Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan bantuan paket senjata terbaru untuk Ukraina yang akan mencakup bom tandan (cluster bomb). Rencana itu menuai kontroversi, bukan saja karena Washington belum pernah memberikan senjata itu ke negara lain sebelumnya, tapi juga karena sifat senjata yang tidak pandang bulu.
Lantas, apa yang dimaksud bom tandan dan kenapa rencana itu menuai kontroversi? Berikut simak ulasannya!
Bom cluster adalah jenis senjata yang dirancang untuk membubarkan bom yang lebih kecil di area yang luas. Mereka juga dikenal sebagai munisi tandan, dengan bom yang lebih kecil disebut submunisi atau bom kecil, dilansir CBS News.
Bom cluster dapat dijatuhkan dari udara atau ditembakkan dari darat atau laut, dan lusinan atau ratusan bom yang mereka lepaskan dapat tersebar di area yang luas.
Bom itu pertama kali digunakan dalam Perang Dunia II untuk menghancurkan beberapa target militer atau kombatan yang tersebar.
Setiap orang di daerah itu, pada saat bom cluster diledakkan, dapat terbunuh atau terluka parah. Di luar itu, banyak bom yang gagal meledak dengan segera, yang berarti dapat melukai atau membunuh orang bertahun-tahun kemudian.
Sejumlah besar bom tidak meledak pada benturan pertama seperti yang diharapkan. Menurut Komite Palang Merah Internasional, tingkat kegagalan submunisi, disebut sebagai tingkat tak berguna, bervariasi dari 10 persen hingga 40 persen dalam konflik baru-baru ini.
“Penggunaan senjata ini dalam skala besar telah mengakibatkan negara dan wilayah dipenuhi dengan puluhan ribu, dan terkadang jutaan, submunisi yang tidak meledak dan sangat tidak stabil,” kata organisasi tersebut.
Selain menimbulkan ancaman langsung bagi warga sipil yang tinggal di daerah di mana munisi tandan digunakan, bom yang tidak meledak berukuran kecil, dapat memiliki bentuk yang menarik, dan dapat berwarna-warni. Artinya, jika bom tidak segera meledak, maka itu bisa menjadi ancaman bagi anak-anak karena dikira sebagai mainan, yang tentunya dapat mengancam nyawa mereka.
Warga sipil adalah korban utama bom cluster, menurut Pengawasan Ranjau Darat dan Munisi Tandan, sebuah kelompok yang melakukan penelitian atas nama Koalisi Kampanye Internasional untuk Melarang Ranjau Darat-munisi Tandan.
Pada 2021, tahun terakhir yang datanya diterbitkan, kelompok tersebut mengatakan bahwa dari 141 korban dari sisa-sisa bom cluster, 97 persen adalah warga sipil dan dua pertiganya adalah anak-anak.
“Ini adalah pengingat yang mengerikan terkait kebutuhan yang sangat mendesak untuk membersihkan area yang terkontaminasi dengan cepat, pendidikan yang sesuai usia tentang risiko bom yang tidak meledak, dan dukungan yang lebih berdedikasi kepada para korban dan keluarga mereka,” kata Loren Persi, editor dari Cluster Munition Monitor 2022.
Sekitar 123 negara telah bergabung dengan Konvensi Munisi Tandan 2008, sebuah perjanjian internasional yang mulai berlaku pada 2010. Konvensi tersebut melarang produksi, pengiriman, penimbunan, dan penggunaan munisi tandan dalam segala situasi.
Baik Rusia, Ukraina, dan AS bukanlah penandatangan atau negara pihak konvensi tersebut. Bom cluster telah digunakan secara luas dalam Perang Teluk, Chechnya, Afghanistan, dan Irak.
Berbagai bom cluster telah digunakan oleh Rusia di medan perang di Ukraina, baik terhadap pasukan Ukraina maupun di daerah perkotaan, kata Sidharth Kaushal, peneliti di think tank pertahanan dan keamanan RUSI.
Dia mengatakan Ukraina juga memiliki sejumlah kecil munisi tandan dari Turki.
“Amunisi cluster sangat berguna untuk membersihkan infanteri dalam jumlah besar,” kata Kaushal.
Kaushal menjelaskan, bom cluster akan membantu pasukan Ukraina dalam berbagai cara saat mereka berperang melawan invasi Rusia.
“Mereka adalah pengganda kekuatan untuk artileri Ukraina baik dalam peran ofensif maupun pertahanan terhadap serangan balik lokal Rusia,” kata Kaushal.
Banyak negara pihak Konvensi Munisi Curah 2008 adalah sekutu NATO
"NATO sebagai Aliansi tidak memiliki posisi pada Konvensi Munisi Tandan, karena sejumlah sekutu telah menandatangani konvensi tersebut, tetapi sejumlah sekutu belum menandatangani konvensi tersebut," kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Jumat.