Jakarta, IDN Times - Kongres Peru memakzulkan Presiden Pedro Castillo pada Rabu (8/12/2022). Castillo dituduh berusaha membubarkan badan legislatif di tengah krisis konstitusional.
Sebanyak 101 anggota parlemen sepakat untuk mencopot Castillo, dengan enam menolak, dan 10 memilih abstain. Pencopotan itu didasarkan pada ketidakmampuan moral permanen yang dituduhkan kepada Castillo.
Berikut ini adalah lima fakta pemakzulan Pedro Castillo dari jabatan presidennya.
Sebelum Castillo dimakzulkan, dia memberikan pidato yang disiarkan oleh televisi. Dalam pidato tersebut, Castillo mengumumkan jam malam diberlakukan dan akan membentuk pemerintahan darurat, dikutip dari Deutsche Welle.
"Pemilihan akan diadakan untuk Kongres baru dengan kekuatan konstituen guna menyiapkan Konstitusi baru dalam jangka waktu tidak lebih dari sembilan bulan," kata Castillo.
Langkah itu dikecam dan dianggap sebagai kudeta untuk mengendalikan negara secara sepihak. Pertemuan darurat di parlemen kemudian dilakukan dan memutuskan untuk memakzulkan Castillo.
Pidato Castillo juga mendapat reaksi yang cepat dari para pemimpin internasional. Lisa Kenna, utusan Amerika Serikat (AS) untuk Peru, mendesak Castillo membatalkan keputusannya karena dianggap inkonstitusional.
Dilansir Associated Press, Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard mengingatkan, gejolak peristiwa di Peru telah membuat Meksiko menunda pertemuan tingkat tinggi Aliansi Pasifik pada pertengahan Desember di negara tersebut.
Spanyol mengecam pemutusan tatanan konstitusional Castillo.
Presiden Chile Gabriel Boric menyesalkan situasi politik yang terjadi di Peru. Dia berharap krisis itu bisa diselesaikan lewat mekanisme demokrasi.
Pembentukan pemerintahan darurat dan rencana mengadakan pemilu dalam waktu dekat mengejutkan banyak orang. Parlemen Peru mengabaikan pengumuman itu dan melakukan pertemuan darurat untuk memakzulkannya.
The Guardian melaporkan bahwa setelah pengumuman Castilo, beberapa menteri mengundukan diri sebagai bentuk protes. Ini termasuk Menteri Luar Negeri Peru Cesar Landa.
"Saya mengutuk keras kudeta ini dan meminta komunitas internasional untuk membantu pembentukan kembali demokrasi di Peru," kata Landa.
Jaksa federal juga mengutuk pelanggaran konstitusi yang dilakukan Castillo. Disebutkan pula bahwa konstitusi politik Peru mengabadikan pemisahan kekuasaan dan menetapkan negara itu sebagai republik yang demokratis dan berdaulat. Tidak ada otoritas lebih tinggi dari konstitusi.
Sejak memenangan pemilu pada Juni 2021, mengalahkan pemimpin sayap kanan Keiko Fujimori, Castillo telah diguncang beberapa skandal. Dia dituduh melakukan korupsi dan mengepalai kelompok kriminal.
Castillo membantah tuduhan korupsi itu. Dia berujar bahwa langkah penyelidikan kepadanya adalah desas-desus orang lain yang melakukan dugaan kejahatan, dan mencoba melibatkannya tanpa ada bukti, dikutip dari Associated Press.
Ada enam kasus korupsi yang diselidiki oleh jaksa federal. Castillo adalah Presiden Peru pertama yang diselidiki ketika ia masih menjabat dan jabatannya sendiri pun belum genap dua tahun.
Pemakzulan Castillo yang secara dramatis praktis membuat parlemen untuk mengangkat pemimpin baru sebagai penggantinya. Dia adalah Dina Boluarte yang sebelumnya merupakan wakil presiden.
BBC melaporkan, Boluarte menjadi presiden perempuan pertama dalam sejarah di negara Amerika Latin tersebut.
Boluarte adalah seorang pengacara dan dia mengumumkan akan memerintah Peru sampai Juli 2026, batas waktu jabatan kepresidenan Castillo.
"Yang saya minta adalah ruang, waktu untuk menyelamatkan negara," kata Boluarte dalam pidato pelantikan dan sumpah jabatannya.