengan al-Sharaa.

Langkah ini dinilai sebagai perkembangan yang sangat luar biasa setelah perundingan dan pembicaraan beberapa sesi dan pertemuan pemimpin de facto Suriah yang juga merupakan pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kekuatan militer dan politik paling dominan di Suriah.

1. Penguasa baru menunjuk Menteri Pertahanan sementara Suriah

Dilansir Al Jazeera, penguasa baru negara itu juga menunjuk Murhaf Abu Qasra sebagai Menteri Pertahanan sementara. Ia adalah seorang terkemuka dalam pemberontakan yang menggulingkan Bashar al Assad.

Pengumuman tersebut datang menyusul serangan besar-besaran dua minggu lalu yang menjatuhkan kepemimpinan al-Assad dan menempatkan HTS ke tampuk kekuasaan di Damaskus. Kelompok anti-rezim merebut kota-kota utama dalam serangan kilat dan menguasai ibu kota Suriah pada 8 Desember, setelah lebih dari 13 tahun bergelut dengan perang saudara.

Assad telah memimpin Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia dan mengakhiri kekuasaan brutal keluarganya selama puluhan tahun. Peristiwa tersebut juga mengakhiri rezim Partai Baath, yang telah berkuasa sejak 1963.

2. Oposisi dari Kurdi tidak bergabung dengan kementerian pertahanan

Laporan tersebut juga menyebutkan kelompok Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang dipimpin oleh pasukan Kurdi dan didukung Amerika Serikat (AS) di Suriah timur laut, tidak termasuk dalam kesepakatan yang baru saja diumumkan.

Pada 22 Desember, pemimpin Suriah menyatakan selama konferensi pers di Damaskus bersama Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan bahwa faksi-faksi tersebut akan mengumumkan pembubaran mereka dan bergabung dengan tentara.

"Selama revolusi, ada banyak kelompok, tetapi itu tidak dapat berlanjut di negara ini. Dalam beberapa hari mendatang, Kementerian Pertahanan akan diumumkan dan sebuah komite pejabat militer senior akan dibentuk untuk menciptakan tentara masa depan Suriah. Setelah itu, kelompok-kelompok itu akan bubar," ujarnya, dikutip dari Anadolu Agency.

3. Al-Sharaa yakinkan Barat pada rekonstruksi pemerintahan baru Suriah

Al-Sharaa sebelumnya berjanji bahwa semua senjata di negara itu, termasuk yang dimiliki oleh pasukan pimpinan Kurdi, akan berada di bawah kendali negara. Ia juga telah berusaha meyakinkan pejabat Barat yang mengunjunginya bahwa HTS, tidak akan membalas dendam terhadap rezim sebelumnya atau menindas minoritas agama manapun. 

Ia mengatakan, fokus utamanya adalah pada rekonstruksi dan pencapaian pembangunan ekonomi dan bahwa ia tidak tertarik terlibat dalam konflik baru apapun.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, pihaknya telah melakukan kontak langsung dengan HTS. Ini adalah pengakuan pertama atas interaksi langsung Washington dengan kelompok tersebut, yang saat ini masih ditetapkan AS sebagai organisasi teroris.

Blinken juga mengungkapkan penting bagi negaranya untuk menyampaikan pesan kepada HTS mengenai perilakunya dan bagaimana mereka akan memerintah dalam masa transisi. Sebelumnya, Blinken menghadiri pertemuan darurat di Yordania untuk berunding dengan perwakilan dari beberapa negara Arab, Turki, dan Eropa untuk membahas masa depan Suriah.

Mereka sepakat untuk mendukung proses transisi damai di negara tersebut dan pentingnya membentuk pemerintahan baru yang mewakili seluruh warga Suriah. Ini termasuk menyerukan pemerintah yang inklusif yang menghormati hak-hak minoritas dan perempuan, serta memastikan Suriah tidak menjadi basis bagi kelompok teroris, BBC melaporkan.

4. Qatar serukan pencabutan sanksi untuk Suriah

Pada 24 Desember, Qatar menyerukan pencabutan sanksi terhadap Suriah dengan segera, sehari setelah delegasi tingkat tinggi Qatar mengunjungi Damaskus. Hal ini menandai titik balik dalam hubungan kedua negara. Kedutaan Qatar di ibu kota Suriah juga dibuka kembali pada Minggu, yang mengakhiri keretakan diplomatik selama 13 tahun antara Doha-Damaskus.

Kementerian Luar Negeri Qatar, Damaskus dan Doha telah membahas hubungan bilateral yang erat dan cara untuk meningkatkannya, masa depan Suriah, dan komitmen Doha terhadap rakyat Suriah di semua bidang.

Ini juga mencakup dukungan yang diperlukan bagi Bandara Internasional Damaskus untuk melanjutkan operasi.

Doha juga telah mengajak tim teknis dari Qatar Airways untuk menemui pejabat di bandara tersebut dan untuk mengetahui kebutuhan mereka. Serta, memberikan dukungan teknis penting untuk pengoperasian kembali bandara tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team

EditorRahmah N